LIN-RI.COM

DONGGALA, -Sekolah Polisi Negara (SPN) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) memperingati hari lahir (harlah) Pancasila ke-80 dengan menggelar kegiatan sosialisasi bahaya narkoba serta Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Pelaksanaan sosialisasi diselenggarakan di Aula Kantor Desa Labuan Kec. Labuan Kab, Donggala, Selasa (3/6/2025) sekaligus diserahkan bantuan sosial kepada warga setempat.

Kepala SPN Polda Sulteng AKBP Seminar Sebayang mengatakan, momentum Hari Pancasila mestinya kita semua memiliki kepedulian terhadap sesama sebagaimana Implementasi nilai-nilai luhur Pancasila sila ke dua (2) ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’

Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pemberian bantuan sosial ini, SPN Polda Sulteng bekerjasama dengan para peserta pendidikan pengembangan spesialisasi (dikbangspes) gelombang III tahun 2025 dan peserta pelatihan Managemen Operasional Polsek (MOP), ungkapnya.

“Semoga kegiatan ini akan berkelanjutan sehingga dapat menyentuh langsung pada masyarakat yang membutuhkan khusus mereka-mereka yang belum memiliki penghasilan yang tetap,” harap AKBP Sebayang.

“Ada dua puluh lima warga yang mendapat paket bantuan sosial. Mereka adalah masyarakat yang belum memiliki pekerjaan menetap ” ujar AKBP Sebayang. Lanjut ia juga menambahkan penerima Bansos merupakan warga sekitar SPN Polda Sulteng.

Sebayang berharap program Polri Untuk Masyarakat bisa membantu mewujudkan keamanan dilingkungan masyarakat dan adanya hubungan yang baik, khususnya antara Lembaga Pendidikan dan masyarakat sekitar.

“pemberian paket bantuan sosial itu juga merupakan bagian dari kepedulian SPN Polda Sulteng kepada warga sekitar dan diharapkan bisa bermanfaat, “ pungkasnya

Red”

PALU, Sebagai wujud keseriusan dalam penanganan kematian Ryan Nugraha, Polda Sulteng akan ambil alih kasus yang kini ditangani Polres Banggai Kepulauan.

Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nugroho juga berjanji akan menangani kasus kematian Ryan Nugraha secara transparan, profesional dan berkeadilan.

Hal itu diungkapkan Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono dihadapan para jurnalis di ruang kerja Kabidhumas Polda Sulteng, Senin (2/6/2025)

“Bapak Kapolda sore ini menerima silaturahmi dari orang tua Almarhum Ryan Nugraha didampingi beberapa penasehat hukum,” ungkap Kombes Pol. Djoko Wienartono.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengucapkan turut berduka cita serta mendoakan semoga almarhum diberikan tempat yang layak disisiNYA, kata Djoko.

“Sebagai bentuk keseriusan dalam mengusut kasus kematian Ryan Nugraha, Polda juga akan mengambil alih penanganan kasus tersebut dari Polres Banggai Kepulauan,” ujarnya.

Kombes Pol. Djoko juga mengungkap, bahwa terhadap empat personel Polres Banggai Kepulauan yang turut diperiksa terkait kematian Ryan Nugraha, kini telah dilakukan penempatan khusus (patsus).

“Mereka diduga melanggar kode etik Polri, bekerja tidak profesional atau tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan terhadap korban Ryan Nugraha,” tegasnya.

Kabidhumas juga berjanji akan mengungkap kasus kematian Ryan Nugraha secara terang benderang, setelah diterima hasil otopsi dari laboratorium forensik Makassar.

“Kami akan bekerja secara profesional, proporsional dan akuntabel, tidak akan kami tutup-tutupi,” jelasnya.

Masih kata Kabidhumas, sebagai bentuk keseriusan dalam penanganan kasus kematian Ryan Nugraha, saat penanganan awal oleh Polres Banggai Kepulauan, Kapolda juga telah memerintahkan tiga pejabat utama untuk turun ke Banggai Laut yaitu Dirresnarkoba, Kabidpropam dan Kabiddokkes.

Dalam minggu ini, Dirlantas Polda Sulteng Kombes Pol. Atot Irawan dengan membawa mobil Traffic Accident Analysis (TAA) juga akan melakukan olah TKP dugaan terjadinya kecelakaan tunggal yang dialami Ryan Nugraha.

