LIN-RI.COM

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkomitmen mempercepat proses pengadaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 1.542 titik di seluruh Indonesia. Kejaksaan Agung RI juga akan memonitoring dan evaluasi pelaksanaan program ini dalam rangka mendukung penuh jajaran BGN mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu ditegaskan dalam pertemuan koordinasi antara BGN dengan Kejagung RI di Kantor Kejaksaan Agung RI pada Rabu (2/7/2025). Pada kesempatan ini, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menyambut hangat kedatangan jajaran BGN.

Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Wahyu Widisetyanta memimpin langsung koordinasi strategis dengan pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia guna mempercepat proses pengadaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 1.542 titik di seluruh Indonesia.

Pertemuan ini melibatkan kehadiran secara luring para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dari seluruh Indonesia.

Selain itu dihadir pula secara luring Kasubdit IV.D Bidang Intelijen Kejagung RI Iwan Ginting bersama jajaran Team Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen beserta jajaran team Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN antara lain Deni Iskandar dan Sawin.

Langkah koordinatif antara BGN dan Kejagung RI ini merupakan tindaklanjut dari surat Kepala BGN kepada Kejaksaan Agung RI tanggal 16 April 2025 terkait permohonan dukungan interprestasi program makan bergizi di seluruh Indonesia. Selain itu ini menjadi bentuk implementasi dan dukungan terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SJ tanggal 22 April 2025, mengenai pentingnya dukungan lintas sektor dalam mendukung percepatan program prioritas nasional, khususnya penguatan gizi masyarakat.

Dalam arahannya, JAM Intel Kejagung RI Reda Manthovani menyampaikan enam arahan utama untuk mendukung percepatan penyediaan lahan SPPG. Diantaranya mengenai Pengamanan Pembangunan Strategis, perlu ada koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam memastikan ketersediaan lahan milik pemda yang memenuhi syarat teknis, seperti lokasi strategis, akses jalan, listrik, air bersih, dan lingkungan higienis.

Yang tak kalah penting, lanjut Reda, adalah Inventarisasi Wilayah dan Pengawasan Pinjam Pakai, guna memastikan proses administrasi pinjam pakai tanah antara pemerintah daerah dan BGN berjalan sesuai aturan, lengkap secara dokumen, dan tidak menimbulkan potensi masalah hukum.

“Pendampingan dan Fasilitasi untuk mendampingi tim BGN dalam proses pinjam pakai dan perizinan, serta Pengamanan Proses Konstruksi, agar Kejaksaan tidak ikut campur dalam pekerjaan teknis pembangunan, tetapi fokus pada pengawasan legalitas, masalah sosial, dan dukungan administrative,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa Kejaksaan Agung RI akan menerbitkan surat perintah resmi kepada para Kajati, Kajari, dan Kacabjari untuk mengawal pengadaan tanah SPPG sesuai wilayah hukum masing-masing. Ia pun meminta seluruh jajaran Kejaksaan untuk mencegah potensi penyimpangan atau korupsi dalam proses tersebut.

“Terakhir saya mempertegas lagi yang dimaksud di atas. Pertama anggaran konsumsi untuk pembangunan SPPG 1542 masih terblokir. Itu peran kita untuk membantu. Yang kedua, BGN dan Kemenkeu meminta kelengkapan administrasi surat persetujuan Pemerintah Daerah di kabupaten atau kota beserta sertifikat lahan untuk buka blokir untuk pembangunan 1542 SPPG itu baru tahap pertama,” kata Reda.

Ia juga mengungkapkan, beberapa Pemerintah Daerah masih ada yang belum respon atau kurang responnya terhadap dukungan lahan SPPG. “Dimohon Kajati, Kajari, dan Kacabjari untuk mengingatkan mereka ini program pemerintah, asta cita Presiden. Colek saja. Kalau mereka yang colek akan cepat caranya,” tandas Reda.

