Kategori: TNI / POLRI

(Dede Farhan Aulawi)

Setelah terjadinya rangkaian demonstrasi di beberapa kota, ada baiknya menambah literasi demo dalam perspektif psikologi. Tinjauan psikologi dalam pengamanan massa demonstrasi penting untuk memahami perilaku kelompok dan individu dalam situasi tersebut, serta bagaimana faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi dinamika massa. Beberapa aspek psikologis yang relevan dalam konteks pengamanan massa demonstrasi ada beberapa hal yang patut dijelaskan dibawah ini.

Deindividuasi, yaitu ketika individu berada dalam kerumunan besar, mereka cenderung kehilangan identitas pribadi dan merasa kurang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan perilaku agresif atau destruktif. Dalam konteks demonstrasi, deindividuasi bisa menjelaskan mengapa orang yang biasanya tenang bisa terlibat dalam kerusuhan.

Norma Sosial dan Tekanan Kelompok. Dalam massa, individu sering kali merasa tertekan untuk mengikuti norma kelompok, bahkan jika norma tersebut tidak rasional atau bertentangan dengan nilai pribadi mereka. Hal ini dapat memperburuk situasi jika ada provokasi atau aksi kekerasan dari sebagian kecil orang dalam demonstrasi.

Efek Konformitas. Dalam kerumunan besar, orang cenderung mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Konformitas ini bisa terjadi baik dalam tindakan damai maupun kekerasan, tergantung pada dinamika kelompok dan bagaimana pemimpin atau pihak yang memimpin aksi berperan.

Pengaruh Pemimpin dalam banyak demonstrasi, baik yang damai maupun yang anarkis, pemimpin atau figur yang berpengaruh memainkan peran besar dalam mengarahkan arah massa. Pemimpin ini bisa menginspirasi atau memanipulasi emosi massa, baik untuk menenangkan suasana atau sebaliknya, memicu eskalasi ketegangan.

Pesan dan Simbolisme. Pemimpin seringkali menggunakan pesan yang kuat dan simbol-simbol tertentu untuk memperkuat identitas kelompok dan memperkuat semangat para demonstran. Penggunaan simbol ini bisa berpotensi meredakan atau meningkatkan ketegangan.

Stres dan Ketegangan Sosial. Ketegangan antara demonstran dan aparat keamanan sering kali disertai dengan peningkatan stres psikologis. Ketika pihak berwenang menggunakan taktik yang represif, seperti penggunaan gas air mata atau kekerasan fisik, hal ini bisa memicu respons emosional yang lebih ekstrem dari massa, yang bisa berujung pada eskalasi konfrontasi.

Faktor Ketakutan. Ketika massa merasa terancam atau diserang, mereka bisa bereaksi dengan cara yang sangat defensif atau agresif. Ketakutan akan penindasan bisa memperburuk ketegangan dan memicu reaksi yang lebih besar.

Strategi Pengendalian Emosi. Aparat keamanan perlu memahami bahwa kerumunan massa sering kali tidak dipengaruhi oleh alasan rasional, tetapi lebih dipengaruhi oleh emosi kelompok. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanistik dan dialogis lebih cenderung efektif daripada kekerasan langsung. Polisi atau aparat pengamanan yang terlatih dalam pengendalian massa harus bisa menilai suasana hati kerumunan, membaca tanda-tanda ketegangan, dan merespons dengan cara yang meminimalkan risiko eskalasi.

Kesiapan Mental dan Profesionalisme. Aparat pengamanan juga harus menjaga kestabilan emosi mereka agar tidak terprovokasi oleh tindakan demonstran. Jika aparat bertindak dengan tenang dan profesional, ini bisa meredakan ketegangan dan membantu memecah potensi kerusuhan.

Sosial dan Identitas Kelompok. Ketika orang bergabung dalam suatu kelompok besar yang memiliki tujuan bersama, mereka cenderung merasa memiliki rasa solidaritas yang kuat. Hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka, termasuk cara mereka merespons atau bertindak dalam menghadapi otoritas atau ancaman.

