Kategori: Politik

DPP PDIP Pecat Wahyudin Moridu Usai Video “Rampok Uang Negara” Viral, Siapkan PAW

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi memberhentikan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, setelah videonya viral di media sosial menyebut akan “merampok uang negara” melalui dana perjalanan dinas ke Makassar.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa keputusan tegas tersebut diambil setelah dilakukan klarifikasi langsung dan menerima rekomendasi Komite Etik partai. “Partai tidak mentolerir ucapan maupun tindakan kader yang mencederai integritas, terlebih menyangkut uang rakyat. Keputusan pemecatan ini bersifat final,” kata Komarudin di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Video berdurasi 1 menit 5 detik itu memperlihatkan Wahyudin Moridu yang menyebut identitas dirinya sambil tertawa, diduga dalam pengaruh alkohol, sembari melontarkan pernyataan yang dinilai mencoreng citra partai. Publik pun ramai mengecam pernyataan tersebut dan mendesak PDIP mengambil langkah tegas.

Usai video itu viral, Wahyudin melalui akun media sosialnya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Gorontalo dan seluruh kader PDIP. Ia mengakui perbuatannya tidak mencerminkan etika pejabat publik. “Saya minta maaf atas ucapan saya yang tidak pantas dan telah merugikan nama baik partai,” ujar Wahyudin.

Menurut Komarudin, PDIP kini tengah memproses Pergantian Antar-Waktu (PAW) untuk mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan Wahyudin Moridu di DPRD Provinsi Gorontalo. “Kami segera mengajukan PAW agar roda kerja legislatif tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Sejumlah pengamat politik menilai keputusan cepat DPP PDIP ini menunjukkan komitmen partai terhadap penegakan etika dan disiplin kader. Mereka juga menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap partai dan lembaga legislatif.

Kasus Wahyudin Moridu menjadi sorotan nasional karena dianggap sebagai pengingat bahwa pejabat publik harus berhati-hati dalam bertutur kata, baik di ruang formal maupun informal, terlebih di era media sosial yang serba cepat. (Edi D/Red/**)

September 20, 2025
Surat Pengunduran Diri Anggota Dewan RSUD Suwondo Beredar, Status Jabatan dan Isu Kekerasan terhadap Jurnalis Jadi Sorotan

PATI – Sebuah surat yang diduga merupakan pengunduran diri Torang Manurung dari jabatan anggota Dewan Pengawas (Dewas) RSUD RAA Soewondo beredar di kalangan media. Surat ini mencantumkan tanggal pengunduran diri 4 September 2025. Namun, kebenaran dan status surat tersebut masih dipertanyakan, karena belum ada konfirmasi resmi.

Kabar ini muncul di tengah isu panas terkait dugaan kekerasan yang baru-baru ini menimpa wartawan di Pati. Insiden ini terjadi saat wartawan mencoba mewawancarai Torang Manurung setelah dirinya walk out dari rapat panitia khusus (pansus) DPRD.

Pria yang diduga merupakan pengawal dari Torang Manurung disebut-sebut melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Kejadian ini lantas mendapat kecaman keras dari berbagai organisasi profesi jurnalis.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang mengaitkan surat pengunduran diri tersebut dengan insiden kekerasan terhadap wartawan. Publik dan media menantikan klarifikasi dari Torang Manurung serta pihak-pihak terkait untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang.

Publisher -Red

September 5, 2025
Pernyataan Pers Kapolri dan Panglima TNI

Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Panglima TNI dan rekan-rekan media, (30/8/2025).

Baru saja kami, bersama Bapak Panglima dan beberapa menteri terkait, dipanggil oleh Bapak Presiden untuk mengevaluasi perkembangan situasi terkini. Ada dua poin utama yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media.

1. Penanganan Kasus Oknum Polisi

Terkait kasus tujuh oknum anggota polisi yang melindas dan menyebabkan meninggalnya seorang pengemudi ojek online, saya perlu tegaskan bahwa proses penanganannya sudah berjalan. Propam telah saya perintahkan untuk bekerja secara cepat dan maraton. Dalam waktu satu minggu, sidang etik akan dilaksanakan.

