Jakarta – Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berawal dari beberapa kasus narkoba di Kalimantan Barat (Kalbar).
Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa, mengatakan asus ini bermula saat tim Bareskrim menemukan transaksi keuangan yang melibatkan 3 terdakwa kasus narkoba. Dari situ, dilakukan penelusuran dan ditemukan upaya TPPU oleh tersangka W alias E (42).

“Berawal dari analisa beberapa kasus tindak pidana narkotika, ditemukan transaksi keuangan oleh pelaku tindak pidana narkotika yang diduga sebagai upaya perbuatan tindak pidana pencucian uang,” ujar Mukti dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (22/7/2024).

Mukti menyebut tersangka W merupakan pengedar sekaligus pengendali peredaran narkoba di Kalbar. BB W terkoneksi dengan rekening terdakwa narkoba R, AJ dan A. W menguasai rekening tersebut sejak tahun 2017 hingga 2024.

Sejak 2017, kata Mukti, perputaran uang dalam rekening-rekening yang digunakan oleh W mencapai sekitar Rp 80 miliyar.
“W menggunakan dan menguasai beberapa rekening, antara lain rekening a.n. W, E, I dan BH, menerima pentransferan uang hasil jual beli narkotika dari para terdakwa tindak pidana narkotika,” jelasnya.

Untuk menyamarkan aktivitasnya, tersangka W menyetorkan uang hasil jual beli narkoba baik melalui transfer ataupun setor tunai ke rekening-rekening diri sendiri ataupun orang lain dengan total 8 rekening. Yakni 4 rekening a.n. W, 2 rekening a.n I, 1 rekening a.n EA, 1 rekening a.n E.

Selain itu, lanjut Mukti, W juga melakukan layering atau pelapisan ke rekening a.n BH. Hal ini guna menyamarkan sumber dana.

“W melakukan pengiriman uang secara subsidi silang ke rekening-rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh W untuk menyamarkan asal atau sumber dana,” jelasnya.

Uang itu lalu digunakan untuk membeli beberapa aset. Yakni kos-kosan, tanah dan bangunan di Pontianak dan Singkawang (34 sertifikat tanah), kendaraan roda empat (8 unit), dan kendaraan roda dua (4 unit)

“W menggunakan uang hasil dari kejahatan narkotika untuk membangun kegiatan usaha kos-kosan (captain kos), dan jual beli mobil,” terangnya.

Mukti mengatakan pengungkapan kasus TPPU terhadap bandar narkoba merupakan komitmen Polri untuk memiskinkan para bandar narkoba. Dalam TPPU ini, bandar W dijerat dengan Pasal 345 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 137 A dan B UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Komitmen kami akan memiskinkan semua bandar dan kurir tetap akan kami lakukan. Ancaman maksimal 20 tahun dengan dendam minimal Rp 50 miliar,” pungkasnya.
D.S

Red”

“ Dharma Wanita sebenarnya memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan suami di tempat kerjanya. Usahanya tidak kelihatan, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Itulah sebabnya ketika Dharma Wanita lapas Kelas IIA Cikarang mengundang saya untuk memberikan pencerahan atau motivasi, langsung saya respon positif. Hal ini guna memberikan pemahaman kepada seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita agar mampu memerankan peran penting tersebut agar para suami bisa lebih bersemangat lagi dalam bekerja, penuh dedikasi dan loyalitas, serta pengabdian yang berlandaskan keikhlasan “, ungkap Motivator Dede Farhan Aulawi di Cikarang, Sabtu (20/7).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Imam Sapto Riadi, dan diikuti oleh pejabat struktural Lapas serta seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Lapas Kelas IIA Cikarang, Bekasi. Tema kegiatan “Peran Dharma Wanita Dalam Menunjang Semangat Kerja dan Pengabdian Suami di Tempat Kerja”. Dalam sambutannya, Kalapas menekankan pentingnya peran isteri dalam mendampingi dan mendukung tugas – tugas suami sehingga para suami bisa bekerja lebih baik lagi dan semakin bersemangat dalam memberikan pengabdian di tempat kerjanya. Peran isteri memang tidak terlihat secara langsung, tetapi di balik setiap keberhasilan suami pasti ada peran seorang isteri yang senantiasa mendukungnya.