Yang terpenting, kata Reda, masih terdapat data yang diberikan Pemda oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota belum sesuai dengan SPEK atau berbagai persoalan ketersediaan lahan yang masih bermasalah. “Misalnya luas lahan kurang, terus lahan tidak ada akses jalan atau jauh dari penerima manfaat, kemudian lahan yang diberikan bermasalah dengan warga adat atau masyarakat. Nah ini termasuk ancaman-ancaman hambatan yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya.

Program SPPG 1.542 titik merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk memperluas akses layanan gizi masyarakat melalui penyediaan fasilitas terpadu yang didukung oleh tenaga profesional, dapur bergizi, serta sistem distribusi makanan yang aman dan berkualitas.

Direktur Wilayah I, Wahyu Widisetianta, S.Si., M.Si, menyampaikan harapannya agar koordinasi lintas lembaga ini menjadi kunci percepatan pengadaan lahan yang berkualitas dan bebas dari persoalan hukum. Ia menegaskan bahwa dukungan dari pihak Kejaksaan sangat penting dalam memastikan seluruh proses berjalan lancar, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

“Kami berharap dengan keterlibatan langsung Kejaksaan Agung RI, seluruh jajaran BGN dan pendukung di daerah dapat bergerak cepat, tepat, dan terarah dalam menyiapkan lahan yang layak. Ini bukan hanya soal percepatan fisik, tapi juga menyangkut masa depan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia,” ujar Wahyu.

BGN menargetkan seluruh proses pengadaan lahan dapat selesai tepat waktu agar pembangunan fisik dan operasional SPPG dapat segera dimulai pada tahun anggaran berjalan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Rand)

Red”

Sorong – Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan perdata yang diajukan PT. Bagus Jaya Abadi di PN Sorong melawan Samuel Hamonangan Sitorus semestinya menolak dan atau menghentikan kelanjutan persidangan kasus tersebut. Hal itu didasarkan pada beberapa dalil yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang tertuang dalam eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonvensi dari para tergugat, Samuel Hamonangan Sitorus dan kawan-kawan.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini PN Sorong, Papua Barat Daya, sedang mengadili gugatan sengketa lahan yang diklaim sebagai miliknya oleh PT. Bagus Jaya Abadi (BJA). Gugatan yang dikenal sebagai “Gugatan Tipu-tipu ala Abunawas” itu kini memasuki persidangan pokok perkara setelah dinyatakan gagal pada tahap mediasi.

Berita terkait dapat dibaca di sini: Membedah Absurditas Sidang Mediasi di PN Sorong (https://pewarta-indonesia.com/2025/06/membedah-absurditas-sidang-mediasi-di-pn-sorong/) dan di sini: Sidang Mediasi atas Gugatan Abunawas Paulus George Hung di PN Sorong Gagal, Kini Masuk Sidang Pokok Perkara (https://pewarta-indonesia.com/2025/06/sidang-mediasi-atas-gugatan-abunawas-paulus-george-hung-di-pn-sorong-gagal-kini-masuk-sidang-pokok-perkara/)

Mencermati dokumen gugatan yang didaftarkan oleh penggugat, terdapat beberapa alasan fundamental yang menjadi dasar pertimbangan hukum untuk menolak dengan tegas semua dalil dan tuntutan penggugat. Berikut adalah beberapa alasan dimaksud sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum para tergugat, Advokat Simon Maurits Soren, S.H., M.H., kepada media ini, beberapa waktu lalu.

*Pertama: Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing*

Objek yang diklaim dalam gugatan bukan merupakan milik Penggugat Ronal L. Sanuddin dan atau Milik PT. Bagus Jaya Abadi. Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Adat No. 54/02/SKET/TA/LMA-MA/III/2003, tertanggal 9 Maret 2003, oleh Ny. Robeka Bewela (Pemilik Hak Ulayat/Pertuanan Adat Marga Bewela), dipastikan bahwa lahan obyek sengketa merupakan milik Drs. Anwar Rachman. Tanah tersebut selanjutnya dijual oleh Anwar Rachman kepada Labora Sitorus pada tahun 2009, yang tetap dikuasai secara fisik hingga hari ini oleh keluarga Labora Sitorus.

