LIN-RI.COM

BANYUWANGI, Sebuah foto yang diduga memperlihatkan Camat Siliragung, Henry Suhartono, sedang menikmati sabu di dalam ruang kerjanya bersama seorang rekannya viral di media sosial pada Senin, 30 Juni 2025. Diduga kuat, dalam foto tersebut terlihat alat isap sabu (bong), korek api, dan botol plastik, tepat di hadapan sang camat.

Foto ini langsung memantik reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk praktisi hukum dan aktivis antinarkoba.

Nurul Safii., S.H., M.H., C. MSP pengacara senior di Banyuwangi, menyebut bahwa keberadaan foto itu bisa dijadikan petunjuk awal penyelidikan. “Bukankah foto ini sudah cukup sebagai petunjuk awal? Aparat harus segera menyelidiki dan bila terbukti, Camat Henry harus dicopot,” tegasnya, Senin (30/6/2025).

Nurul Safii juga menyoroti aspek moralitas pejabat publik. “Bagaimana mungkin seorang aparatur sipil, apalagi camat, terlibat dalam penyalahgunaan narkoba? Apa yang bisa kita harapkan dari wilayah yang dipimpinnya?”

Nada serupa disampaikan oleh Hakim Said, S.H., Ketua Yayasan Anti Narkoba Lapor Pulih Sehat Sejahtera (YAN-LPSS) Banyuwangi sekaligus Founder dan Ketua Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK).

“Ini bukan persoalan personal, tapi soal integritas pejabat negara. Jika benar foto itu adalah dirinya, Bupati harus segera memecat dengan tidak hormat. Pejabat yang main-main dengan narkoba karena tak layak memimpin rakyat,” tegas Hakim Said.

Pria alumni Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan ke-2 tahun 2006 di Unej ini juga mendesak BNNK dan Polresta Banyuwangi untuk turun tangan secara serius dan objektif. “Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Kalau masyarakat biasa saja bisa ditangkap karena narkoba, apalagi pejabat yang seharusnya jadi teladan,” tambahnya.

Terkait viralnya foto tersebut, Hakim Said juga meminta Camat Siliragung untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada media, demi menghindari simpang siur informasi.
“Kalau memang bukan dirinya, ya buktikan. Tapi kalau terbukti, jangan dilindungi!”

Sebagai langkah konkret, ia mendesak agar Bupati Banyuwangi melakukan screening tes urine rutin terhadap seluruh pegawai, termasuk camat, lurah, OPD, hingga para pejabat tertinggi daerah. “Wakil Bupati, Sekda, bahkan Bupati juga harus ikut screening tes urine. Ini komitmen bersama untuk mewujudkan Banyuwangi Bersinar, bersih dari narkoba,” tegasnya.

Ditambahkan, kedisiplinan dan komitmen terhadap aturan adalah kunci menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. “Kalau perlu, tes urine digelar berkala dengan pengawasan eksternal agar transparan,” pungkas Hakim Said.

Tim, Redaksi”

Senin 30 Juni 2025 pukul 00,00 WITA bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung bersama dengan Tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Papua.
Identitas Buronan yang diamankan, yaitu:
Nama/Inisial : Hj. Herni Damayanti
Usia/Tanggal lahir : 57 Tahun/13 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan RT 002/RW009, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kota Makassar

Adapun Terpidana Hj. Herni Damayanti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp1.701.013.943 (satu miliar tujuh ratus satu juta tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
Oleh karena perbuatannya tersebut, melalui Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 47/pid.sus/2023/PN.Nab. tanggal 21 september 2023, Terpidana Hj. Herni Damayanti dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dengan denda Rp627.579.610, apabila dalam waktu 1 bulan denda tersebut tidak dibayar setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dijatuhi pidana tambahan selama dua bulan.
Saat diamankan, Terpidana Hj. Herni Damayanti bersikap kooperatif sehingga proses pengamanan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Terpidana dititipkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk kemudian ditindaklanjuti.
Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi buronan.

Jakarta, 1 Juli 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Red”Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum.

Banyumas -30 – 06 – 2025.

KSP Primkoppabri Capem Kembaran diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan adanya tindakan penarikan unit kendaraan sepeda motor kepada salah satu nasabahnya yang dilakukan oleh debt collector sebanyak 6 orang dan dilakukan penarikan unit kendaraan di jalan dengan adanya intimidasi. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh EK salah satu pegawai KSP Primkoppabri yang menyatakan “iya, betul yang kemaren menarik unit dijalan sebanyak 6 orang itu dari pihak ketiga, kami bekerjasama untuk eksekusi penarikan unit dilapangan. Dan sudah saya tebus untuk biaya penarikannya, jadi nasabah harus melunasi pinjaman pokok di koperasi kami plus biaya penarikan unit sebesar Rp.1.100.000,- maka unit baru bisa diambil.” ucapnya kepada team media saat dikonfirmasi.

Padahal seyogianya penarikan kendaraan didasarkan pada perjanjian jaminan fidusia yang dibuat saat pembiayaan. Jaminan fidusia memberikan hak kepada KSP untuk menarik kendaraan jika debitur wanprestasi (tidak memenuhi kewajibannya).

Jika debitur merasa dirugikan atau penarikan dilakukan secara tidak benar, dapat mengajukan pengaduan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional).

Penting untuk diingat bahwa penarikan kendaraan secara paksa di jalanan oleh debt collector adalah tindakan yang melanggar hukum.

Prosedur penarikan kendaraan bermotor yang bermasalah dalam angsuran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. UU tersebut menerangkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 15 disebutkan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Tindakan KSP Primkoppabri melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.  Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak Bapak sebagai konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Berdasarkan penjelasan di atas, jika memang perjanjian pinjaman dana yang lakukan belum didaftarkan jaminan fidusia, atau Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada pihak KSP Primkoppabri, maka tindakan penarikan paksa unit kendaraan dan pembebanan biayanya adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya, langkah penyelesaian terhadap permasalahan tersebut dapat ditempuh diantaranya, Mengupayakan mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); Melaporkan tindak pidana perampasan kendaran ke pihak kepolisian; Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri terkait penarikan unit kendaraan sepeda motor.

Lalu apakah badan hukum koperasi bisa melakukan eksekusi penarikan kendaraan jaminan di jalan dan apakah koperasi tersebut telah memenuhi aturan terkait Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk melakukan penarikan unit kendaraan ? Ini menjadi perhatian khusus bagi Dinnakerkop UKM, OJK dan BPKN Kabupaten Banyumas.tr

Redaksi”