“Oleh karenanya, kami mengimbau kepada semua pihak untuk tetap tenang dan bersabar serta tidak berasumsi atau membuat kesimpulan tentang kematian Ryan Nugraha. Serahkan penanganan kasus ini kepada Polda Sulteng dan kita tunggu bersama hasil otopsinya,” pungkas Kombes Pol. Djoko.

Red”

Pati, 03–6-2025″ Gejolak penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% terus berkumandang. Kali ini PC PMII (Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Pati turun ke jalan ( demo) menuntut Bupati Pati Sudewo untuk meninjau ulang kebijakan PBB Pati naik 250 persen tersebut.

Aksi Organisasi kemahasiswaan ini menolak kenaikan PBB Pati tahun 2025. Penolakan ini setelah PMII Pati melakukannya kajian pada benerapa hari lalu.

Ketua PMII Pati Oky Ardiansyah menilai pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa hal dalam menaikkan PBB Pati ini.

”Kesimpulan, PC PMII Pati menolak kebijakan penyesuaian tarif PBB-P2 hingga 250% di Kabupaten Pati. Seharusnya kebijakan ini tidak hanya ditinjau dari aspek peningkatan pendapatan daerah,” kata dia dalam keterangannya kepada awak media.

Pihaknya meminta Pemkab Pati mempertimbangkan prinsip keadilan, keberpihakan terhadap rakyat kecil, serta kesinambungan sosial.

”Dengan pendekatan yang inklusif dan akuntabel, pemerintah daerah bisa mewujudkan tata kelola pajak yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

Orasi dilakukan para mahasiswa dengan diwarnai bakar ban di depan kantor Bupati Pati. Para mahasiswa meminta bupati mau menerima dan bertemu langsung di tengah tengah para mahasiswa. Namun permintaan untuk bertemu ditolak oleh bupati melalui Kasatpol PP Pati. Setelah beberapa saat Bupati menghendaki para mahasiswa masuk ke pendopo kabupaten, namun di sisi lain para mahasiswa ingin bupati turun untuk menemuinya.

“Kami bukan Sengkuni, bukan provokasi ,bukan tidak pendukungmu waktu pencalonan bupati, jadi jangan katakan kami sengkuni tetapi membela rakyat kecil yang semakin sulit, ditambah pajak yang mencekik,” pekik salah satu sang orator. Hinga Pukul 13.00 WIB bupati belum nampak turun. Rombongan mahasiswa dibakar terik matahari mulai membubarkan diri./tim.

Red”

Jakarta,
Layaknya proses jual beli tanah telah dilakukan sesuai aspek hukum oleh ARIE TRIYONO selaku pembeli sebidang tanah di Jln Lebak Bulus Raya No.33 RT 005 RW 002 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.

Hal ini di Sampaikan Kepada Wartawan pada hari Senin (02/06/2025) Nefton Alfares, S.H,M.H selaku kuasa hukum dari PT. Begawan Nusantara Properti menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku bernama Dewi R Latar sangat tidak terpuji dan konyol yang mengakibatkan kerugian secara materil dan inmateril bagi kliennya.

“Saya tidak mengerti apa tujuan ibu itu membuat gaduh disini,sampai saat ini kami tidak pernah di perlihatkan sertifikat asli oleh DEWI HILMI sebagai penjual, padahal berdasarkan klausul di PPJB nomor: 05/2019 yang di buat notaris Wan Sellya Wirda Harahap, S.H, setelah sertifikat di terbitkan wajib di perlihatkan kepada klien kami agar dapat di lakukan pengecekan ke BPN untuk kepentingan AKTA JUAL BELI, yang telah di bayar oleh klien kami, dan kami juga tidak ada wanprestasi terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang telah di buat pada notaris Wan Sellya Wirda Harahap, S.H (18/11/2019),” ucap Nefton.

Pada surat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) di jelaskan bahwa Dewi Hilmi selaku penjual sebidang tanah yang terletak di Jln Lebak Bulus Raya nomor 35, RT 005 RW 002 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dengan luas kurang lebih 1.777 M2 berdasarkan Foto Copy Sertifakat yang di perlihatkan oleh orang suruhan DEWI HILMI, sedangkan luas tanah yang tertera pada PPJB seluas kuarang lebih 2000 M2 ,berdasarkan Girik Nomor 55 Blok D persil C.830 yang terdaftar atas nama Mudas namun yang menjual ke klien kami adalah DEWI HILMI dan klien kami ARIE TRIYONO warga kabupaten Bogor disebut selaku pembeli tanah tersebut.

