LIN-RI.COM

Tasik, – Kejaksaan Negeri Tasikmalaya menetapkan seorang oknum pegawai di salah satu bank pelat merah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Tersangka berinisial GG, yang menjabat sebagai marketing sejak 2024, diduga menyalahgu nakan dana perusahaan sebesar Rp500 juta untuk kepentingan pribadi.

Penetapan tersangka diumumkan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus, Eka Prasetya Saputra dalam.jumpa pers di aula Tasikmalaya, Selasa petang (8/7)

Tim penyidik menetapkan satu tersangka penahanan berinisial GG terhadap perkara korupsi pada bank perkreditan rakyat di Tasikmalaya, ujar Eka.

Berdasarkan hasil penyidikan, GG diketahui tidak menyetorkan uang sebesar Rp 500 juta ke perusahaan, melainkan meng gunakannya untuk kebutuhan pribadi. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian dalam jumlah yang sama.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi , dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.

Eka menjelaskan, penyidikan kasus ini telah berjalan sejak Juli 2025, setelah adanya laporan resmi dari pihak bank dan informasi tambahan yang diterima kejaksaan.

Tersangka yang telah bekerja selama 21 tahun dan bertugas di berbagai kecamatan di wilayah kabupaten Tasikmalaya , diduga memanfaatkan jabatannya untuk menarik dana tanpa izin.

“Tersangka diminta mengambil sejumlah uang, namun justru digunakan untuk kepentingan pribadi,” jelas Eka.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka GG, Damas Afrianur, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Ia mengakui bahwa kliennya memang menggunakan uang perusahaan, tetapi dengan alasan untuk menjalankan usaha.

“Benar, klien kami mengakui menggunakan uang tersebut. Uang itu digunakan untuk berbisnis yang dilakoninya, dia malah tertipu,” ujar Damas.

Saat ini, kejaksaan Tasikmalaya tengah melengkapi berkas penyidikan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Bandung. Ris.

Red”

Jakarta – Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, patut diduga sebagai golongan profesor bodrex pengangguran extreme. Oleh sebab itu, dia mengemis pekerjaan di lembaga Dewan Pers agar terlihat lebih berguna dengan titel profesor yang disandangnya.

Sindiran keras itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, Selasa (08/07/2025) kepada media ini. “Komaruddin Hidayat ini saya anggap masuk golongan professor bodrex, pengangguran tingkat tinggi alias extreme. Makanya dia ngemis pekerjaan di lembaga Dewan pecundang Pers itu,” ujar wartawan senior ini sambil menambahkan bahwa professor sejati yang berkualitas, semestinya menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, bukan mengemis meminta dipekerjakan.

Kecaman keras dari tokoh pers nasional itu disampaikan sebagai respon atas pernyataan Komaruddin Hidayat dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI baru-baru ini. Wilson Lalengke bersama sejumlah pegiat jurnalistik Indonesia menilai pernyataan Ketua Dewan Pers itu sebagai penghinaan dan pelecehan terhadap para wartawan dan pewarta di seluruh Indonesia.

“Dia tidak paham dunia kewartawanan dan media massa, namun dengan sembrono mengatakan wartawan bodrex terhadap rekan-rekan media di daerah-daerah dan menuduh mereka sebagai pemeras pemda-pemda. Padahal selama ini, dewan perslah yang jadi biang kerok masalah pers di negeri ini,” kata alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Selain Komaruddin Hidayat dinilai memiliki titel profesor abal-abal tidak berguna, lembaga tempat dia bekerja (Dewan Pers – red) juga diduga sebagai sarang koruptor bersama organisasi binaannya, PWI. “Komaruddin semestinya mendalami berbagai masalah internal Dewan Pers yang baru dipimpinnya. Pahami tugas Dewan Pers berdasarkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Dia Juga harus paham tentang uka-uka (UKW) illegal produk Dewan Pers yang semestinya menjadi ranah BNSP. Jadi, jangan banyak bicara menuding wartawan bodrex pelaku pemerasan. Sebut nama wartawan bodrex yang Anda maksud, jangan main tuding ngawur macam orang kesurupan!” lanjut Wilson Lalengke tak kuasa menahan rasa geramnya.