Pada kesempatan ini, Dede juga menjelaskan secara rinci tugas Dharma Wanita baik sebagai pendamping suami, pendidik anak dan juga peran sosial kemasyarakatan. Semua perlu dilakukan secara seimbang dan proporsional agar memiliki takaran yang tepat sehingga semua bisa dilaksanakan secara bijak dan baik. Termasuk peran sebagai pengingat dalam menjaga Integritas Suami di tempat kerja. Jangan malah menjadi pencetus atau turut serta dalam merusak integritas dan dedikasi profesi.

Dalam kegiatan ini, Dede juga mengajak kepada seluruh peserta untuk mencoba membuat simulasi pengaturan keuangan keluarga. Semua pengeluaran dirinci secara detail sesuai dengan kebutuhan empirik yang dikeluarkan. Bahkan Dede juga mengingatkan pentingnya alokasi dana tabungan dan dana cadangan setiap bulannya. Setelah semua dirinci secara detail, lalu diminta membandingkan dengan penghasilan suami yang selama ini diperoleh. Jika PENGELUARAN lebih kecil dari PENDAPATAN, artinya sudah bisa mengatur keuangan keluarga dengan baik.

“ Meskipun perannya di belakang layar, tetapi gerak aktivitasnya sangat menunjang keberhasilan, kinerja dan prestasi suami di tempat kerja. Mainkan peran strategis sebagai pendamping dan pengingat yang baik, jaga amanah Allah berupa anak yang dititipkan, dan ambil peran dalam membangun harmoni kehidupan sosial. Meskipun bukan mahluk yang paripurna, tetapi setidaknya bisa saling menguatkan menuju kesempurnaan “, pungkas Dede.

Red”

Oleh : Dede Farhan Aulawi
Pilkada pada dasarnya merupakan kontestasi politik di tingkat daerah, baik tingkat propinsi, kabupaten atau kota. Setiap kandidat kepala daerah pasti ingin menang, dan tidak ada yang mendesain keikutsertaan untuk kalah. Sepanjang langkah dan strategi yang diambing oleh masing – masing kandidat dengan tim sukses dan para pendukungnya masih dalam koridor aturan main, maka potensi kerawanan akan kecil. Namun sebaliknya, jika kontestasi diterjemahkan sebagai ajang pertarungan martabat dan harga diri maka akan melahirkan kontestasi yang kurang sehat. Apalagi diterjemahkan dengan praktek politik uang yang selama ini dianggap telah ‘membudaya’, maka potensi kekisruhan maupun potensi kerusuhan akan selalu muncul.

Normatifnya semua kandidat kepala daerah mengedepankan semangat kontestasi yang sehat, dan memberikan pengertian yang jernih terhadap tim sukses dan para pendukung lainnya untuk mulai memainkan peran demokrasi yang dewasa, yaitu saling menghargai perbedaan dan kontestasi dipandang sebagai bagian dari perjalanan politik yang edukatif dan penuh warna ketauladanan. Namun fakta di lapangan bisa lain, karena proses pendewasaan politik nampaknya masih butuh waktu yang panjang.

Jargon “siap kalah dan siap menang” tampaknya masih berada dalam tataran impian, sebab faktanya kebanyakan “SIAP MENANG” tetapi “BELUM SIAP KALAH”. Meskipun tentu tidak semuanya, karena di beberapa wilayah sudah bisa menunjukan kedewasaan politik yang baik. Deklarasi – deklarasi damai tampaknya masih diperlukan sebagai pengingat bahwa kontestasi politik harus diwarnai oleh kompetisi sehat tanpa kampanye hitam ataupun saling menjelekkan yang bisa ditafsirkan salah oleh akar rumput.

Beberapa elemen kunci yang mencirikan situasi politik daerah saat ini tampaknya mulai hangat, melibatkan peran aktif dari calon kepala daerah, dinamika partai politik, peran media sosial dan teknologi, kampanye elektoral, opini publik, partisipasi pemilih, keamanan dan integritas pemilu, kedewasaan para relawan dan pendukung lainnya, serta pemantauan jajak pendapat (survei) dan berbagai proyeksnya.

