LIN-RI.COM

Pangandaran, Program Indonesia Pintar (PIP), seharusnya menjadi penolong siswa dari keluarga kurang mampu, namun diduga terjadi kelalaian fatal di SDN 1 Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Bantuan pendidikan diduga tidak sampai ke siswa yang berhak karena inkompetensi pihak sekolah.

Intan Nur Fatonah, siswi yatim, seharusnya menerima bantuan PIP saat bersekolah di SDN 1 Banjarharja (Januari-Juni 2024). Ironisnya, setelah pindah ke Kabupaten Cilacap, Juli 2024, Intan dan ibunya mengetahui dana PIP Intan telah cair di sekolah lama!

Pada Maret 2025, ibunya mengurus pencairan di SDN 1 Banjarharja. Setelah memenuhi persyaratan, BRI Unit Tunggilis menyatakan dana PIP Intan telah kembali ke kas negara!

Pihak sekolah dan BRI memberikan keterangan yang mengejutkan. Guru SDN 1 Banjarharja, Herna, mengaku kepala BRI memberitahu dana PIP Intan kembali ke negara sebelum Lebaran. Kepala BRI Unit Tunggilis, Dimas, mengungkapkan dana PIP Intan dua kali masuk rekening dan kembali ke kas negara (Februari dan September 2024) karena tak diambil!

Kepala BRI menjelaskan bank hanya menjadwalkan pencetakan buku tabungan dan ATM. Konfirmasi pencairan seharusnya dari sekolah ke BRI, sesuai informasi Kemendikbud.

Dimana tanggung jawab SDN 1 Banjarharja? Mengapa sekolah tidak memberitahu Intan tentang pencairan dana PIP saat masih bersekolah disana? Kelalaian ini merugikan anak yatim yang membutuhkan biaya pendidikan.

Awak media mendatangi kediaman ibunda Intan di desa sidanegara kecamatan Kedungreja kabupaten Cilacap (Sabtu, 26/04/2025) dan mengklarifikasi ke SDN 1 Banjarharja. Dua guru membenarkan permasalahan tersebut.

KEJAHATAN ADMINISTRASI! SDN 1 Banjarharja ceroboh dalam menyalurkan PIP. Hak siswa atas pendidikan layak terancam.

Harapan kini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai kelalaian merusak masa depan anak bangsa! Transparansi dan koordinasi lebih baik dalam pelaksanaan PIP harus diwujudkan agar kejadian serupa tidak terulang.

Redaksi”

Bekasi – Dengan tujuan memaksimalkan wilayah hukumnya yang aman serta kondusif.Kapolsek Serang Baru Pimpin Apel Pam dan monitoring keberangkatan massa Garda Metal FSPMI dan KEP SPSI,menuju Monas dalam rangka Persiapan Perayaan Mayday 2025, Bertempat di Kawasan GIIC Indonesia Desa Nagasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.Kamis (01/04/2025) Pukul 06.00 Wib.

Dalam kegiatan tersebut dipimpin AKP Hotma Sitompul S.H.,MH Kapolsek Serang Baru Didampingi Iptu Sutarman S.H Waka Polsek Serang Baru,Iptu Heru Abdullah S.H Kanit Intelkam Polsek Serang Baru Beserta Personil Polsek Serang Baru dan Babinsa Desa Nagasari.

AKP Hotma Sitompul S.H.,MH Kapolsek Serang Baru dalam arahannya kepada peserta apel”Saya mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan yang sudah hadir hari ini, kita laksanakan pengamanan keberangkatan masa serikat buruh yang akan menuju ke Monumen Nasional (Monas) dalam rangka menghadiri perayaan Mayday 2025.

“Untuk Perayaan Mayday 2025 terdapat 3 Lokasi yang akan dituju oleh rekan – rekan Buruh, yaitu Monumen Nasional (Monas), Gedung DPR RI dan Hotel SAHID untuk Perayaan Mayday di Kabupaten Bekasi.Namun untuk Wilayah Hukum Polsek Serang Baru Peserta Mayday hanya akan berangkat menuju Monas dan memberangkatkan sebanyak 150 orang dengan Rincian 100 Orang dari PT Daiho menggunakan 3 unit Bus dan 50 Orang dari PT Toyo INK menggunakan 1 unit Bus,”Ucapnya Kapolsek.

