Senin 15 Juli 2024, Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui 5 permohonan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu: 1. Tersangka Wawan Kurniawan bin AAD Admini dari Kejaksaan Negeri Kuningan, yang disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Tersangka I Andrian Sanjaya dan Tersangka II Akbar Fatahillah Sabihi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Poso, yang disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Tersangka Muhammad Pawas als Pawas dari Kejaksaan Negeri Sumbawa, yang disangka melanggar Pertama Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Tersangka Asmin alias Poles bin Daim dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, yang disangka melanggar Pertama Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Tersangka Kumedi alias Paeng bin Alm. H. Markani dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, yang disangka melanggar Pertama Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Alasan permohonan rehabilitasi terhadap para Tersangka yaitu:  Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, para Tersangka positif menggunakan narkotika; Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, para Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user);
 Para Tersangka ditangkap atau tertangkap tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 hari;
 Berdasarkan hasil asesmen terpadu, para Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau pen yalah guna narkotika;
 Para Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang;
 Ada surat jaminan para Tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.
Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. (K.3.3.1)
Jakarta, 15 Juli 2024 KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Red”

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024). Dalam audiensi ini dibahas beberapa hal salah satunya persiapan pengamanan Piala Presiden 2024 yang akan dimulai pada 19 Juli mendatang.

Kapolri mengatakan, pertemuan dengan Ketum PSSI Erick Thohir merupakan langkah agar persepakbolaan Indonesia dapat berjalan lebih baik, dari sisi penyelenggaraan, pemain, wasit dan suporter.

“Kita sepakat mendukung apa yang menjadi kebijakan FIFA untuk mempersiapkan sepak bola Indonesia agar betul-betul mengikuti standar FIFA. Hari ini kita melaksanakan rapat untuk mempersiapkan bagian dari event yang sudah disiapkan pramusim yaitu Piala Presiden,” kata Sigit.

Sigit menuturkan, Polri pada event ini akan ikut mengawal proses pengamanan penyelenggaraannya. Adapun izin penyelenggaraan pun sudah dikeluarkan oleh Polri.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, proses pengamanan pada Piala Presiden 2024 akan menggunakan standar FIFA. Dimana polisi akan tetap berada di sekitaran stadion dan di dalam pengamanan akan dilakukan oleh Steward.

“Tentunya ada kepolisian namun polisi akan masuk manakala ada permintaan untuk masuk. Itu standarnya. Namun di tempat lain kita berkoordinasi dengan model yang terbaik. Namun saat ini model yang ada kita laksanakan karena ini standarnya FIFA,” ujarnya.

Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan, kunjungannya kali ini juga dilakukan untuk memastikan kalender liga dan tim nasional selama tiga tahun ke depan dapat teratur dan berjalan dengan baik.

“Karena memang ini tujuan utama dimana kerja sama dan kesepakatan FIFA dan RI kita ingin menciptakan sepak bola yang transparan, dan juga sepak bola mempersatukan bangsa bukan sepak bola yang memecah belah bangsa,” ujarnya.

Kemudian, untuk pelaksanaan Piala Presiden 2024, menteri BUMN ini menyampaikan dari pihak kepolisian menyatakan siap mengawal agar berjalan lancar dan aman.

“Hari ini yang bisa kita sampaikan bapak Kapolri dan kita memastikan piala presiden akan kita kawal dengan baik. Tentu mohon semua pihak bisa mendukung Piala Presiden ini yang pembukaannya di Bandung pada tanggal 19 Juli pukul 3 sore,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Erick pun menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan jajarannya yang ikut mendukung pesepakbolaan Indonesia menjadi lebih baik. Ia pun mencontohkan bagaimana pengamanan agenda tim nasional yang dilakukan Polri.

“Coba kita lihat kerja sama PSSI dan kepolisian di tim nasional sekarang sudah rapi. Bagaimana aman, nyaman, nah yang ini kita cita-citakan untuk liga dalam 2 tahun mendatang,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Steering Comitee Piala Presiden 2024 Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Piala Presiden diharapkan menjadi role model dalam transparansi. Maka dari itu semua penyelenggarannya diaudit pihak yang memang berkompeten.