Dalam keterangannya Nefton Alfares, SH,MH juga menyampaikan bahwa kliennya telah membayar lahan tersebut kurang lebih Rp 15 miliar dari total harga tanah yang telah di sepakati kurang lebih Rp 21 miliar rupiah.

Berdasarkan kepsepakatan Jual Beli yang di tuangkan pada PPJB klien kami hanya di wajibkan membayar senilai Rp 7 miliar namun faktanya Dewi Hilmi melalui orang suruhannya terus meminta uang kepada klien kami sehingga dengan itikat baik klien kami telah membayar baik langsung kepada DEWI HILMI maupun melalui orang suruhannya yang di ketahui Bernama DEWI LATAR, sehingga klien kami hanya kurang bayar kurang lebih Rp. 5 miliar atas jual tanah tersebut,”pungkas Nefton.

Beberapa kali DEWI R LATAR mendatangi lokasi lahan yang telah di bayar oleh ARIE TRIYONO melebihi 50% dari harga jual beli yang telah harga yang di sepakati pada PPJB, DEWI R LATAR sengaja datang dengan membawa puluhan sekelompok orang lalu memasang spanduk secara melawan hukum yang memuat tulisan seolah-oleh klien kami menguasai tanah tersebut tanpa hak, dan atas perbuatan DEWI R LATAR tersebut kami akan mengambil langkah hukum yang tegas dengan cara melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian, selain memasang spanduk, DEWI R LATAR juga membuat dan menyebarkan berita bohong di beberapa media lokal yang narasi beritanya memutar balikan fakta”tambah Nefton Alfares”.

ARIE TRIYONO selaku pembeli yang beritikat baik meminta Dewi Hilmi untuk memperlihatkan sertifikat asli agar dapat di lakuan pengecekan ke BPN agar AKTA JUAL BELI bisa di laksanakan/pelunasan, namun Dewi Hilmi melalui orang suruhannya yang Bernama DEWI R LATAR, bukannya memperlihatkan sertifikat justru menyebar berita bohong melalui media online lahan nyoya Dewi Hilmi.

“Kami akan segera membuat laporan polisi terkait tindakan konyol yang dilakukan oleh adiknya Dewi Hilmi yaitu Dewi R Latar, sudah beberapa kali mereka mencoba ingin menguasai kembali lahan yang telah di bayar oleh klien kami dengan membawa sekelompok orang untuk melakukan intimidasi terhadap klien kami, setiap kami pertanyakan surat sertifikat yang asli mereka selalu jawab ada di Mabes, oleh karena itu kami akan ambil langkah hukum,”ucap Nefton Alfares, SH, MH.

(Redaksi/Tim)

Bekasi – BAZNAS Kabupaten Bekasi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui penyaluran bantuan kaki dan tangan palsu bagi para mustahik yang membutuhkan. Jum’at (23 Mei 2025)

Ketua Baznas Kabupaten Bekasi H.Aminulloh mengatakan kegiatan ini bentuk kepedulian kepada para mustahik di bidang kesehatan.Kali ini,bantuan alat bantu gerak berupa kaki palsu disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, sebagai bagian dari program pemberdayaan yang berkelanjutan.

“Tak sekadar bantuan fisik, ini adalah bentuk nyata dari ikhtiar menghadirkan kembali semangat dan harapan bagi saudara-saudara kita agar bisa kembali beraktivitas secara mandiri,”Ucapnya H.Aminulloh.Senin (01/06/2025) Pada Media.

Sambungya semoga langkah kecil ini menjadi awal dari banyak kebaikan besar yang terus mengalir melalui zakat, infak, dan sedekah yang Anda titipkan melalui BAZNAS Kabupaten Bekasi,”Pungkasnya H.Aminulloh.

(Red)

Polres Purbalingga – Polda Jateng | Polres Purbalingga mengamankan puluhan sepeda motor dalam kegiatan cipta kondisi saat libur panjang akhir pekan kemarin. Sepeda motor diamankan dari sejumlah lokasi terkait kegiatan balap liar maupun tawuran yang dilakukan oleh kelompok remaja.