Lebih lanjutnya Kapolsek Serang Baru untuk rekan-rekan laksanakan tugas ini dengan baik dan penuh tanggung jawab,tetap Standy By dikawasan GIIC Kota Delta Mas Desa Nagasari sampai ada perintah lebih lanjut,dalam pelaksanaan pengamanan lakukan dengan humanis jangan lakukan hal hal yang merugikan institusi.

“Bagi anggota yang memegang senjata Api mohon di simpan terlebih dahulu dan Sebelum pemberangkatan Buruh saya selaku Kapolsek Serang Baru dan rekan rekan apel akan memberikan Himbauan dan arahan kepada peserta mayday agar selalu menjaga kondusifitas,”Pungkasnya Kapolsek Serang Baru.

(Red)

Soppeng, Sulsel
Terbongkar ! Ketua Asosiasi Pengusaha Rokok “HIPTERS” di Soppeng, Haji Jayadi, diduga terlibat dalam produksi dan penjualan rokok ilegal bermerek Kartu AS. Padahal, HIPTERS seharusnya berperan aktif mencegah peredaran rokok ilegal dan melindungi industri rokok legal di Soppeng.

Ironisnya, Soppeng justru mendapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) yang cukup besar, mencapai Rp. 1,1 milyar pada tahun 2024. Publik pun mengingatkan bahwa alokasi DBHCHT tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, bukan mendukung kegiatan ilegal.

“Ini sangat disayangkan. Seharusnya ia mencegah rokok ilegal, tapi malah memproduksinya,” ungkap seorang warga Soppeng. “Jabatan ketua Asosiasi ini dijadikan sebagai perlindungan untuk produksi dan mengedarkan rokok ilegal.”

Menanggapi hal ini, Tim Media berupaya mengkonfirmasi Haji Jayadi dan Arif bagian penindakan Bea Cukai makassar, namun Tim Media tidak mendapat tanggapan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah ada upaya penutup-nutupan terkait peredaran rokok ilegal di Soppeng.

“Kalau memang Bea Cukai Pare-Pare tidak sanggup mencegah peredaran rokok ilegal di Soppeng, sebaiknya Bea Cukai pusat di Jakarta turun tangan,” tegas warga tersebut.

Kasus ini membuka mata publik tentang potensi penyalahgunaan wewenang dan ketidaktransparanan di industri rokok di Soppeng. Apakah lembaga asosiasi rokok yang harusnya menjalankan peran positif malah terlibat dalam kegiatan ilegal? Pertanyaan inilah yang menunggu jawaban dari pihak berwenang.

Informasi keterangan dirangkum dan diterbitkan langsung oleh media Pada 1/5/2025.

(Redaksitim)

Polda Jateng, Kota Semarang | Polda Jawa Tengah memberikan apresiasi kepada elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) atas pelaksanaan aksi damai dalam memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang berlangsung aman, tertib dan kondusif di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Kamis (01/05/2025) siang.

Kegiatan yang digelar oleh DPW FKSPN Provinsi Jateng ini mengusung tema “Buruh Ngruwat Negoro”, menggelar konsep ruwatan budaya, doa bersama, dan orasi-orasi perjuangan yang disampaikan secara tertib oleh para perwakilan buruh dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, sekitar 1.500 buruh mengikuti aksi dengan semangat serta menjaga nilai-nilai demokrasi dan ketertiban umum.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto dalam keterangan di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis, (01/05/2025) siang menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang dinilainya telah menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kami sangat mengapresiasi semangat para buruh yang menyuarakan aspirasi dengan damai dan tertib. Ini merupakan cerminan dari saudara kita kaum buruh yang cinta tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta budaya bangsa,” ujar Kombes Pol Artanto.

Dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 09.50 WIB tersebut, peserta aksi yang mengenakan pakaian adat tampak mengelilingi gunungan sayur-mayur, menyanyikan lagu kebangsaan, menyuarakan orasi, serta menerima simbolisasi bunga dari aparat dan DPRD sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan buruh.

Kombes Pol Artanto juga menyebut sinergi antara buruh dan aparat keamanan berperan penting dalam menjaga suasana kondusif.