Pengaruh Media Sosial. Media sosial seringkali berperan penting dalam mengorganisir massa dan menyebarkan informasi. Pesan yang tersebar melalui media sosial dapat mempengaruhi mood dan perilaku kelompok, serta merespons tindakan atau kebijakan pihak berwenang dengan lebih cepat.

Emosi yang Mengarah pada Proses Dialog. Emosi seperti marah, kecewa, atau frustrasi sering kali mendasari alasan seseorang terlibat dalam demonstrasi. Memahami emosi ini dan mengakui keberadaannya bisa membuka jalur untuk negosiasi yang lebih efektif antara demonstran dan pihak berwenang.

Membangun Kepercayaan. Salah satu tantangan terbesar dalam pengamanan massa adalah membangun kepercayaan antara aparat keamanan dan demonstran. Dialog yang terbuka dan sikap yang empatik dari aparat bisa membantu meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Pemulihan Emosional. Setelah demonstrasi, baik yang berlangsung damai maupun yang penuh kekerasan, penting untuk mengelola dampak psikologis pada semua pihak, baik peserta maupun aparat keamanan. Stres pasca demonstrasi bisa berlanjut dalam bentuk kecemasan, trauma, atau perasaan ketidakadilan.

Kebutuhan untuk Penyembuhan Sosial. Proses penyembuhan sosial yang melibatkan rekonsiliasi dan dialog bisa menjadi cara yang efektif untuk meredakan ketegangan jangka panjang setelah demonstrasi besar.

Jadi, tinjauan psikologi dalam pengamanan massa demonstrasi mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok, termasuk dinamika emosional, identitas sosial, pengaruh pemimpin, serta reaksi terhadap stres dan ketegangan. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting dalam merancang strategi pengamanan yang efektif dan humanis, guna mengurangi risiko eskalasi kekerasan dan menciptakan suasana yang lebih aman bagi semua pihak yang terlibat.

Semoga bermanfaat.

Jakarta – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, melontarkan kritik keras terhadap sistem politik dan kepemimpinan di Indonesia. Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu menegaskan, bangsa ini membutuhkan perbaikan mendasar dalam sistem seleksi calon pemimpin agar kursi parlemen maupun eksekutif tidak diisi oleh figur-figur tanpa kapasitas yang memadai.

Menurut Wilson Lalengke, lemahnya sistem rekrutmen membuka jalan bagi siapa saja untuk menduduki jabatan strategis hanya bermodal kekuatan uang dan dukungan politik. “Kalau sistem rekrutmen calon pemimpin tidak diperbaiki, maka orang-orang ‘seadanya’, tanpa ilmu pengetahuan, tanpa wawasan kenegaraan, plus minus akhlak, bisa masuk Senayan hanya karena punya uang dan bekingan,” tegas dia dalam percakapan via grup WhatsApp, Minggu (31/8/2025).

Wilson Lalengke menilai, fenomena rendahnya kualitas pemimpin saat ini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Demokrasi yang seharusnya melahirkan pemimpin visioner justru sering menghasilkan pejabat publik yang minim integritas dan kompetensi.

“Fenomena ini sangat berbahaya. Bagaimana bangsa bisa maju jika yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif hanyalah mereka yang lolos karena kekuatan uang dan sponsor politik, bukan karena visi dan kemampuan individaualnya?” ujarnya.

Ia memperingatkan, buruknya kualitas pemimpin berdampak langsung pada kegagalan kebijakan publik, lemahnya legislasi, hingga maraknya praktik korupsi yang merugikan rakyat. Wilson Lalengke menilai akar persoalan korupsi yang marak menjerat pejabat publik tidak bisa dilepaskan dari buruknya sistem rekrutmen politik di Indonesia.

“Jangan heran kalau banyak anggota DPR, kepala daerah, bahkan menteri tertangkap KPK. Itu konsekuensi dari sistem yang membolehkan siapa saja masuk hanya karena punya modal finansial. Mereka terpaksa mencari cara mengembalikan biaya politik yang mahal, salah satunya lewat praktik korupsi,” tutur Wilson Lalengke dan menambahkan bahwa selama rekrutmen politik masih bertumpu pada politik uang, maka rakyat akan terus menanggung kerugian.