Kapolres Purbalingga AKBP Achmad Akbar dalam konferensi pers, Senin (2/6/2025) menyampaikan bahwa jajaran Polres Purbalingga menggelar beragam kegiatan kepolisian yang tujuannya memberikan rasa aman bagi masyarakat saat libur panjang akhitlr kemarin.

“Ini yang patut kita sayangkan. Pada periode libur ini, banyak adik-adik kita usia sekolah, menggunakan waktu libur untuk kegiatan negatif. Ada balap liar sampai dengan rencana tawuran,” ucap Kapolres didampingi Kasat Lantas AKP Kumala Enggar Anjarani, Kasat Samapta AKP Tri Haryanto, Kasi Humas AKP Setyo Hadi di Kantor Satlantas Polres Purbalingga.

Disampaikan bahwa terhadap kegiatan negatif tersebut, dilakukan langkah penindakan. Dua lokasi dilakukan penindakan akibat balap liar yaitu di Desa Muntang Kecamatan Kemangkon pada Jumat (30/5/2025) dan Desa Karangpule Kecamatan Padamara pada Sabtu (31/5/2025).

“Sedangkan satu lokasi rencana tawuran di wilayah Desa Karangklesem, Kecamatan Kutasari pada Jumat (30/5/2025) dini hari yang sudah dilakukan rilis oleh Satreskrim Polres Purbalingga,” ungkapnya.

Dijelaskan bahwa total ada lebih dari 50 kendaraan yang diamankan. Kendaraan tersebut memiliki spesifikasi yang tidak sesuai dengan standar keselamatan. Seperti tidak memasang spion, lampu tidak sesuai standar, knalpot brong dan tidak dilengkapi dengan identitas surat kendaraan.

“Kepada para pelanggar ini diberikan sanksi penindakan di bidang lalu lintas sesuai dengan pelanggaran yang ditemukan,” ucap Kapolres.

Lebih lanjut disampaikan bahwa para pelanggar tersebut mayoritas masih berusia remaja dan usia sekolah tingkat SMP maupun SMA. Untuk tawuran ada 21 orang yang diamankan, balap liar di Desa Muntang 11 orang dan di Desa Karangpule ada 182 orang.

“Untuk kegiatan balap liar yang dilakukan oleh para remaja ini, hasil pemeriksaan tidak ada indikasi perjudian atau taruhan,” ungkap Kapolres.

Kapolres menambahkan melalui rilis ini kami sekaligus memberikan imbauan dengan harapan libur akhir pekan mendatang saat Idul Adha, tidak ada remaja di Kabupaten Purbalingga yang melakukan tindakan negatif. Karena pasti akan dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian.

“Jadikan hal ini pembelajaran bagi kita semua. Kami akan tetap menggelar kegiatan kepolisian untuk memberikan rasa aman. Namun apabila ditemukan hal negatif seperti ini, akan kami lakukan penindakan kembali,” tegas Kapolres.

Red”(Humas Polres Purbalingga)

Pekanbaru, 1 Juni 2025 – Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkalis-Pekanbaru (IPMKB-P) periode 2025-2027 resmi dilantik di Hotel Mutiara Merdeka. Pelantikan ini dihadiri oleh perwakilan Bupati Bengkalis, Asisten 1 Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bapak Andris Wasono, dan Kadisdik Kabupaten Bengkalis, Bapak Hadi Prasetyo, ST, M.Si. serta turut Kapolres Bengkalis yang diwakili oleh kasat Intel bapak AKP. Edi Junaidi dan ketua KNPI kabupaten Bengkalis abangda Iwan Saputra.

Dalam sambutannya, Asisten 1 bagian Kesejahteraan rakyat bapak Andris Wasono menyampaikan kabar gembira prihal beasiswa bahwa “Sebagaimana janji Bupati Bengkalis Kasmarni untuk tetap mengakomodir pembiayaan Beasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu dari Studi Diploma 3 hingga Strata 3 di tahun 2024 lalu, kini Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Bengkalis, mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lulus verifikasi untuk mendapatkan beasiswa”.