“Kami melihat aksi ini bukan sekadar penyampaian tuntutan, tetapi juga menjadi ruang ekspresi kebudayaan dan solidaritas. Polda Jateng akan terus hadir secara humanis dalam mengawal setiap proses demokrasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi,” tambahnya.

Usai menyampaikan berbagai tuntutan seperti soal outsourcing, PHK massal, hingga kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam orasi, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar tanpa insiden.

Diakhir keterangannya, Kabid Humas mengajak seluruh elemen buruh di Jawa Tengah untuk terus menjaga semangat kebersamaan dalam membangun bangsa.

“Semoga semangat May Day tahun ini menjadi pengingat bahwa buruh adalah pilar penting dalam kemajuan bangsa. Mari kita rawat demokrasi dengan cara-cara yang damai dan bermartabat,” pungkasnya.

Red”

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Kepala Staf Angkatan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI dengan agenda pembahasan peningkatan kesejahteraan prajurit, penanganan dan pengelolaan aset TNI, serta Implementasi Memorandum of Understanding (MoU), bertempat di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Dalam paparannya, Menhan RI menekankan pentingnya perhatian serius terhadap kesejahteraan prajurit sebagai pilar utama pertahanan negara. “Kami selaku yang mengurusi kebijakan dari TNI ini berusaha untuk bekerja dalam rangka memenuhi perumahan dinas prajurit, kita juga memerlukan peningkatan uang lauk pauk prajurit dari saat ini Rp 60.000 per orang menjadi Rp 70.000 atau Rp 90.000, Selain itu juga kami telah mengajukan usulan kenaikan tunjangan kinerja prajurit dari 70% menjadi 90%,” ungkap Menhan RI.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan rencana penambahan satuan baru yang disebut Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), yang secara bertahap akan ditempatkan di daerah-daerah tertinggal. Batalyon ini akan memiliki peran ganda, selain menjaga stabilitas keamanan, juga membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan.

“Dengan adanya satuan TNI di daerah terpencil akan membantu masalah masyarakat yang ada di wilayah tersebut, pemerintah harus hadir di mana masyarakat mendapat kesulitan dan membutuhkan bantuan, penambahan Batalyon namanya BTP atau Batalyon Teritorial Pembangunan secara bertahap akan ditempatkan di daerah tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut, Panglima TNI menyatakan bahwa perbatasan negara menjadi prioritas utama dalam menjaga kedaulatan. TNI juga menjalin koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Transmigrasi dan Kesehatan untuk memberikan pelayanan diperbatasan. “Kita juga sudah berkolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kesehatan untuk membangun perbatasan menjadi serambi utama,” tandasnya.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Red: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

(Puspen TNI). Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H.,M.M., menerima Courtesy call (CC) Chief Of Digital and Intelligent Service (CDIS) dari Singapore Armed Force (SAF) Mayor Jenderal Lee Yi-Jin bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (30/04/2025).

Kasum TNI menyambut kedatangan Mayjen Lee Yi-Jin beserta beberapa delegasi yang diawali dengan jajar kehormatan oleh tentara Indonesia. “Suatu kehormatan besar bagi saya untuk menyambut kunjungan anda beserta staf di Markas Besar TNI”, ujar Kasum TNI.

Kunjungan ini bertujuan untuk semakin memperkuat komitmen dan hubungan pertahanan kedua negara, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital dan intelijen modern. TNI berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral yang sudah sangat baik dengan SAF.

Mayor Jenderal Lee Yi-Jin menyampaikan, “bahwa saat ini CDIS sedang terlibat dalam mengatasi Ancaman Scam dalam negeri yang cukup meningkat dan sangat berpengaruh kepada Keamanan Nasional Singapura”

Lebih lanjut Kasum TNI juga menyampaikan , “ancaman siber semakin kompleks dan transnasional. Oleh karena itu, penguatan kerja sama di bidang ini sangat penting. TNI mengajak pengembangan program dalam ancaman siber antara TNI dan SAF dengan adanya dialog dan latihan bersama untuk meningkatkan interoperabilitas serta kesiapan dalam menghadapi ancaman nyata di masa akan datang” imbuhnya.

