Kategori: TNI / POLRI

Jakarta, 20 April 2025 –

Insiden kekerasan terhadap wartawan Rizky dari media online Teropong Rakyat di Jalan K.S. Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat (18/4/2025) kembali menyoroti ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Kejadian ini terjadi saat Rizky meliput maraknya peredaran obat keras terbatas, khususnya Tramadol, di jalan tersebut, mengungkapkan kelemahan penegakan hukum dan kurangnya perlindungan bagi jurnalis yang menjalankan tugasnya.

Rizky dan timnya diserang saat merekam aktivitas penjualan Tramadol. Mereka diintimidasi dan dikejar oleh sekelompok orang yang diduga terkait dengan jaringan penjualan obat tersebut.

Ironisnya, setelah melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanah Abang, mereka kembali diserang saat meninggalkan kantor polisi, mengakibatkan Rizky mengalami luka-luka serius, termasuk patah tulang. Rizky mengungkapkan kekecewaannya terhadap respons polisi yang dinilai kurang responsif dan hanya mengarahkannya ke unit narkoba tanpa mendengarkan keluhannya.

“Kami mencoba melewati Jalan K.S. Tubun, dan sepanjang jalan mereka menjual obat keras terbatas tanpa rasa takut. Kami sempat merekam, tetapi malah dikejar. Untungnya, warga setempat membantu kami. Di Polsek Tanah Abang, mereka cuek dan mengarahkan kami ke unit narkoba. Seharusnya polisi mendengarkan keluhan kami, bukan malah mengarahkan kami saat kami dalam keadaan tertekan. Saat keluar dari Polsek, kami kembali diserang, terjatuh dari motor, dan mengalami luka-luka, termasuk patah tulang,” tutur Rizky.

Serangan terhadap Rizky merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi. Kepolisian diharapkan segera menyelidiki kasus ini secara tuntas dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku.

Pimpinan redaksi Teropong Rakyat, Romli, menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Polsek Tanah Abang dan berencana melayangkan surat ke Propam Polda Metro Jaya.

“Kami sangat kecewa dengan respons Polsek Tanah Abang yang jelas-jelas tidak merespon kedatangan wartawan kami. Wartawan kami menjadi korban, dan kinerja mereka harus dipertanyakan, apalagi tugas mereka adalah kontrol sosial. Wartawan kami menjadi korban, tetapi obat-obatan ilegal dibiarkan tetap berjualan,” tegas Romli. Minggu 20 April 2025

Lebih jauh, kasus ini memperlihatkan masalah yang lebih besar: peredaran bebas Tramadol di Jalan K.S. Tubun. Warga sekitar mengaku sering melihat transaksi obat keras terbatas ini tanpa ada upaya pencegahan.

“Mau diapain juga, gak bakal berdampak. Mungkin setoran mereka kuat. Saya yakin mereka menyetor ke oknum-oknum terkait. Miris sekali,” ujar seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan.

Keberadaan obat-obatan terlarang ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu tindak kriminalitas. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menangani masalah ini menjadi sorotan tajam. Minimnya pengawasan dan penegakan hukum di Jalan K.S. Tubun seakan memberi ruang bagi aktivitas ilegal tersebut untuk terus berlangsung.

Pemerintah Kota Jakarta Pusat, khususnya Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, memiliki peran krusial dalam mengatasi masalah ini. Selain penegakan hukum yang tegas, dibutuhkan program pencegahan dan edukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kerjasama yang erat antara kepolisian, Dinas Kesehatan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari peredaran obat-obatan terlarang.

Kasus ini menjadi cerminan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di beberapa wilayah Jakarta. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap wartawan dan peredaran bebas Tramadol. Kebebasan pers harus dijamin, dan peredaran obat-obatan terlarang harus dihentikan. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui tindakan nyata dan komitmen yang kuat dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.