Jika dilakukan komparasi potensi kerawanan saat pilpres dan pileg dengan pilkada, tampaknya pilkada memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang intens antar calon kepala daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Disamping itu, juga dipengaruhi oleh militansi pendukung yang umumnya lebih kuat karena ada hubungan kekerabatan, pertemanan, atau fanatisme golongan yang berlebihan. Oleh karena itu, sinergitas antara penyelenggara pemilu dengan TNI – Polri sangat penting sekali guna melahirkan proses politik yang berkualitas dan berintegritas.

Masa kampanye Pilkada merupakan periode yang memiliki kerawanan tinggi berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), terutama dalam konteks sosial politik dan penyelenggaraannya di setiap tahapan. Dua bentuk kerawanan Pilkada serentak 2024 adalah probabilitas terjadinya konflik fisik dan dugaan politik uang, sehingga perlunya antisipasi segala bentuk kecurangan Pilkada di setiap tahapan. Adapun khusus pada konteks keamanan wilayah, penting agar KPUD dan Bawasluda beserta jajarannya di setiap daerah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi intensif dengan TNI dan Polri dalam upaya melakukan koordinasi mitigasi guna mencegah kemungkinan terjadinya konflik fisik.

Berkaca dari pemetaan yang sudah dilakukan oleh masing-masing instansi ditambah dengan pengalaman Pemilu 2024, penting dipastikan bahwa penanganan jika terjadi konflik harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pihak penyelenggara dituntut komitmennya untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai regulasi, termasuk memastikan bahwa semua partai dan peserta pasangan calon yang ada mematuhi aturan main.
Sejumlah calon kepala daerah denganberbagai latar belakangnya mulai ambil bagian dalam persaingan untuk memenangkan kepercayaan dan dukungan pemilih. Dinamika internal partai politik juga menjadi sorotan, termasuk perubahan kebijakan dan strategi yang diadopsi untuk meningkatkan popularitas dan mendapatkan dukungan pemilih. Selain itu peran media sosial dan teknologi dalam kampanye politik semakin signifikan. Pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik dan memengaruhi sikap pemilih menjadi perhatian utama. Para pendukung calon, berlomba untuk memanfaatkan platform ini sebagai sarana untuk menyebarkan pesan kampanye mereka dan membangun citra positif.

Kampanye elektoral menjadi episentrum dinamika politik jelang pilkada. Beberapa ruas jalan dan lokasi yang dinilai cukup strategis mulai ramai dihiasi aneka poster, spanduk dan media advertising lainnya. Saking sembrawutnya aneka papan reklame tersebut, sebagian masyarakat menyebutnya dengan istilah POLUSI VISUAL, karena pemandangan yang tadinya indah dan bersih mulai terganggu oleh aneka atribut perkenalan dengan aneka jargon yang bertujuan mengenalkan diri dan sekaligus membangun slogan politik agar menjadi daya tarik. Strategi pengiklanan diri yang diterapkan oleh calon-calon mencakup berbagai pendekatan, mulai dari pertemuan langsung dengan calon pemilih hingga kampanye digital yang inovatif. Evaluasi terhadap efektivitas kampanye dan komunikasi politik menjadi aspek penting dalam memahami dinamika politik saat ini.

Perubahan sikap dan kecenderungan pemilih menciptakan dinamika opini publik yang berubah-ubah. Faktor-faktor seperti perkembangan isu-isu kunci, respons calon-calon terhadap isu-isu tersebut, serta interaksi sosial dan media massa, semuanya turut memengaruhi persepsi publik. Partisipasi pemilih juga menjadi sorotan penting, karena menjadi tolok ukur kesehatan demokrasi. Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih melibatkan berbagai inisiatif, termasuk pendekatan edukatif, kampanye kesadaran, dan fasilitasi akses pemilih ke tempat pemungutan suara.