Kerja sama antara TNI dan SAF telah berlangsung lama dan berbagai bidang mulai dari latihan bersama, dialog strategis, dan pertukaran informasi, serta pendidikan militer, hal ini telah memberikan kontribusi besar bagi diplomasi pertahanan kedua negara terhadap stabilitas kawasan, terutama Asia Tenggara.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Redi:
Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Cba Tedi Rudianto

Polda Jateng-Kota Semarang | Dalam rangka menjamin kondusifnya peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, jajaran Polrestabes Semarang melaksanakan razia subuh pada Kamis (1/5/2025) pukul 02.30 WIB di kawasan sekitar Kantor Gubernur Jawa Tengah dan Balai Kota Semarang. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan puluhan botol kosong serta potongan kayu yang disembunyikan di taman depan pagar Kantor Gubernur Jateng.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya potensi gangguan keamanan oleh pihak-pihak yang ingin memicu kerusuhan dengan memanfaatkan momen aksi damai May Day 2025 yang di rencanakan akan berlangsung tertib. Botol-botol yang ditemukan diduga berpotensi akan digunakan sebagai bahan pembuat bom molotov.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Syahduddi, mengatakan seluruh barang bukti langsung diamankan ke Polrestabes Semarang guna penyelidikan lebih lanjut. Rekaman CCTV di sekitar lokasi kini sedang ditelusuri untuk mengidentifikasi pelaku atau pihak yang menyembunyikan benda-benda tersebut.

Menanggapi situasi ini, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menegaskan bahwa kepolisian akan bertindak tegas terhadap upaya-upaya provokasi dan sabotase yang dapat mengganggu jalannya aksi damai. Ia pun mengimbau para peserta aksi untuk tetap tertib dan tidak mudah terprovokasi.

“Kami mengimbau kepada seluruh peserta aksi May Day 2025 untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib, serta tidak terprovokasi oleh oknum yang ingin menciptakan kekacauan. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang, namun harus dilakukan dengan cara yang santun, bermartabat, dan sesuai aturan hukum,” ujar Kombes Pol Artanto dalam keterangannya di Lokasi Demo berlangsung ( Kantor Gubernur Jateng), Kamis (1/5/2025).

Ia juga menegaskan bahwa Polda Jateng menjamin keamanan seluruh peserta aksi dan masyarakat dengan menerapkan pengamanan yang mengedepankan prinsip humanis serta sesuai prosedur operasional standar (SOP). Semua personel yang terlibat pengamanan dilarang membawa senjata api, sebagaimana ditekankan dalam apel kesiapan.

“Kami akan mengawal unjuk rasa secara profesional, Polri hadir untuk mengawal, bukan menghalangi aspirasi masyarakat. Jangan biarkan aksi May Day yang seharusnya menjadi ruang demokrasi justru dikotori oleh tindakan anarkis,” tegas Kombes Pol Artanto.

Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Syahduddi, juga mengingatkan seluruh personel pengamanan untuk bersikap persuasif, tidak arogan, serta mengedepankan pendekatan humanis. Setiap tindakan harus berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan dilakukan secara terukur berdasarkan eskalasi yang terjadi di lapangan.

“Kami semua memiliki satu tujuan, yakni menjaga agar peringatan May Day 2025 berjalan aman, tertib, dan kondusif. Mari kita jaga suasana damai ini bersama-sama,” pungkasnya.

Red”

https://lin-ri.com/2025/04/29/pemuka-agama-dibanjar-negara-diduga-kuat-setubuhi-dan-cabuli-santriwatinya/

Banjarnegara ” Viral di beberapa media, ramai diperbincangkan dan dipublikasikan terkait adanya dugaan tindak asusila oleh Pengasuh Pondok Pesantren di Banjarnegara Jawa tengah. 30-04-2025.

Ternyata terjadi kesalahpahaman, bahwa berawal dari informasi masyarakat, ada perkara dugaan perbuatan asusila yang diduga di lakukan oleh pembesar pondok pesantren di Banjarnegara, yang infonya sudah di tangani Polsek Karanganyar, dan sudah diadukan ke Polres Purbalingga,juga sudah di kuasakan LBH dan dari LBH sudah diadukan ke Polres Banjarnegara.

Awak media kemudian menggali lagi informasi kepada keluarga, diduga korban asusila (Mawar), keluarga korban menceritakan kronologi kejadian sampai ke kepolisian juga pengacara pendamping hukum korban.

