LIN-RI.COM

KLATEN | – Kekecewaan mendalam kini dirasakan masyarakat Klaten. Lembaga legislatif daerah yang seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi etika dan moral justru dinilai melindungi oknum yang diduga melanggar integritas sebagai pejabat publik.

Keputusan mengejutkan muncul dari Ketua DPRD Klaten, H. Edy Sasongko, yang menandatangani Surat Resmi bertanggal 26 Juni 2025, berisi bahwa aduan dugaan pelanggaran etik terhadap anggota dewan H. Triyono (TR) tidak akan ditindaklanjuti. Surat ini diterima langsung oleh pelapor, Gatot Handoko, pada 4 Juli 2025 pukul 16.00 WIB, melalui kurir resmi DPRD Klaten.

Bersama tim kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Subandi, SH., MH. & Rekan, Gatot pun keberatan atas keputusan tersebut dengan melayangkan surat sanggahan dan penolakan resmi ke DPRD Klaten, hari ini.

Putusan Mengecewakan, Ini 5 Poin kekecewaan Gatot Handoko:

1. BK Tak Gelar Sidang, Bukti dan Saksi Diabaikan
Aduan resmi tertanggal 30 Juli 2024 telah menyertakan bukti dan daftar saksi yang lengkap, namun Badan Kehormatan DPRD Klaten tidak pernah melakukan sidang pemeriksaan, tidak menghadirkan saksi, bahkan tidak memeriksa alat bukti secara layak.

2. Etika Digeser Hukum, Sebuah Kekeliruan Fatal
BK dinilai sengaja membelokkan substansi aduan menjadi ranah hukum, padahal jelas ini soal moralitas dan etika pejabat publik.

> “Pelanggar hukum sudah pasti melanggar etika, tapi pelanggar etika belum tentu melanggar hukum,” tegas Gatot dalam keterangannya.

3. Rekomendasi Ombudsman RI Diacuhkan Mentah-mentah
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI Jateng tertanggal 4 Juni 2025, BK DPRD Klaten diperintahkan untuk menonaktifkan sementara H. Triyono dari Badan Kehormatan, namun hingga kini tidak ada tindakan. Ini dianggap sebagai bentuk maladministrasi terang-terangan.

4. Bukti Baru: TR Diduga Tinggal Serumah dengan Janda
Melalui surat tambahan tertanggal 1 Juli 2025, pelapor menyampaikan bahwa TR masih sering tinggal serumah dengan seorang janda di sebuah Resto di Desa Pereng, Prambanan, Klaten.
Fakta ini mempertegas bahwa dugaan pelanggaran moralitas dan etika masih berlangsung hingga hari ini.

5. Ada Dugaan Tindak Pidana di Tubuh BK
Lebih jauh, Gatot menyebut adanya temuan awal / indikasi tindak pidana dalam proses penanganan aduan oleh BK, yang saat ini sedang disusun untuk segera dilaporkan ke aparat penegak hukum.

DPRD Klaten: Tutup Mata, Tutup Telinga

Sikap Ketua DPRD, Edy Sasongko, semakin membuat publik kecewa. Ia memilih lepas tangan dengan dalih bahwa keputusan BK bersifat independen.

> “Saya tidak bisa mengubah keputusan BK karena itu bukan wewenang kami,” ujar Edy ringan saat dikonfirmasi wartawan.

Masyarakat Geram, Reputasi Dewan Terpuruk

Keputusan tak menindaklanjuti aduan ini menuai kekecewaan publik yang mendalam. Badan Kehormatan lembaga yang seharusnya menjaga marwah dan kepercayaan rakyat kini justru menjadi tempat berlindung bagi pelanggar etik.

> “Kami kecewa berat. Ini bukan hanya soal satu orang anggota dewan, tapi soal wajah DPRD Klaten di mata rakyat,” ujar salah satu tokoh masyarakat Klaten.

Pertanyaan Tajam untuk DPRD Klaten:

Apakah etika hanya formalitas dalam sumpah jabatan?

Apakah anggota dewan kebal dari aturan , norma dan nilai moralitas ?

Sampai kapan praktik pembiaran ini terus terjadi ?

Jika DPRD Klaten tidak segera melakukan koreksi, bukan hanya kepercayaan masyarakat yang hilang—tetapi juga legitimasi moral lembaga itu sendiri.