Keamanan lingkungan dan integritas penyelenggara juga menjadi bagian integral dalam dinamika politik jelang pilkada. Antisipasi terhadap potensi tantangan keamanan selama pemilihan dan langkah-langkah untuk memastikan integritas proses pemilihan menjadi perhatian utama pihak terkait. Secara keseluruhan, dinamika politik jelang Pilkada 2024 mencerminkan keseimbangan antara aspirasi masyarakat, strategi politik calon-calon, serta kompleksitas faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perjalanan politik di sebuah daerah. Dinamika ini menjadi refleksi dari dinamika demokrasi dan perubahan politik yang tidak pernah berhenti berkembang.

Keberhasilan dalam mengartikulasikan visi dan program yang relevan dengan isu-isu krusial yang dihadapi oleh masyarakat daerah akan menjadi faktor kunci. Kemampuan calon untuk menjalin koneksi emosional dengan pemilih dan membangun citra positif juga akan memainkan peran penting. Selain itu, strategi kampanye yang efektif, respons terhadap dinamika opini publik, dan kehadiran aktif di berbagai platform, termasuk media sosial, akan memengaruhi cara pemilih merespons dan memilih.

Gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sedang berproses. Waktu yang serentak tampaknya akan melahirkan ramainya laporan pelanggaran di banyak daerah. Hal ini juga otomatis akan menuntut penyelesaian sengkata yang cepat dan serentak. Di beberapa daerah, konflik emosional berbasis SARA juga dapat terjadi jika politik identitas dimanfaatkan eskalasi faktor-faktor pemicunya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak diantisipasi secara dini dapat berdampak negatif dalam bentuk perpecahan secara sosial kemasyarakatan, apalagi kalau sampai dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Papua termasuk daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena kelompok separatis bersenjata (KSB) diprediksi akan berupaya untuk menggagalkan Pilkada guna mendelegitimasi NKRI, serta mencari perhatian dunia internasional. Aksi mereka diperkirakan akan terpusat di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Redaksi”

JAkARTA_Komenwa Indonesia mengadakan syukuran pindah Mabes Komenwa Indonesia dari Wisma Lumbini Jl Tomang Raya 53 Jakarta Barat ke Jln Iskandarsyah II No 91 Kebayoran Baru Jaksel yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024.

Acara didahului pembukaan oleh MC Dandema Meti Komenwa Devisi 7 AUP, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Pimpin oleh Indah Wakaset Komenwa satuan STIE BP, Doa dipimpin oleh Aspers M.Husni Komenwa AUP dilanjutkan sambutan sambut yang di sampaikan oleh Dankomenwa Indonesia Dr Datep Purwa Saputra MM.,MH. dan Ketum LKNawacita Menwa/ Malawa ITB 71 Ir Samsul Hadi dan Potong Tumpeng di serahkan pada Dankomenwa Indinesia.

Setelah potong tumpeng dilanjutkan foto bersama dan makan bersama.

Setelah syukuran di lanjutkan rapat koordinasi persiapan RAKERNAS Komenwa Indonesia 2024.

Datep menyampaikan terima kasih pada Ir Samsul Hadi Ketum LKN yang telah berkenan menyediakan tempat Mabes Komenwa Indonesia sebagi pusat kendali organisasi untuk merumuskan kebijakan strategis dalam melaksankan pengabdiannya pada bangsa, negara dan masyarakat.

Ketum LKN Samsul Hadi menyampaikan bahwa komenwa adalah satu satu organisasi kemahasiswan dalam raka bela negara dan terus berkiprah sampai selesai masa kuliah, menwa jangan pernah merasa pensiun untuk terus hadir dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.

Acara ini dihadiri oleh Kombes Pol (P) M.Zarkasih SH MH.Pembina BRICK Komenwa, Dr Kukuh Pamuji Wadanmen Mahajaya, Dr Suryadi Azis dari UNS, Erwin Romen Pembina komenwa dan dihadiri dari satuan al. UNJ, UNS, UKI, JAYABAYA, TRISAKTI, STIE YAI, AMD,AUP, STIE BP, STMI Jkt, , APP, ASMI, DLL.

Datep mengharapkan dengan Mabes baru ini semoga Komenwa Indonesia tambah Kompak, kuat dan hebat. Komenwa harus tetap focus menegakan Pancasila, UUD 45 dan tegak lurus pada Pemerintah yang sah dalam menuju negara kesejahteraan yang kita sebut Indonesia Emas 2045 pungkas datep pada media.

Red”