Selain itu, kami juga membuka kemungkinan proses pidana jika ditemukan pelanggaran hukum. Kami juga telah membuka ruang bagi Kompolnas dan Komnas HAM untuk memantau dan mengikuti seluruh proses penanganan kasus ini secara transparan.

2. Penindakan Aksi Anarkis

Terkait aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini, kami melihat adanya kecenderungan anarkis di beberapa wilayah. Tindakan seperti pembakaran gedung, fasilitas umum, dan penyerangan markas TNI-Polri tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Meskipun menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dilindungi undang-undang, ada syarat-syarat yang harus dipatuhi, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum dan selalu menjaga persatuan bangsa. Oleh karena itu, Bapak Presiden telah memerintahkan kami, Panglima TNI dan Kapolri, untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku terhadap tindakan-tindakan anarkis. Perintah ini diberikan untuk memulihkan situasi keamanan dan menenangkan masyarakat yang merasa khawatir dan terancam.

Kami akan segera mengambil langkah-langkah di lapangan untuk memulihkan keamanan. Kami berharap mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, “tokoh nasional, dan elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan.”Ujar Kapolri

Kami imbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang tidak bertanggung jawab. “Mari selesaikan setiap masalah melalui musyawarah dan jalur hukum yang berlaku.”Ujar Panglima TNI

Karena itu hak dari seluruh masyarakat. Kecuali apabila aksi demo-nya kemudian tidak sesuai
dengan ketentuan yang ada, tentunya kita boleh membubarkan. Seperti itu.

“Terkait dengan isu yang menyangkut dan kabur itu hak beragentif presiden. Kita berajurit, apa saja siap.” Tambahnya Kapolri

Red

Agustus 30, 2025
Dede Farhan Aulawi Cermati Perkembangan dan Waspadai Sabotase Politik

” Politik itu sangat cair, sehingga sangat menarik untuk mencermati setiap perkembangan dan dinamikanya. Paling tidak, bisa memberikan sumbang saran pemikiran jika dinilai ada potensi yang dapat menggangu kondusifitas keamanan. Inilah core bussines dari disiplin ilmu Intelijen Politik. Untuk itulah diperlukan adanya kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya
sabotase politik sebagai peringatan atau ajakan agar masyarakat, organisasi, atau individu berhati-hati terhadap tindakan-tindakan tersembunyi atau manipulatif yang dilakukan untuk merusak, menggagalkan, atau mengganggu politik dan keamanan “, ujar Pemerhati Politik dan Keamanan Dede Farhan Aulawi di Jakarta, Jum’at (22/8).

Hal tersebut ia sampaikan dalam obrolan santai dengan beberapa awak media. Menurutnya, sabotase politik adalah tindakan disengaja yang ditujukan untuk mengganggu atau merusak stabilitas politik, reputasi pimpunan, partai politik, atau mengganggu proses demokrasi melalui cara-cara tidak etis atau ilegal. Bentuknya bisa sangat beragam, misalnya penyebaran disinformasi atau hoaks, pembocoran data pribadi atau rahasia negara, infiltrasi ke dalam organisasi politik, penggiringan opini publik melalui media sosial, mengadu domba antar kelompok atau partai, pemanfaatan institusi untuk tujuan politis (misalnya, kriminalisasi lawan politik), atau munculnya kebijakan di level pembantu pemerintah untuk merusak citra pimpinannya.

Pada kesempatan tersebut, Dede pun berharap kewaspadaan semua ekemen bangsa terhadap hal tersebut, karena sabotase politik dinilai dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap proses demokratis dan pemerintah itu sendiri. Mengganggu stabilitas nasional, bahkan bisa memicu konflik horizontal atau polarisasi masyarakat.

” Target sabotase bisa kehilangan reputasi, kehilangan kekuasaan, bahkan kehilangan kebebasan “, imbuhnya.

Selanjutnya Dede juga menggaris bawahi tanda-tanda ada atau tidaknya Sabotase Politik. Tanda – tanda tersebut misalnya munculnya isu sensasional, adanya kebocoran data atau dokumen yang merugikan pihak tertentu secara tiba-tiba, kampanye hitam (black campaign) tanpa dasar yang jelas, provokasi atau propaganda masif yang bertujuan memecah belah, dan tuduhan atau serangan hukum yang tidak proporsional, serta bergeraknya operasi garis dalam.