Bahkan, lanjut dia, Dewan Pers itu tidak berguna bagi Pers Indonesia. Oknum-oknum yang menjalankan lembaga tersebut dinilai tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dewan Pers sesuai Pasal 15 ayat (1) UU Pers.

Dewan Pers, masih kata Wilson Lalengke, selama ini tidak lebih dari lembaga tempat numpang cari kerja bagi para penyandang title profesor doktor bodrex pengangguran. “Dewan Pers ini sudah sejak lama tidak berguna bagi pers Indonesia, hanya jadi tempat numpang cari kerja bagi para professor doktor abal-abal pengangguran, seperti Ninik (mantan Ketua Dewan Pers – red) dan si Komaruddin itu,” pungkas pria yang dikenal sangat gigih membela wartawan dan warga terzolimi di berbagai daerah ini. (TIM/Red)

Jakarta, (01 Juli 2025) — Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Boni Hargens, Ph.D, seorang analis politik terkemuka dan pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), turut menyampaikan refleksi mendalam terhadap perjalanan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sebagai mantan Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, dan akademisi dengan latar belakang filsafat politik dari Universitas Indonesia dan University of Indonesia & Universität Wien (Wina), Austria, Boni Hargens dikenal luas karena pandangan-pandangannya yang tajam, progresif, dan selalu berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial dan demokrasi substansial.

Menurut Boni, usia ke-79 tahun adalah titik penting bagi Polri untuk terus memantapkan transformasi sebagai lembaga yang tak sekadar represif dan bersenjata, namun hadir sebagai institusi sipil negara yang humanis, prediktif, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

“Hari Bhayangkara adalah bukan sekadar perayaan, tapi momentum memperkuat jati diri Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dalam konteks negara demokrasi,” ujar Boni Hargens.

•Presisi: Jalan Baru Polri Menyapa Rakyat

Boni juga menyoroti bahwa Program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang digagas oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo telah membuka lembaran baru dalam wajah Polri.

Di era Jenderal Sigit, Polri tak lagi identik dengan aparat yang menakutkan, tetapi hadir dengan semangat reformasi institusional yang nyata.

Transformasi tersebut tidak hanya terlihat pada sistem pelayanan publik yang digital dan cepat, tetapi juga pada keberanian untuk menindak oknum di internal Polri sendiri. Kasus Irjen Ferdy Sambo, yang ditangani secara terbuka dan tegas, menjadi simbol komitmen bahwa Polri hari ini berdiri di atas prinsip hukum, bukan kekuasaan. “Itu artinya, Polri telah mengambil posisi moral dan institusional sebagai pengawal keadilan, bukan sekadar alat negara,” tambah Boni.

•Polri Bukan Alat Kekuasaan, Tapi Bagian dari Rakyat

Sejalan dengan pandangan para ilmuwan kepolisian seperti, David Bayley dan Jerome Skolnick, Boni Hargens menggarisbawahi pentingnya kepercayaan publik sebagai sumber legitimasi polisi. Ia menyebut, dalam negara demokrasi modern, Polri harus dilihat sebagai representasi negara yang paling dekat dengan masyarakat.

“Kapolri Listyo Sigit berhasil mengangkat kembali marwah Polri dari krisis kepercayaan menjadi institusi yang dipercaya, bahkan dicintai,” puji Boni.

•Apresiasi Luas, Dari Presiden hingga Rakyat

Keteladanan Jenderal Sigit tak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga mendapat apresiasi langsung dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 tahun lalu. Presiden menyebut peran aktif Polri dalam menjaga ketahanan pangan sebagai bentuk nyata keterlibatan Polri dalam pembangunan nasional.

“Polri bukan hanya hadir di tengah masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari solusi bangsa,” ujar Presiden Prabowo waktu itu.

•Menuju Masa Depan Polri yang Membanggakan

Boni Hargens menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kesinambungan reformasi di tubuh Polri. Baginya, wajah Polri ke depan harus terus memadukan ketegasan dengan empati, profesionalisme dengan nilai-nilai kemanusiaan.

“Selamat Hari Bhayangkara ke-79. Saya percaya, dengan jiwa Presisi dan kepemimpinan seperti Jenderal Sigit, Polri akan terus tumbuh sebagai institusi yang membanggakan rakyat, bukan menakutkan. Hadir bukan hanya di kantor, tapi juga di hati masyarakat,” pungkas Boni Hargens. (Bar.S)