Hasil dari penggalian informasi, orang tua angkat mawar mengatakan kepada awak media, permasalahan ini sudah selesai, secara kekeluargaan.

“Kemarin ada salah informasi atau miskomunikasi dan terbawa emosi, jadi ramai. Kami atas nama keluarga meminta maaf atas ketidaknyamanan ini, dan sekali lagi masalah ini sudah selesai,” kata orang tua angkat mawar.

Awak media secara khusus sudah bertemu dengan Gus (h), yang bersangkutan mengatakan dirinya mengetahui jika kabar ini sudah ramai di masyarakat. Hal ini secara jujur diakui sudah membuat malu.

Gus (h) kemudian menceritakan kronologi yang sesungguhnya, bahwa mawar saat liburan pondok dijemput oleh keluarganya. Setelah beberapa hari di rumah, mawar chat WA bercerita sedang putus cinta dengan pacarnya dan mau bunuh diri. “Ini ada bukti WA Mawar ke saya. Kejadian kemarin membuat saya shok, dan kaget mas, tolong dibantu untuk diluruskan. Jadi kami mohon dibantu karena ini menyangkut nama baik kami semua. Ini sudah ramai di media social,” kata Gus (h) kepada awak media.

Kronologi kejadian.

Pada saat liburan pondok pesantren Mawar pulang ke rumah dengan dijemput keluarga seperti layaknya santri lainnya.

Lalu setelah beberapa hari di rumah, diketahui Mawar pergi dari rumah tanpa ijin orang tua, lalu orang tua merasa khawatir kepada (mawar) dan orang tua (mawar) menghubungi salah satu anggota Polsek Karanganyar

Setelah ditemukan mawar sedang sama rekannya, dan Mawar dibawa ke Polsek Karanganyar, dengan kondisi depresi, lalu salah satu anggota polsek menanyakan kenapa tidak mau pulang ke rumah, dan di luar dugaan mawar mengarang cerita bahwa mawar sudah di perlakukan tidak baik, oleh gus (h) di pondok pesantren dengan perbuatan asusila.

Saat ini kedua belah pihak keluarga Mawar dan pihak pondok pesantren, sudah berdamai tidak saling menuntut di pihak berwajb (kepolisian) dan Gus (h) legowo masih mau menerima mawar kembali untuk mondok pesantren lagi, apa bila Mawar sudah tenang dan mau kembali.(tim)

Redaksi”lin ri.com

Kuningan-Sungguh miris,siswa sekolah SD Negeri Pasir Agung asal dusun Harjamukti Desa Pasir Agung Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan harus melintasi jalan bekas longsoran,akibat jembatan bambu yang satu satunya akses mereka menuju sekolah tempat menuntut ilmu ambruk terbawa longsor akibat hujan deras mengguyur daerah tersebut tadi malam.Sabtu( 26/04/2025)

Mereka harus berjuang melewati jalan yang cukup sulit dan membahayakan siswa itu sendiri demi mencapai sekolah.

Kepala desa Pasir Agung Dede Mulyana membenarkan Kondisi tersebut yang dialami para siswa-siswi itu setelah jembatan bambu yang biasa mereka lewati ambruk akibat longsor

“Saya merasa prihatin Jembatan bambu yang menjadi satu-satunya akses bagi warga dan akses anak anak sekolah dari dusun harjamukti ambruk akibat terbawa longsor ,dan saya harap pemeritah kabupaten dan provinsi bisa secepatnya membantu warga kami” Ujar dede

Kosim salah seorang warga Pasir Agung menuturkan,
“Sekarang anak-anak sekolah terpaksa menyeberangi bekas longsoran,dan saya melihatnya sangat miris sekali karena jalan yang anak anak sekolah lewati sangat berbahaya , saya harap ada perhatian serius atau solusi dari pemerintah untuk anak anak sekolah menuntut ilmu,karena jalan setapak ini satu satunya akses terdekat bagi siswa sekolah dimana mereka menuntut ilmu dan warga dusun Harjamukti menuju desanya”ucap kosim di akhir pembicaraannya ( tim )

Red”