” Untuk itu dalam situasi seperti ini diperlukan sikap yang bijak, misalnya kritis terhadap informasi yang berkembang. Jangan mudah percaya, periksa sumbernya. Jaga integritas politik dan jangan ikut menyebarkan kebohongan.
Gunakan jalur hukum jika dirugikan dan jangan main hakim sendiri. Edukasi masyarakat. Bantu orang lain memahami bahaya sabotase politik “, pungkasnya.

Red”

Agustus 22, 2025
Sidang Pansus Hak Angket DPRD Pati Masuk Hari Ke Tiga Menghadirkan Eks Kepala BPKAD

PATI, Sidang Panitia Khusus (Pansus) hak angket DPRD Kabupaten Pati hari ini dilanjutkan dengan agenda pemanggilan eks kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Pati, Sukardi. Hal ini dilakukan pendalaman terkait dengan kenaikan PBB 2 hingga 250% yang menimbulkan polemik digali oleh Pansus. Ditemukan fakta janggal dari proses kenaikan pajak tersebut. (21/08)

Rapat Pansus dipimpin oleh ketua pansus Teguh Bandang Waluyo diikuti oleh anggota pansus menghadirkan 3 pejabat terkait dengan pendalaman kasus kenaikan PBB 2 Kabupaten Pati.

Diketahui bahwa rapat Pansus hari ini adalah hari ketiga setelah dua kali Marathon dilakukan pendalaman berjalan baru dua poin dari 12 poin yangbakan didalami. Poin pertama tentang pemberhentian 220 pegawai RSUD Soewondo Pati ditemukan banyak terjadi kejanggalan yang dianggap tidak sesuai standar prosedur, karyawan yang bekerja sudah 10 tahun hingga ada yang 20 tahun diberhentikan mendadak tanpa ada pesangon sedikitpun dan kabarnya Sudah dilakukan perekrutan pegawai baru dan Pada momen tersebut pecah tangis eks pegawai tidak berani berbuat apa apa karena jika lapor ada intimidasi dari Bupati akan dilaporkan balik.

Pendalaman tentang kenaikan PBB P2 Pati ditemukan juga banyak terjadi kejanggalan sudah mulai terkuak lewat rapat pansus.
Berapa kejanggalan didapat dari rapat tersebut yang diantaranya meskipun dijawab ulet dan alot oleh Sukardi bahwa rapat untuk pembahasan kenaikan pajak PBB P2 Kabupaten Pati dilaksanakan di rumah Bupati Sudewo di desa Slungkep pada hari Minggu pukul 13.00 WIB tanpa ada surat undangan resmi tidak ada notulen. Janggalnya surat yang dikirim lewat WhatsApp dengan kop surat dari Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Pati yang ditandatangani oleh Riyoso, sedangkan pembahasan pajak tersebut dianggap tidak ada hubungannya dengannya. Kejanggalan yang lainnya adalah pernyataan Bupati Pati bahwa 14 tahun PBB P2 Pati belum ada kenaikan 14 tahun itu adalah tidak benar. Meskipun dijawab oleh Sukardi dengan berbelit-belit dengan mengambil kesimpulan bahwa pajak PBB P2 Kabupaten Pati pernah naik tahun 2021 jadi pernyataan Bupati Sudewo tentang 14 tahun belum naik itu adalah tidak benar.
Di samping itu ada himbauan tidak diperbolehkan Ada pencairan dana APBD Kabupaten Pati bulan januari dan februari yang mengakibatkan pembangunan di Kabupaten Pati menjadi terhambat walaupun tidak dijawab secara langsung namun dengan jawaban yang berbelit-belit mengacu bahwa himpunan tersebut pernah ada.

Rapat pansus break pada pukul 12. 00 dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 13. 00 dengan agenda berikutnya, masih pendalaman tentang kenaikan PBB P2 Kabupaten Pati dengan memanggil kepala BPKAD yang baru./tim.