Sambung, Aditya Prayoga, Ketua Umum IPMKB-P yang baru dilantik, menyatakan bahwa IPMKB-P harus menjadi garda terdepan pergerakan mahasiswa Kabupaten Bengkalis untuk memajukan daerah. “IPMKB-P harus menjadi wadah terintegrasi bagi mahasiswa Kabupaten Bengkalis yang berkuliah di Pekanbaru karena mengingat IPMKB-P ini tergabung 11 kecamatan didalam nya. IPMKB-P memiliki tagline ‘WAJAH BARU BENGKALIS MAJU’,” ujarnya.

Acara pelantikan ini juga dirangkaikan dengan Forum Grup Diskusi (FGD) yang menghadirkan narasumber seperti Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Kaderismanto, Sekretaris Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis sekaligus mantan ketua umum IPMKB-P kedua, Datuk Abdul Vattah, dan Ridho Ikhsan, Ketua Alih Generasi Riau, serta turut mengundang hadir dalam acara tersebut yaitu paguyuban se-provinsi Riau, BEM se-kota Pekanbaru dan juga Cipayung plus.

Dalam FGD, para narasumber membahas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemuda dan mahasiswa Bengkalis hari ini dan masa depan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. “Keterlibatan mahasiswa dengan pemerintah harus sinergis demi memajukan peradaban tanpa mengurangi nilai-nilai idealis dari pergerakan mahasiswa itu sendiri,” kata Datuk Abdul Vattah.

Pelantikan pengurus IPMKB-P periode 2025-2027 ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Kabupaten Bengkalis dan meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam pembangunan daerah.

Red”

Jawa Tengah, Indonesia – 2 Juni 2025 – Dugaan praktik kotor “uang pelicin” alias suap terkuak di balik mulusnya pengiriman gula olahan di wilayah Jawa Tengah, khususnya dari Cilacap.

Sebuah pengakuan mengejutkan dari seorang pelaku usaha gula olahan yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bagaimana sistem “sogok” diduga telah mendarah daging, bahkan menjadi penentu utama kelulusan pasokan ke sebuah perusahaan kecap ternama.

Pabrik perusahaan ini berlokasi di Subang, dan PT Comarindo Perdana Logistik, beralamat di Jl. Raya Purwadadi RT 01 RW 01 Kaliangsana, Subang 41271, Indonesia, disebut-sebut terlibat. Mirisnya, pengiriman yang seharusnya dinilai berdasarkan kualitas kini diduga ditentukan oleh siapa yang berani menggelontorkan lebih banyak rupiah, atau bahkan aset berharga.

Narasumber yang berani bicara ini menceritakan, “Uang pelicin itu jadi tolak ukur, mana yang masuk besar kisaran nominalnya.” Ini bukan sekadar anekdot, melainkan gambaran kelam praktik lancung yang diduga merusak integritas bisnis. Ia mengungkap bahwa meskipun para pemasok, termasuk dari Cilacap, mengirimkan bahan baku dengan standar dan kualitas yang sama, nasib pengiriman mereka diduga ditentukan oleh para “ceker” seperti Jajang, Tisna, dan M. Yusuf — petugas penerima barang atau pemeriksa kualitas di pabrik yang berkoordinasi dengan pihak logistik terkait.

Jika tak ada “pelicin,” maka diduga pengiriman ditolak mentah-mentah.
“Padahal gula kami termasuk gula super, tapi karena enggak lewat orang dalam, gula kami diduga di-rijek,” ungkap sang pengrajin dengan nada kecewa. “Ini bukan rahasia lagi, praktik suap tersebut,” dugaan ini menguat. Pernyataan ini menegaskan adanya dugaan diskriminasi dan praktik kotor yang mengesampingkan standar mutu demi keuntungan pribadi oknum tertentu, bahkan lintas wilayah antara Jawa Tengah dan Subang.

Puncaknya, pengakuan tersebut membongkar besaran suap yang tidak main-main. Ada pelaku usaha yang diduga terpaksa ‘kontrak’ satu tahun dengan imbalan fantastis: satu unit mobil dan uang tunai. Praktik ini jelas-jelas diduga mengkhianati prinsip persaingan sehat dan merugikan produsen gula olahan yang jujur serta berkomitmen pada kualitas.