Penggugat Ronal L. Sanuddin dan atau PT. Bagus Jaya Abadi tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Para Tergugat. Hal itu dikarenakan dasar gugatan penggugat menggunakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 593.8/03/2013, tertanggal 11 Februari Tahun 2013, dari anak-anak almarhumah, Jan PJ Buratehi/Bewela dan Willem RN. Buratehi/Bewela. Penerima Surat Pelepasan Tanah Adat ini adalah atas nama Paulus George Hung, bukan atas nama Penggugat Ronal L. Sanuddin atau PT. Bagus Jaya Abadi, yang oleh karena itu, semestinya penggugatnya adalah Paulus George Hung.

Paulus George Hung pada saat mendapatkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 593.8/03/2013 dari Jan PJ Buratehi/Bewela dan Willem RN. Buratehi/Bewela seluas kurang lebih 82.650 meter persegi masih merupakan Warga Negara Asing (WNA Malaysia – red). Pelepasan hak milik atas tanah adat kepada WNA bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 BAB II Bagian III Tentang Hak Milik Pasal 21 Ayat 1 yang berbunyi: “Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.”

Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang terletak di Jalan Patimura, Kelurahan Suprauw, Distrik Maladum Mes, Nomor: 593.8/03/2013 oleh Jan PJ Buratehi/Bewela dan Willem RN. Buratehi/Bewela, yang diklaim sebagai alas hak dan dasar hukum gugatan perdata atas nama Paulus George Hung dan PT. Bagus Jaya Abadi, telah dicabut oleh Willem RN. Buratehi/Bewela pada tanggal 14 Agustus 2014. Dalam surat pencabutan pelepasan hak tersebut, Willem RN. Buratehi/Bewela juga menyatakan mengakui bukti kepemilikan hak Labora Sitorus atas tanah adat No. 54/02/SKET/TA/LMA-MA/III/2003 yang diterbitkan atas nama ibunya, almarhumah Ny. Robeka Bewela. Surat pencabutan itu dipertegas lagi oleh Willem RN. Buratehi/Bewela dengan Surat Pernyataan dan Penegasan tentang Pencabutan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 09 Juni 2025.

Berdasarkan pencabutan surat pelepasan hak atas tanah adat kepada Paulus George Hung dan atau PT. Bagus Jaya Abadi tersebut di atas, maka secara hukum Ronal L. Sanuddin dan/atau PT. Bagus Jaya Abadi tidak berwenang dan tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat dan atau mengklaim atau menguasai objek tanah yang dipersengketakan.

*Kedua: Gugatan Tidak Jelas _(Obscuur Libel)_*

Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor: 188.45/122/2013, tertanggal 04 November 2013; Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor: 545/158/2014, tertanggal 15 Desember 2014; dan Izin Reklamasi yang dikeluarkan Walikota Sorong Nomor: 556.1/05, tertanggal 26 Oktober 2016, tidak sesuai titik koordinat dan luasan yang diklaim oleh penggugat dalam berkas gugatannya. Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan pasti terkait luasan lahan yang dijadikan obyek gugatannya. Apakah lahan yang diklaim penggugat adalah seluas 82.650 meter persegi sebagaimana tertera dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 593.8/03/2013, ataukah lahan seluas 6.600 meter persegi (yang tidak jelas dasar penetapan luasannya – red), ataukah tanah seluas 12 hektar sesuai Ijin yang diperoleh dari Walikota Sorong untuk melakukan reklamasi?