Agustus 21, 2025
Pelatihan 1 hari : PROYEKSI PERTEMPURAN MASA DEPAN

*DASAR PEMIKIRAN*
Kemampuan membaca proyeksi pertempuran sangat penting, agar mampu membuat perencanaan yang mampu merespon tantangan peperangan di masa depan. Baik dalam perencanaan anggaran, pemilihan teknologi pertahnan, kompetensi SDM yang relevan dengan perkembangan, doktrin, strategi/taktik, dan mental serta militansi juang.

Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi sangat penting bagi seluruh pengemban fungsi yang relevan.

*TUJUAN PELATIHAN*
Membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memproyeksikan pertempuran di masa depan, serta mampu menjabarkan dalam perencanaan pertshanan.

*SUBJEK PEMBAHASAN*
1. Teknologi Senjata Kontemporer
– Senjata Energi Terarah: Seperti laser dan microwave, digunakan untuk menonaktifkan kendaraan atau drone tanpa peluru.
– Senjata Hipersonik: Rudal yang melaju lebih cepat dari Mach 5, sulit dicegat oleh sistem pertahanan saat ini.
– Senjata Otonom: Robot atau drone bersenjata yang bisa memilih dan menyerang target tanpa kendali langsung manusia.

2. Kecerdasan Buatan & Otomasi
– Sistem AI dalam komando dan kendali: Memproses data medan perang secara real-time untuk membuat keputusan taktis.
– Pasukan robotik: Unit tempur darat atau udara yang digerakkan oleh AI, menggantikan peran manusia dalam situasi berisiko tinggi.
– Perang siber (cyberwarfare): Menargetkan infrastruktur musuh (jaringan listrik, komunikasi, dll.) untuk melumpuhkan tanpa pertempuran fisik.

3. Dominasi Luar Angkasa dan Satelit
– Satelit militer: Untuk pengintaian, komunikasi, dan bahkan serangan.
– Anti-satelit weapons (ASAT): Senjata untuk menonaktifkan atau menghancurkan satelit musuh, yang bisa memicu “peperangan luar angkasa”.

4. Perang Informasi & Psikologis
– Disinformasi: Penyebaran berita palsu untuk memanipulasi opini publik atau menjatuhkan moral musuh.
– Perang budaya digital: Menggunakan media sosial untuk menciptakan ketidakstabilan politik atau sosial.

5. Bioteknologi & Enhancements
– Tentara yang ditingkatkan (enhanced soldiers): Menggunakan implan, obat, atau teknologi wearable untuk meningkatkan kekuatan, penglihatan malam, atau ketahanan fisik.
– Senjata biologis baru: Diciptakan secara genetik untuk menyerang populasi tertentu atau menginfeksi sistem pertahanan biologis.

6. Medan Perang Non-Konvensional
– Pertempuran urban dan bawah tanah: Di kota besar, dengan sistem metro atau terowongan.
– Konflik hybrid: Menggabungkan kekuatan militer, ekonomi, siber, dan propaganda.
– Lingkungan ekstrem: Kutub, gurun, laut dalam, atau bahkan orbit Bumi.

*Informasi lebih lanjut bisa menghubungi :*
– Pak Tata : 0815 7897 7777
– Ibu Ines : 0813 2498 5928
– Pak Anan : 0822 1982 1388

Agustus 20, 2025
Ironi Proyek Strategis Nasional: Ketika Visi PSEL Kandas di Tengah Jalan, Pemkot Tangerang Hanya Beri Penjelasan Kosong

TANGERANG – Narasi “skandal anggaran gelap” di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang semakin memanas, bagai api yang tersiram bensin. Setelah klarifikasi resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) yang mencoba menepis isu “proyek hantu PSEL”, seorang aktivis masyarakat dan pakar hukum, Kapreyani, S.P., S.H., M.H., justru membongkar lapisan-lapisan di balik pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa yang terjadi bukan sekadar misinformasi, melainkan sebuah pertarungan narasi yang sarat dengan celah.

