Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal kasus mega korupsi yang terjadi di Pertamina beberapa waktu lalu. Erick menegaskan Kementerian BUMN tidak kecolongan, menyusul perkara tindak pidana tersebut. Pasalnya, selama 5 tahun lalu pemegang saham sudah memperbaiki sistem di perusahaan pelat merah.
Namun tak lama penyangkalan itu berhembus, muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto menonaktifkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, muncul setelah kasus dugaan korupsi terkait oplosan BBM Pertamax di PT Pertamina Patra Niaga. Desakan tersebut datang dari pengamat sektor minyak dan gas (migas) sekaligus Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman.
Yusri berpendapat bahwa langkah pertama yang perlu diambil Prabowo adalah menonaktifkan Erick Thohir jika Presiden benar-benar berkomitmen untuk memberantas korupsi.
“Jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan,” ujar Yusri pada Senin (3/3/2025).
Yusri menjelaskan bahwa pejabat-pejabat di Pertamina yang ditunjuk oleh Erick Thohir terlibat dalam pengelolaan ekosistem pengadaan minyak mentah, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang dikuasai oleh kartel minyak. Hal ini, menurutnya, sangat merugikan masyarakat.
“Rakyat pengguna BBM sangat dirugikan oleh proses bisnis yang koruptif di Pertamina yang diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Erick Thohir,” jelas Yusri.
Selain itu, Yusri juga menyoroti sikap Erick Thohir yang sempat bungkam selama lebih dari empat bulan, terutama sejak Kejaksaan Agung mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024. Baru setelah pertemuan dengan Jaksa Agung, Erick Thohir mengungkapkan rencana untuk mengevaluasi direksi Pertamina yang menjadi tersangka.
Yusri meyakini bahwa tim penyidik Kejagung sangat profesional dan memiliki cukup bukti untuk mengusut kasus ini. Ia menegaskan bahwa Pertamina tidak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN.
“Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina,” paparnya.
Yusri berharap Prabowo segera menonaktifkan Erick Thohir untuk membuka kasus oplosan Pertamax ini secara transparan.
Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanudin untuk membahas kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan BBM Pertamax oplosan, yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Terkait hal tersebut, Erick Thohir mengaku enggan memberikan banyak informasi kepada awak media.
“Saya dan Pak Jaksa Agung rapat jam 11 malam mengenai isu apakah ini blending oplosan, kita enggak mau berargumentasi,” ucap Erick Thohir.
Erick memastikan bahwa jika praktik oplosan memang terjadi, penindakan pasti sudah dilakukan sejak awal. Ia juga menyinggung tentang tahapan blending dalam proses pembuatan BBM di industri perminyakan.
“Tapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, kan pihak Kejaksaan sedang menggali itu. Apakah ini blending? Ini beda lagi karena ada yang namanya blending di industri perminyakan yang selama ini sudah terjadi,” jelas Erick Thohir.
Erick Thohir juga menjelaskan bahwa tidak semua SPBU milik Pertamina, karena ada juga SPBU yang dimiliki oleh pengusaha swasta. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk tidak menanggapi isu BBM oplosan ini dengan emosi.
Selain desakan untuk menonaktifkan Erick, kabar lain berhembus tentang orang-orang yang turut ikut serta dalam kasus mega korupsi tersebut.
Pemilik PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO), Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, diduga terlibat dalam skandal korupsi terkait tata kelola minyak mentah PT Pertamina Patra Niaga yang saat ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Boy Thohir diduga berperan dalam mengendalikan sejumlah pejabat Pertamina yang saat ini telah ditahan.
Informasi tersebut diperoleh dari sumber internal Kejaksaan Agung yang menyebutkan bahwa Boy Thohir mengatur pejabat-pejabat tersebut melalui dua orang kepercayaannya, yakni R Harry Zunardi alias AI dan Febri Prasetyadi Suparta alias Mr. James.