Perizinan reklamasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong untuk PT. Bagus Jaya Abadi hampir dipastikan cacat hukum karena tidak sesuai mekanisme administrasi yang baik dan atau mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, berdasarkan penelusuran atas proses penerbitan SK Walikota Sorong tentang reklamasi dimaksud, terdapat indikasi kuat adanya penyalahgunaan wewenang dan dugaan pemalsuan dokumen.

Fakta-fakta tersebut menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan _(obscuur libel)_ atas objek tanah yang dimiliki dan atau dikuasasi oleh Penggugat.

*Ketiga: Gugatan Penggugat _Error in Persona_*

Gugatan penggugat, PT. Bagus Jaya Abadi, patut dinilai terjadi apa yang disebut _error in persona_, yang dalam hal ini adalah kurang pihak. Selain Samuel Hamonangan Sitorus cs, setidak-tidaknya ada tiga pihak lagi yang semestinya diikutsertakan dalam gugatan sebagai tergugat atau turut tergugat.

Berdasarkan Surat Pelepasan dan Pencabutan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 593.8/03/2013 oleh Jan PJ Buratehi/Bewela dan Willem RN Buratehi/Bewela serta Surat Pernyataan dan Penegasan tentang Pencabutan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 593.8/03/2013 tersebut tertanggal 09 Juni 2025 kepada Paulus George Hung dan atau PT. Bagus Jaya Abadi, maka pihak Jan PJ Buratehi/Bewela dan Willem RN Buratehi/Bewela seharusnya disertakan sebagai Tergugat. Mereka berdua merupakan pangkal awal masalah karena melakukan pelepasan hak atas tanah adat yang sudah dilepaskan hak kepemilikannya oleh almarhumah ibunda mereka, Ny. Robeka Bewela.

Berdasarkan dokumen Penerbitan Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Nomor; 188.45/122/2013, tertanggal 04 November 2013; Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor: 545/158/2014, tertanggal 15 Desember 2014; dan Izin Reklamasi yang dikeluarkan Walikota Sorong Nomor: 556.1/05, tertanggal 26 Oktober 2016, maka sudah semestinya Walikota Sorong diajukan sebagai Tergugat untuk mempetanggujawabkan ijin-ijin yang dikeluarkan Pemerintah Kota Sorong yang akhirnya menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Tidak boleh ketinggalan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong seharusnya diikutkan sebagai Tergugat karena Tergugat II, Labora Sitorus, sudah mengajukan Pengurusan Penerbitan Sertifikat ke BPN. Pada tahun 2016, BPN pun telah melakukan Pengukuran Objek atas lahan yang dimohonkan oleh Tergugat II, namun hingga saat ini BPN lalai dalam menyelesaikan tugasnya.

*Harapan Publik atas Perkara Gugatan Tipu Abunawas*

Sebagaimana fungsi hukum adalah untuk menghadirkan keadilan berdasarkan kebenaran fakta lapangan, maka tidaklah berlebihan jika para tergugat, Samuel Hamonangan Sitorus dan kawan-kawan, berharap agar Majelis Hakim yang mengadili gugatan perdata ini mempertimbangkan dengan baik dan sungguh-sungguh serta membuat keputusan yang berpihak kepada kebenaran. Perkara ini sekaligus menjadi batu uji bagi Majelis Hakim PN Sorong dalam menunjukkan komitmen lembaga peradilan Indonesia yang sedang bersih-bersih, membenahi sistem penerapan hukum yang benar dan berkeadilan di seluruh wilayah NKRI.

“Para tergugat hanya meminta perlindungan hukum atas hak-haknya, mereka sama sekali tidak bermaksud merugikan penggugat atau pihak manapun. Oleh karena itu, kami berharap Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonvensi yang kita sudah sampaikan ke persidangan Senin, 30 Juni 2025 lalu, yang kemudian mengabulkan permohonan eksepsi kami dalam putusan sela,” terang Advokat Simon Maurits Soren berharap. (TIM/Red)