Menurut Kapreyani, bantahan Pemkot yang menyatakan tambahan anggaran DLH sudah sesuai “mekanisme” dan digunakan untuk perbaikan armada, terasa hambar tanpa rincian yang memadai. “Publik tidak hanya butuh penjelasan bahwa anggaran ‘sesuai mekanisme’, tetapi juga bukti konkret bahwa setiap rupiahnya benar-benar sampai ke tujuan,” tegasnya.

Pertanyaan publik—apakah dana perawatan truk sampah ikut dikorupsi—masih belum terjawab tuntas, meninggalkan ruang kosong yang diisi oleh kecurigaan. Poin paling tajam yang disorot Kapreyani adalah status Proyek PSEL. Pemkot mengklaim proyek ini “bukan fiktif” karena terikat kontrak, namun di saat yang sama mengakui bahwa proyek tersebut “belum berjalan optimal” dan “belum menyerap anggaran pemda”.

Kapreyani menyebutnya sebagai “ironi terbesar”. Sebuah proyek strategis yang seharusnya menjadi solusi, justru menjadi “hantu” yang nyaris tanpa progres, namun cukup kuat untuk menimbulkan dugaan adanya “skandal”. “Pengakuan bahwa ‘Oligo sampai saat ini masih belum menunaikan kewajibannya’ adalah pengakuan yang patut digarisbawahi,”

lanjut Kapreyani. Ia mempertanyakan mengapa Pemkot tidak mengambil langkah hukum terhadap pihak yang lalai tersebut, dan justru mengalihkan fokus pada program-program skala kecil seperti “teknologi RDF” dan “sedekah sampah”. Ini, menurutnya, “seolah-olah ingin menutupi kegagalan dalam proyek besar ini.” Kapreyani juga menyoroti bahaya narasi Pemkot yang menyebut kasus hukum pejabat sebelumnya sebagai “administrasi” dan bukan “korupsi”.

“Pernyataan ini sangat berbahaya karena seolah-olah mengesankan bahwa pelanggaran administrasi tidak memiliki konsekuensi serius, padahal seringkali pelanggaran administrasi adalah pintu gerbang menuju korupsi,” ujarnya. Klarifikasi semacam ini, alih-alih meredam, justru memicu keraguan publik,” ungkapnya.

Lanjut dipertayakan, apakah kasus-kasus tersebut telah tuntas diusut, atau hanya diselesaikan secara “administrasi” untuk menghindari sorotan publik?

Kapreyani juga mengkritik ajakan Pemkot agar masyarakat dan media menggunakan “kanal resmi” untuk klarifikasi. “Upaya untuk membatasi kritik ke dalam ‘kanal resmi’ justru akan membangkitkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan,” imbuhnya, seraya menegaskan bahwa di era informasi bebas, upaya mengendalikan narasi justru akan membalikkan arah jarum jam.

Sebagai penutup, Kapreyani mengajak seluruh aktivis dan masyarakat untuk tidak berhenti memantau kasus ini. “Slogan ‘Kota Tangerang yang Berakhlak Mulia’ kini dipertaruhkan. Bukan hanya oleh dugaan skandal, melainkan juga oleh transparansi dan akuntabilitas yang diuji di hadapan publik,” pungkasnya.

“Karena jika skandal ini tidak diselesaikan, bukan tidak mungkin, slogan-slogan pembangunan akan terus menjadi alat untuk menutupi praktik-praktik tersembunyi yang merugikan rakyat,” tutup Kapreyani, seraya berpesan kepada awak media yang hadir dalam jumpa pers nya, untuk selalu berkarya untuk Indonesia lebih maju, Selasa 18/08/2025. (PRIMA)

Agustus 18, 2025
BPP KAPMI Apresiasi Pidato Presiden Prabowo Tentang Ekonomi & APBN 2026

*JAKARTA* – Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia (BPP KAPMI) DR. (c) Muliansyah Abdurrahman, S.Sos. M.Si Apresiasi Pidato Ekonomi dan APBN 2026 yang Pro terhadap rakyat Indonesia, hari ini di Kantor DPR/MPR RI, Jumat (15/8/2025).

Bang Mula yang panjang Muliansyah Abdurrahman apresiasi pandangan presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan pidato nota keuangan yang menyoroti kinerja ekonomi Indonesia yang tangguh di tengah ketidakpastian global. Tutur Bang Mula yang juga Pengusaha Media dan Property ini.