Red”

Oleh: Kuswadi A.H, MBA., MPP

Di negeri demokrasi, suara bebas adalah oksigen bagi publik. Namun hari-hari ini, ruang bernapas itu terasa semakin sesak. Pers, yang semestinya menjadi pilar keempat demokrasi, mulai digiring ke dalam kerangkeng administratif yang membatasi langkah dan membungkam suara kritis.

Dalihnya sederhana: demi ketertiban administratif. Tapi ketertiban macam apa yang ingin ditegakkan jika suara-suara jurnalis independen dan media alternatif dianggap mengganggu, hanya karena tak memiliki “pengakuan resmi”?

Kebebasan pers bukanlah hak istimewa sekelompok insan media. Ia adalah hak publik untuk tahu. Menyempitkan definisi wartawan hanya pada mereka yang tercatat secara administratif adalah kemunduran demokrasi. Negara demokratis mestinya tak sibuk memilah siapa yang layak bicara dan siapa yang tidak.

Alih-alih menutup pintu, negara dan otoritas pers seharusnya membuka ruang: memperkuat etika jurnalistik, memperluas pelatihan, dan mempertemukan semua pemangku kepentingan dalam satu meja dialog. Di era digital, ketika siapa pun bisa menjadi produsen informasi, pendekatan eksklusif justru kontra-produktif.

Harus diakui, ada problem di lapangan: informasi palsu, wartawan abal-abal, media tak bertanggung jawab. Tapi solusinya bukan menyapu bersih dengan satu label. Solusinya adalah membangun ekosistem pers yang sehat, terbuka, dan berorientasi pada publik.

Wartawan, sejatinya, adalah pengawal nurani bangsa. Di tengah kabut kekuasaan dan kabar yang dikendalikan algoritma, mereka menjadi penunjuk arah bagi publik. Kita butuh lebih banyak—bukan lebih sedikit—jurnalis yang berani, merdeka, dan berpihak pada kebenaran.

Seperti pernah diingatkan oleh Zoelnoer:

> “Kebebasan pers bukan hanya hak wartawan, tetapi hak publik untuk tahu.”

Jika negara terus meminggirkan media independen dan menyempitkan definisi jurnalistik, maka yang kita dapatkan bukan ketertiban, tapi keterkungkungan. Demokrasi tidak tumbuh di tanah yang takut pada kritik. Dan pers yang dibungkam adalah tanda awal dari matinya kesadaran publik.

Tentang Penulis:

Kuswadi A.H, MBA., MPP
Pemerhati isu pendidikan dan media. Aktif menggelar pelatihan literasi digital dan media di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Berdomisili di Kudus, Jawa Tengah.

Red”

Tasik, – Kejaksaan Negeri Tasikmalaya menetapkan seorang oknum pegawai di salah satu bank pelat merah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Tersangka berinisial GG, yang menjabat sebagai marketing sejak 2024, diduga menyalahgu nakan dana perusahaan sebesar Rp500 juta untuk kepentingan pribadi.

Penetapan tersangka diumumkan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus, Eka Prasetya Saputra dalam.jumpa pers di aula Tasikmalaya, Selasa petang (8/7)

Tim penyidik menetapkan satu tersangka penahanan berinisial GG terhadap perkara korupsi pada bank perkreditan rakyat di Tasikmalaya, ujar Eka.

Berdasarkan hasil penyidikan, GG diketahui tidak menyetorkan uang sebesar Rp 500 juta ke perusahaan, melainkan meng gunakannya untuk kebutuhan pribadi. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian dalam jumlah yang sama.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi , dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.

Eka menjelaskan, penyidikan kasus ini telah berjalan sejak Juli 2025, setelah adanya laporan resmi dari pihak bank dan informasi tambahan yang diterima kejaksaan.

Tersangka yang telah bekerja selama 21 tahun dan bertugas di berbagai kecamatan di wilayah kabupaten Tasikmalaya , diduga memanfaatkan jabatannya untuk menarik dana tanpa izin.

“Tersangka diminta mengambil sejumlah uang, namun justru digunakan untuk kepentingan pribadi,” jelas Eka.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka GG, Damas Afrianur, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Ia mengakui bahwa kliennya memang menggunakan uang perusahaan, tetapi dengan alasan untuk menjalankan usaha.

“Benar, klien kami mengakui menggunakan uang tersebut. Uang itu digunakan untuk berbisnis yang dilakoninya, dia malah tertipu,” ujar Damas.

Saat ini, kejaksaan Tasikmalaya tengah melengkapi berkas penyidikan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Bandung. Ris.

Red”