Cilacap, 1 Mei 2025 – Suasana mediasi terkait pembangunan Pasar Pancasila di Desa Patimuan, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, yang berlangsung pada Selasa, 29 April 2025 di pendopo Desa Patimuan, diwarnai pengungkapan yang mengejutkan.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh anggota DPRD Komisi A (Yayan dan Suheri), perwakilan Inspektorat (Hesti Haryati), Camat Patimuan (Drs. Agung Wibowo), Kepala Desa Patimuan (A.ing Mutaqin), anggota BPD, mantan Kepala Desa Icuk, mantan anggota BPD Kukuh Wahono, Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Pasar Pancasila Patimuan Sukartono, serta perwakilan pemborong Arif Mustolih, terungkap bahwa permasalahan pembayaran pembangunan pasar yang telah selesai beberapa tahun lalu ternyata tengah ditangani oleh Kejaksaan.

Informasi mengenai penanganan kasus oleh Kejaksaan ini disampaikan secara langsung oleh mantan Kepala Desa Patimuan, Icuk, yang seketika menimbulkan keterkejutan di antara anggota DPRD dan perwakilan Inspektorat yang hadir. Sebelumnya, permasalahan serupa juga telah dimediasikan di tingkat Polresta Cilacap ungkapnya.

Dalam mediasi yang berlangsung pada Selasa, 29 April 2025 tersebut, terungkap kesulitan untuk menghadirkan Saudara Tasman, yang merupakan rekanan pemborong dari pihak kedua.

Lebih lanjut, Icuk menyampaikan bahwa terkait situasi dan kondisi pedagang sejak pembangunan hingga saat ini, secara umum aman dan nyaman serta tidak ada permasalahan yang berarti. Kerusakan-kerusakan kecil pun telah ditindaklanjuti oleh panitia melalui paguyuban pedagang. Akan tetapi, mengingat pembangunan pasar sudah berjalan sekitar 10 tahun, terdapat kerusakan yang kini sering dikeluhkan pedagang dan kurang mendapat penanganan dari pihak pengurus pasar, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Desa. Hal ini disebabkan karena unsur kepanitiaan pembangunan telah selesai, sementara retribusi pasar sudah diambil alih oleh pihak Pemerintah Desa.

Kepala Desa Patimuan, A.ing Mustakim, dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar pasar dapat segera diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk dikelola dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Ia juga menekankan harapannya agar permasalahan ini tidak berlanjut ke ranah hukum, mengingat pembangunan pasar ini tidak menggunakan dana dari pemerintah melainkan murni berasal dari para pedagang.

Kepala Desa Mustakim menambahkan bahwa keberadaan pasar yang baru ini berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) secara signifikan. Senada dengan hal tersebut, Camat Patimuan, Drs. Agung Wibowo, menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang lebih baik antar pihak terkait demi optimalisasi operasional pasar di masa mendatang.
Reaksi keterkejutan atas informasi penanganan kasus oleh Kejaksaan juga disampaikan oleh perwakilan Inspektorat dan beberapa anggota BPD. Mereka mengaku tidak mengetahui kronologi maupun proses pembangunan pasar secara detail, sehingga informasi ini menimbulkan kekecewaan.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Komisi A, Yayan dan Suheri, menyatakan komitmennya untuk mendalami informasi tersebut dan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Sementara itu, perwakilan Inspektorat, Hesti Haryati, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan audit secara profesional dan transparan.

Audit ini juga akan mencakup penelusuran informasi terkait mediasi yang pernah dilakukan di Polresta Cilacap serta potensi adanya permasalahan hukum dalam pembangunan pasar.

Mediasi yang berlangsung belum menghasilkan keputusan final. Langkah selanjutnya yang akan diambil adalah pengumpulan data dan dokumen pendukung yang relevan untuk kemudian dianalisis lebih lanjut oleh DPRD Komisi A dan Inspektorat. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menghasilkan solusi yang komprehensif, memastikan tata kelola pasar yang baik dan akuntabel, menyelesaikan permasalahan pembayaran yang belum tuntas, mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah hukum, serta pada akhirnya mewujudkan harapan Pemerintah Desa Patimuan untuk dapat mengelola pasar secara penuh demi kesejahteraan masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait mengenai penanganan kasus ini oleh Kejaksaan

Redaksi”