Aturan dan Sanksi Hukum jika Dugaan Suap Terbukti

Jika dugaan praktik suap ini terbukti benar, para pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut:
* Pemberi Suap: Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

* Penerima Suap: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Selain sanksi pidana, pihak perusahaan yang terbukti terlibat dalam praktik suap juga dapat menghadapi sanksi administratif, seperti pembekuan izin usaha, denda besar, hingga pencabutan izin. Reputasi perusahaan dan kepercayaan publik juga akan runtuh, yang berakibat pada kerugian bisnis jangka panjang.

Dugaan skandal ini harus menjadi alarm keras bagi semua pihak. Pertanyaa

Redaksi”(Tg)

Pemalang – Senin, 2 Juni 2025

Sejumlah warga Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, mempertanyakan kejelasan penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mereka menilai pengelolaan dana tersebut tidak transparan dan hingga kini proyek BUMDes dinilai mangkrak tanpa kejelasan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu perangkat desa mengatakan kepada Krista sebagai warga desa Muncang. ” Dulu entah tahun berapa itu, pernah buat usaha sembako, ke sini ke sini pengurus nya ada yang pergi ke Jakarta, ada yang apa, Terus mangkrak. Ucap perangkat desa.

Kamu ke sini saja atas kebijakan saya,
Ini seolah olah menjadi salah ketika masuk, yang wajib masuk ke sini adalah si Nur, karena kapasitasmu bukan undangan. Boro boro wartawan yang wajib masuk, ya tergantung, Tuan rumah nya boleh apa tidak.
Lanjut Kades Muncang.

Salah satu warga, Krista Indah Prasetyoningrum, menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah desa, khususnya kepada Kepala Desa Muncang, Mashuri. Menurutnya, sebagai warga, ia memiliki hak untuk mengetahui dan mempertanyakan keberadaan serta penggunaan dana desa yang disalurkan untuk BUMDes.

“Sebagai warga Desa Muncang, saya juga punya hak dan kewajiban untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa. Tapi justru ketika saya bertanya mengenai kejelasan dan keberadaan modal BUMDes, Kepala Desa Mashuri malah menuduh saya seperti orang stres,” ungkap Krista kepada wartawan.

Krista mengaku terkejut dengan respons kepala desa yang dinilainya bersifat arogan dan tidak menghargai warganya yang ingin tahu soal penggunaan dana publik. “Saya sangat kecewa. Harusnya pemerintah desa bersikap terbuka, bukan malah merendahkan warganya. Saya punya hak untuk melaporkan perilaku kepala desa yang semena-mena seperti itu,” tegasnya.

Warga berharap agar ada klarifikasi dan keterbukaan dari pemerintah desa mengenai nasib BUMDes dan ke mana arah pengelolaan dana yang sudah disalurkan. Sejumlah warga lain juga mulai menunjukkan keprihatinan yang sama, menilai proyek BUMDes yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian desa justru tak menunjukkan perkembangan berarti.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Muncang, Mashuri, belum memberikan pernyataan resmi terkait kejadian tersebut.(krista)

Redaksi”krista.

Rabat – The United Kingdom “considers Morocco’s autonomy proposal, submitted in 2007 as the most credible, viable and pragmatic basis for a lasting resolution of the dispute” over the Moroccan Sahara, and “will continue to act bilaterally, including economically, regionally and internationally in line with this position to support resolution of the conflict”.

This position was expressed in a Joint Communiqué signed, Sunday (01/06/2025) in Rabat, by the Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, David Lammy, and the Minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccan Expatriates, Nasser Bourita.

This document underlines that the UK “follows closely the current positive dynamic on this issue under the leadership of His Majesty King Mohammed VI.” It adds that London “recognises the importance of the question of Western Sahara for the Kingdom of Morocco,” noting that this settling this regional dispute “would strengthen the stability of North Africa and the relaunch of the bilateral dynamic and regional integration.”

The UK affirms, in the Joint Communiqué signed at the Foreign Ministry headquarters, that UK “can consider supporting projects” in the Sahara, notably as part of “the UK Export Finance’s £5bn commitment to support new business across the country.”

It also underlines that the UK “recognises Morocco as a key gateway to Africa’s socio-economic development and reaffirms its commitment to deepening engagement with Morocco as a partner for growth across the continent”.

In this document, “both countries support, and consider vital, the central role of the UN-led process,” reaffirming “their full support for the efforts of the UN Secretary-General’s Personal Envoy, Mr. Staffan de Mistura.” To this end, the UK underlines that it is “ready, willing and committed to lend its active support and engagement to the Personal Envoy and the parties.”