Prabowo memaparkan berbagai capaian positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang solid, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, hingga kinerja pasar saham yang menggembirakan. Kata Bang Mula.

Ia melihat Prabowo membuka pidatonya dengan menekankan kerja keras pemerintah dan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian, termasuk tensi geopolitik, perang fisik, dan perang dagang.

Kata Bang Mula saat melihat Pidato tadi tentang “Hasilnya dapat kita rasakan sekarang, ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12 persen year on year membaik dari triwulan pertama 4,87 persen. Lebih dari setengahnya adalah konstribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97 persen. Ekspor Kita tumbuh kuat 10,67 persen nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita,” kata Prabowo dalam Pidato Presiden atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, Jumat (15/8/2025).

Prabowo juga menyoroti peningkatan kesejahteraan rakyat. Tingkat pengangguran berhasil ditekan menjadi 4,76% pada Februari 2025, turun dari 4,82% tahun sebelumnya. Selain itu, 3,6 juta lapangan kerja baru berhasil diciptakan. Terang Bang Mula.

Lanjut Bang Mula saat melihat Tingkat kemiskinan juga mencapai rekor terendah sepanjang sejarah, yakni 8,47%. Pemerintah juga sukses menjaga inflasi tetap rendah di kisaran 2,4%, sehingga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, tetap terjaga. “Inilah bukti nyata dengan kerja keras dan kesungguhan kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera,” tegas Prabowo.

Selain itu, optimisme Prabowo dan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia juga tinggi, yang tercermin dari tercapainya target investasi paruh pertama APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). “Dan pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi global yang tidak pasti,” pungkasnya.

Muliansyah yang piur pengusaha juga Selaku Ketua Umum BPP KAPMI secara tegas memberikan sikap kepada Pidato Presiden Prabowo Subianto agar dimengerti oleh jajaran pembantunya setiap Kementerian – Kementerian yang ada, agar kementerian – Kementerian tersebut bisa menjalankan amanah rakyat yang di perjuangkan bapak Presiden RI.

BPP KAPMI akan hadir menjadi patner sharing ekonomi untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia seperti yang tertuang dalam HUT RI Ke – 80 kali ini. Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tutup

Agustus 16, 2025
Catatan Kecil dari Sulut: Dihadiri Sejumlah Jenderal, Ketum PPWI Lantik Pengurus PPWI Sulawesi Utara

Manado – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, melantik kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPWI Provinsi Sulawesi Utara pada hari Senin, 04 Agustus 2025, lalu bertempat di Ballroom Hotel Swiss-Bell Manado, Sulawesi Utara. Ikut dilantik pada acara pelantikan tersebut, DPC PPWI Kota Manado dan DPC PPWI Kabupaten Minahasa.

Suatu kehormatan bagi PPWI, pada acara pelantikan yang berlangsung mulai pukul 14.30 WITA ini hadir sejumlah jenderal, baik dari kalangan Kepolisian Republik Indonesia maupun Tentara Nasional Indonesia. Mereka antara lain Brigjenpol (Purn) Drs. Hilman Thayb Mandagi, Brigjen TNI Dr. Resmanto Widodo Putro, dan Brigjenpol (Purn) Drs. Edward Raymond Pakasi (mantan Wakapolda Sumatera Utara – red). Selain itu, hadir juga tokoh masyarakat Sulawesi Utara, Haji Ayub Ali Albugis yang merupakan mantan Anggota DPRD Sulawesi Utara, dan Haji Dahri Pakaya, S.E., seorang pengusaha sukses dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dari kalangan pejabat, terlihat hadir perwakilan Polda Sulawesi Utara, Kombespol Dr. Alamsyah Parulian Hasibuan, S.I.K., M.H., dan Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Efta Rinny Mamahit, S.E. Sementara, dari kalangan media massa, hadir sejumlah wartawan di berbagai media di Sulawesi Utara, seperti Asriel Tatande dari media online Bintang Bhayangkara Indonesia dan Rusdianto dari media online Radar News.