“Bapak presiden Jokowi ingin membangun industri olahraga, pembiayaannya swasta jadi tidak ada dari BUMN dan APBN. Visi presiden Jokowi dan pak Erick pada akhirnya menjadi industri olahraga jadi pembiayaannya dari swasta. Kita berharap ratingnya harus tinggi sehingga menarik sponsor dan iklan,” katanya.

Ara, sapaan Maruarar menyampaikan dengan bantuan Kapolri dan jajarannya yang memastikan tidak ada pengaturan skor dalam penyelenggaraan Piala Presiden sangat penting untuk menjadi value dan role model.

“Ini hadiahnya tinggi juara 1 itu Rp 5 miliar. Belum ada turnamen dengan bermain 2 minggu hadiah Rp 5 miliar,” katanya.

Red”

Jakarta – Polri akan menggelar event balap sepeda bertajuk ‘Zebra Bhayangkara Presisi Sudirman Loop 2024’ pada Sabtu (13/7/2024) besok. Balap sepeda ini sebagai rangkaian Hari Bhayangkara ke-78

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ajang balap sepeda ini diselenggarakan di ruas Jalan Sudirman. Tepatnya dari Bundaran HI hingga Bundaran Senayan.

“Penyelenggaraan Event Akbar Balap Sepeda bertaraf nasional, yang diselenggarakan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-78 yang jatuh pada tanggal 1 Juli,” ujar Trunoyudo di Jakarta, 12 Juli (12/7/2024).

Dikatakan Trunoyudo, event ini sebagai wujud Polri dalam berinteraksi dengan masyarakat melalui kegiatan olahraga sepeda. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam olahraga sepeda.

“Serta mendukung atlet balap sepeda Indonesia yang kembali lolos Olimpiade 2024 setelah menunggu 30 tahun,” ucapnya.

Adanya Zebra Bhayangkara Presisi Sudirman Loop 2024, kata Trunoyudo, juga merupakan upaya Polri memperkuat hubungan positif antara kepolisian dengan masyarakat melalui upaya kemitraan dan pendekatan komunitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Event ini tidak semata ajang kompetisi olahraga, tetapi juga momen untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan sportivitas, serta memberikan ruang publik untuk pecinta olah raga sepeda di Tanah Air dan ajang mempromosikan Jakarta sebagai Kota yang ramah untuk pesepeda,” pungkasnya.

Event yang dioperatori oleh Korlantas Polri ini akan diikuti oleh 500 pebalap sepeda.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akan ikut meramaikan ajang ini. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, PJU Mabes Polri, dan Kapolda Metro Jaya dijadwalkan turut hadir memeriahkan.

Beberapa pejabat seperti Mempora Dito Ariotedjo, Dirut Jasa Raharja, Dirut Banl BNI, dan Dirut Bank BRI juga dijadwalkam hadir.

Red”

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajak masyarakat memberantas mafia tanah.

“Ulah mafia tanah bisa merugikan banyak pihak, mulai masyarakat hingga merugikan negara,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dikutip senin (15/7).

“Sudah tinggal puluhan tahun tidak punya sertifikat, tiba-tiba ada yang menyerobot. Tiba-tiba ada mafia tanah yang palsukan hukumnya (sertipikat tanah, red) seperti asli, padahal palsu. Kita yang merawat semuanya di sini tiba-tiba serobot, adil atau tidak? Sama sekali tidak. Kita harus lawan,” tegas AHY.

Upaya mempersempit gerakan mafia tanah juga telah dilakukan dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah serta masyarakat pemilik tanah itu sendiri.

Peran masyarakat bisa dimulai dari memasang patok tanah, menyertipikatkan bidang tanah, hingga melaporkan apabila ada mafia tanah yang berulah. Dalam hal ini, peran masyarakat untuk ikut menggebuk mafia tanah sangat diperlukan.

“Jangan ragu-ragu. Rakyat yang berhadapan dengan mafia tanah pasti kita bela. Dan kita akan cari solusi yang terbaik, agar tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizalimi. Termasuk jangan sampai keuangan negara dirugikan,” tandasnya

Red”