“As a Permanent Member of the UN Security Council, the United Kingdom agrees with Morocco on the urgent need to find a resolution to this long-held dispute, which would be in the interest of the parties”, the document notes, adding that “the time for a resolution and to move this issue forwards is long-overdue, and would strengthen the stability of North Africa and the relaunch of the bilateral dynamic and regional integration,”.

This new position of the United Kingdom, a permanent member of the UN Security Council, aligns with the strong stances expressed by many major powers, notably the United States, France, and Spain.

This new position of the United Kingdom, a permanent member of the UN Security Council, reinforces the growing international momentum driven by His Majesty King Mohammed VI in support of the Autonomy Plan under Moroccan sovereignty. It also confirms the credibility of this initiative and the broad consensus backing it to reach a final resolution to the regional dispute over the Moroccan Sahara. (PERSISMA/Ed)

Indonesia:

*Sahara Maroko: Inggris memandang usulan otonomi Maroko sebagai dasar yang paling kredibel, layak, dan pragmatis untuk menyelesaikan sengketa ini, dan bermaksud untuk bekerja sama secara bilateral, regional, dan internasional*

Rabat – Inggris “menganggap usulan otonomi Maroko yang dibuat pada tahun 2007 sebagai dasar yang paling kredibel, layak, dan pragmatis untuk penyelesaian definitif sengketa Sahara Maroko”, dan akan “terus bekerja sama secara bilateral, selain memberikan dukungan ekonomi, regional, dan internasional”.

Posisi ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris dan Irlandia Utara, Urusan Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris David Lammie, Menteri Luar Negeri Bosserrita Expatu, dan para penandatangan Komunike Bersama Mocca Kuperro dari Afrika.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa Inggris “memantau dengan saksama dinamika masalah ini di bawah kepemimpinan Yang Mulia Raja Mohammed VI”. Ditambahkan pula bahwa London mengakui “pentingnya masalah Sahara Barat bagi Kerajaan Maroko,” seraya menambahkan bahwa penyelesaian sengketa regional ini “akan memperkuat stabilitas Afrika Utara dan melanjutkan dinamika bilateral serta integrasi regional.”

Inggris mengonfirmasi, dalam Komunikasi Bersama yang ditandatangani di Markas Besar Kantor Luar Negeri, bahwa Inggris “dapat mempertimbangkan untuk mendukung proyek-proyek” di Sahara, khususnya “Dana Negara Pendukung Bisnis Ekspor Baru Inggris senilai £5 miliar sebagai suatu nilai”.

Dikatakan pula bahwa Inggris “mengakui Maroko sebagai pendorong utama pembangunan sosial-ekonomi Afrika dan menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat peran Maroko sebagai mitra kemakmuran di seluruh benua”.

Dalam dokumen ini, “kedua negara mendukung dan mengakui peran penting dari proses yang dipimpin PBB” dan menegaskan “dukungan penuh mereka terhadap upaya Staffan de Mistura, Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB.” Untuk tujuan tersebut, Inggris mengatakan bahwa mereka “siap, bersedia, dan berkomitmen untuk secara aktif mendukung Duta Besar Perorangan dan para pihak.” “Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Inggris mengakui urgensi Maroko untuk menemukan solusi bagi konflik yang telah berlangsung lama yang menjadi kepentingan para pihak,” kata dokumen itu, seraya menambahkan bahwa “kesempatan untuk menyelesaikan dan memajukan masalah antara Pemerintah yang tidak beragama dan yang tidak beragama merupakan integrasi yang sudah lama tertunda,” katanya.

Posisi baru anggota tetap Dewan Keamanan Inggris ini sejalan dengan posisi garis keras yang diungkapkan oleh beberapa negara besar, terutama Amerika Serikat, Prancis, dan Spanyol.

Posisi baru Inggris ini, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memperkuat momentum internasional yang terus berkembang yang sedang dikejar oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI dalam mendukung Rencana Otonomi di bawah kedaulatan Maroko. Hal ini juga membuktikan kredibilitas inisiatif dan konsensus luas untuk menemukan solusi akhir bagi sengketa regional atas Sahara Maroko. (PERSISMA/Red)