(Tim)

Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian mengaku mendapat teguran dari Wakil Presiden, karena menutup sebuah perusahaan yang dijadikan sarang mafia beras, tetapi dia tidak perduli, karena yakin bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan, ujar Amran Sulaiman saat menghadiri wisuda Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jum’at, 14 April 2025. Karena perusahaan milik mafia beras itu telah melanggar aturan. Amran Sulaiman pun menilai tindakan yang kurang pantas dilakukan Wakil Presiden, kendati dari teguran tersebut bisa menjadi petunjuk adanya keterlibatan orang-orang kuat di belakang mafia pangan itu yang mang harus dimusnahkan dari muka bumi, sehingga layak dikatakan perlu dikirim ke neraka.

Yang, penting, bagi Menteri Pertanian, perusahaan mafia beras itu sudah ditutup. Sehingga dengan begitu, Menteri Pertanian bisa memastikan sektor pertanian akan bersih dari pelaku yang selama ini mempermainkan harga dan pasokan untuk petani.

Kecuali itu, pihak Kementerian Pertanian telah menindak 50 pelaku mafia pangan, termasuk yang terlibat dalam komoditas seperti beras, pupuk hingga minyak goreng. Dan 20 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, kata Amran Sulaiman yang mendapat kabar lewat SMS (Short Massage Service) langsung dari Kapolri, tandasnya. Mereka yang membuat susah rakyat kecil itu ingin dia kirim ke neraka di dunia. Termasuk sejumlah pejabat di internal Kementerian Pertanian sendiri telah dicopot lantaran terlibat dalam jaringan mafia di lahan pertanian.

Dalam ancaman krisis pangan global, Indonesia justru mulai menunjukkan progresnya yang signifikan menjadi swasembada. Dari dari Biro Pusat Statistik (BPS) sektor pertanian Indonesia mampu melakukan lompatan produksi sebesar 16,62 persen. Semangat untuk mencapai kemajuan sebesar itu karena selalu mengingat bahwa sektor pangan merupakan fondasi utama stabilitas nasional. Sebab, bila sektor pangan terganggu maka stabilitas negara bisa terancam. Karena menurut Menteri Pertanian, bila harga beras di Indonesia sekarang ini menjadi Rp 20.000 per kilogram, negara bisa kacau dan rakyat jadi bergolak.

Setidaknya, sinyal dari perlawanan Menteri Pertanian terhadap sikap korup, penyalah gunaan wewenang, praktik mafia migas, hukum, impor bahan pangan, perkebunan kelapa sawit hingga lahan dan tanah serta properti memang harus dihadapi bersama rakyat. Dan rakyat pun sebagai pejuang dan pembela yang gigih untuk rakyat tidak dapat melakukan sendiri, karena dari dalam pemerintahan pun, masih ada beberapa orang yang konsisten dan memegang teguh komitmennya untuk rakyat.

Kesadaran serupa ini merupakan wujud nyata dari kepedulian, seperti yang tampak dari gerakan aktivis pergerakan bersama sejumlah tokoh masyarakat yang menyambangi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta untuk mendapat konfirmasi yang pasti tentang kebenaran dari ijazah Joko Widodo yang asli. Dan keinginan untuk memperoleh kepastian dari keaslian ijazah yang ditengarai palsu itu jelas dalam kontek s inginkan menjaga nilai-nilai etika, moral serta akhlak mulia untuk menjadi tetap dapat dijadikan pegangan bagi generasi bangsa di masa mendatang.

Perjuangan yang berbasis spiritual ini sangat diperlukan agar tidak sampai terjebak dalam hal-hal yang bersifat material — duniawi — semata. Sehingga segala cara tidak bisa dihalalkan demi keuntungan dan kekuasaan. Seperti yang sekarang banyak terjadi dan dilakukan di negeri kita, Indonesia. Begitulah perlawanan Amran Sulaiman dan perjuangan aktivis pergerakan yang berbasis spiritual untuk menjaga etika, moral dan akhlak mulia manusia yang patut diwariskan kepada generasi bangsa Indonesia yang kelak akan ikut mengelola serta bertanggung jawab terhadap kelanjutan negeri ini di masa depan.

Banten, 19 April 2025
Red”