Sebagai solusi, mantan dosen Universitas Bina Nusantara Jakarta itu menegaskan perlunya mekanisme seleksi berbasis kompetensi, integritas, dan wawasan kebangsaan. Partai politik, lembaga pendidikan politik, hingga Lemhannas harus mengambil peran lebih besar dalam mencetak calon pemimpin berkualitas.

“Negara ini butuh pemimpin yang punya visi, karakter, dan pemahaman mendalam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa itu, jangan harap kita bisa keluar dari krisis multidimensi yang terus berulang,” katanya.

Wilson Lalengke juga mengingatkan rakyat agar tidak terjebak dalam politik uang yang hanya melahirkan “pemimpin dadakan” tanpa kapasitas. “Rakyat jangan lagi jadi korban money politics. Jangan jual suara hanya karena sembako atau uang recehan. Pilihlah pemimpin yang betul-betul bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.

Wilson Lalengke dikenal luas sebagai aktivis pers dan demokrasi yang konsisten menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara, terutama yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Sebagai Ketua Umum PPWI, ia aktif membela kebebasan pers warga dan kerap turun langsung mengadvokasi jurnalis maupun masyarakat sipil yang mendapat tekanan.

Pendidikan akademiknya pun terbilang mumpuni. Wilson Lalengke merupakan lulusan S-1 Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Riau, kemudian melanjutkan studi pasca sarjana bidang Global Ethics di Birmingham University, England; dan Applied Ethics di Consortium of Utrecht University, The Netherlands, and Linkoping University, Sweden. Puncaknya, ia mengikuti PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, program strategis yang mencetak kader pemimpin bangsa.

Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman advokasi tersebut, kritik Wilson Lalengke dinilai merefleksikan keprihatinan mendalam terhadap kualitas demokrasi Indonesia yang masih dikuasai kepentingan uang dan oligarki. (SAD/Red)

Pontianak, Kalimantan Barat, 30 Agustus 2025 —

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar mengamankan sebanyak 87 orang yang tidak tergabung dalam kelompok mahasiswa saat aksi unjuk rasa berlangsung di Mapolda Kalbar, Sabtu (30/8/2025).

Pengamanan dipimpin langsung oleh Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., dengan tujuan menjaga jalannya aksi agar tetap aman, tertib, dan kondusif.

“Semua yang diamankan diperlakukan dengan baik. Mereka juga diminta menandatangani pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur,” jelas Burhanuddin.

Petugas melakukan pendataan identitas, penggeledahan badan, barang bawaan, serta pemeriksaan handphone oleh Subdit Siber. Bidang Dokkes Polda Kalbar juga melakukan tes urine di Hanggar Helikopter Mapolda.

Dari hasil pemeriksaan sementara, tiga orang dinyatakan positif narkoba dan langsung diserahkan ke Direktorat Narkoba Polda Kalbar untuk diproses hukum. Hingga pukul 18.45 WIB, tes urine masih terus berlangsung.

Dalam penggeledahan, polisi menemukan barang-barang yang diduga berpotensi mengganggu jalannya aksi, antara lain satu buah batu, tiga gear motor, satu badik, dan tiga ban motor. Barang-barang tersebut langsung diamankan sebagai barang bukti.

Selain itu, petugas juga menemukan bom molotov yang kemudian diserahkan ke Ditreskrimum Polda Kalbar untuk penyelidikan lebih lanjut.

Sebanyak 84 orang yang diamankan diberi makanan berupa nasi bungkus sebagai bentuk komitmen perlakuan humanis. Bagi peserta yang masih berstatus pelajar (di bawah umur), Polda Kalbar memastikan akan memanggil orang tua mereka.

“Polri menghormati hak menyampaikan pendapat di muka umum, namun kami harus memastikan tidak ada penyusup yang memanfaatkan momentum aksi,” tegas Burhanuddin.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H., menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan.

“Kami pastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Tidak ada kekerasan, semua diperlakukan dengan baik, bahkan diberi konsumsi. Polda Kalbar tetap berkomitmen mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif,” ujar Bayu.

Hingga malam hari, pemeriksaan terhadap para terduga penyusup masih berlangsung. Polda Kalbar menegaskan tetap membuka ruang bagi mahasiswa menyampaikan pendapat, namun akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.

Red”