Menurut penelusuran, R Harry Zunardi alias AI menggantikan Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Mahaka Media Tbk (ABBA) pada 2019, tepat setelah Erick Thohir diangkat menjadi Menteri BUMN. Melalui AI, Boy Thohir diduga mengatur enam pejabat Pertamina yang bertugas menangani masalah impor minyak.
“Mereka adalah Riva Siahaan, Yoki Firnandi, Maya Kusmaya, Sani Dinar Saifuddin, Edward Corne, dan Agus Purwono,” ujar sumber Inilah.com yang mengungkap siapa saja yang diduga ‘dibina’ Boy Thohir melalui AI.
“Jadi secara tidak langsung (enam) tersangka orang Pak Boy yang dibina oleh AI,” tambahnya. AI juga diduga terlibat dalam menangani masalah impor minyak bersama enam tersangka di kantor PT Jenggala Maritim.
Terkait peran Febri Prasetyadi Suparta alias Mr. James, diduga menjadi tangan kanan Boy Thohir dalam mengatur kegiatan hulu blok migas. James dipercaya mengkoordinasi banyak pejabat Pertamina, yang memiliki pengaruh besar di sektor hulu migas.
“Untuk aktivitas kegiatan hulu (blok Migas), yang mengkoordinir adalah Febri Prasetyadi Suparta atau biasa dipanggil James,” kata sumber tersebut. Setidaknya ada 21 nama yang berada dalam ‘holding’ James.
“Chalid Said Salim (Dirut Pertamina Hulu Energi), Wiko Migantoro (Wadirut PHE), Alfian Nasution (Direktur Infrastruktur dan logistik), M Arifin, Anto Sunaryanto, Setyo Edi, Irvan Zainuri, Edi Susanto, Oskar, Harry Widodo, Djuantono, Andre Widjanarko, Stenley Iriawan, Bahtiar Surya, Asep Disasmita, Farid Iskandar, Donzyn, Appriandi, Bayu Kusumatri, Gatot Kurnia, Ketut Laba,” ujar sumber itu.
Selain nama-nama di atas, juga terdapat beberapa individu lain yang diduga menjadi binaan James, seperti Arief Setiawan H, Ratih Esti Prihartini, Harry Budi Sidarta (teman dekat Gading), Danief Danusaputro, dan Andri Widiasti.
Febri Prasetyadi Soeparta alias James sebelumnya juga terseret dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini.
Febri diduga memberikan uang sebesar 700 ribu dolar AS kepada Rudi Rubiandini. Deviardi, pelatih golf yang juga orang kepercayaan Rudi Rubiandini, mengungkapkan bahwa Febri adalah orang kepercayaan Boy Thohir.
“Saya disuruh Pak Widodo ketemu orang bernama Febri, Febri ini orang kepercayaan Pak Boy Thohir,” kata Deviardi saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 28 November 2013.
“Saya dikasih uang 700 ribu dolar AS, saya sendiri juga ikut menghitung dengan Febri, pemberian uang itu dilakukan di kamar hotel, Febri mengatakan tolong serahkan ini ke Pak Rudi,” tambahnya.
Febri juga pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2013 saat menjabat sebagai Pimpinan PT Zerotech Nusantara.
Selain itu, nama Febri kembali mencuat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina Hulu Energi, PT PHR, dan PT PHM pada 10 April 2023. Dalam RDP tersebut, James diduga memiliki pengaruh besar dalam penempatan pejabat dan pengaturan proyek di perusahaan minyak dan gas milik negara.
Kejagung sendiri telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus ini yang diduga merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.
Menanggapi dugaan keterlibatan kakak Erick Thohir dalam kasus tersebut, awak media sudah berusaha menghubungi Boy Thohir untuk meminta konfirmasi terkait dugaan keterlibatannya di kasus minyak mentah. Namun hingga saat ini Boy Thohir belum memberikan jawaban atau merespons konfirmasi yang dilayangkan oleh awak media. (TIM/Red)