Upacara pelantikan juga diramaikan dengan hadirnya Ketua Dewan Penasehat PPWI Nasional, Dr. Maya Olivia Rumantir, MA, PhD, yang dikenal luas sebagai penyanyi senior dan Senator DPD RI dari Sulawesi Utara. Walaupun kehadiran Maya Rumantir hanya melalui rekaman video yang dikirimkan di saat acara sedang berlangsung, namun dukungan dan pesan serta arahan yang disampaikan amat bermakna, baik bagi PPWI Sulawesi Utara maupun bagi seluruh anggota PPWI dimanapun berada.

“Selamat dan sukses atas pelantikan DPD PPWI Sulawesi Utara, DPC PPWI Manado, dan DPC PPWI Minahasa. Semoga dapat berkontribusi bagi pembangunan SDM Sulawesi Utara, khususnya di bidang literasi, pencerdasan publik, dan pembelaan terhadap kepentingan rakyat,” kata Dr. Maya Rumantir.

Seperti biasa, kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan dari Ketua Panitia. Selanjutnya, dilakukan prosesi pelantikan, dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional PPWI tentang pembentukan dan pengangkatan ketiga kepengurusan PPWI di Sulawesi Utara. Rangkaian prosesi pelantikan ditutup dengan penyerahan pataka PPWI kepada Ketua DPD PPWI Sulawesi Utara.

Usai prosesi pelantikan, acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sambutan oleh Ketua DPD PPWI Provinsi Sulawesi Utara dan disusul oleh Ketum PPWI. Dalam sambutan dan arahannya, Ketum PPWI Wilson Lalengke menekankan pentingnya peningkatan kemampuan masyarakat umum di bidang jurnalistik.

“Hal ini sangat penting agar setiap informasi yang disebarluaskan warga di berbagai platform media massa, termasuk media sosial dan jaringan pertemanan WhatsApp Group mengikuti struktur penulisan atau pengolahan data dan informasi serta publikasi yang benar, baik, dan mudah dipahami pesannya oleh publik demi menghindari timbulnya kesalahpahaman di kalangan masyarakat,” jelas wartawan senior itu sambil menayangkan beberapa slide yang mencerminkan ketidakcermatan warga dalam menyampaikan informasi yang akhirnya berakibat fatal.

Selain kedua pimpinan PPWI itu, turut memberikan sambutan dan arahan oleh Brigjenpol Hilman Thayb yang juga merupakan Dewan Penasehat PPWI Nasional, dan Haji Ayub Ali Albugis, salah satu Dewan Penasehat PPWI Sulawesi Utara. Kedua tokoh ini menekankan pentingnya kerja sama antar elemen masyarakat dan organisasi dalam menjalankan peran masing-masing bagi kemajuan bangsa dan negara.

“Berbeda organisasi atau profesi tidak semestinya menjadi hambatan bagi kita dalam berkolaborasi memperjuangkan pencapaian pembangunan yang dicita-citakan bangsa kita. Di kalangan para pelaku media massa misalnya, PPWI perlu bekerja sama dengan semua organisasi pers yang ada di Sulawesi Utara,” ujar Haji Ayub Ali mengingatkan. (APL/Red)

Agustus 11, 2025
Bakamla RI Dorong Formalisasi ACF ke Sekjen ASEAN

Jakarta – Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., memimpin delegasi dalam pertemuan resmi dengan Sekretaris Jenderal Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) H.E. Dr. Kao Kim Hourn, di Kantor Sekretariat ASEAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/8/2025).

Kepala Bakamla RI bertindak mewakili ASEAN Coast Guard Forum (ACF) dalam rangka meneguhkan tekad negara-negara ASEAN dalam memperkuat sinergi maritim serta mendorong koordinasi yang lebih intensif di antara institusi coast guard dan maritime law enforcement kawasan. Tujuannya adalah untuk memperoleh dukungan ASEAN dalam proses formalisasi ACF ke dalam struktur kelembagaan resmi ASEAN.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Bakamla RI memaparkan sejarah pembentukan ACF yang dimulai sejak 2014 dan terus berkembang hingga saat ini melalui berbagai pertemuan tingkat teknis dan pimpinan. Disampaikan pula bahwa meskipun dokumen dasar seperti Terms of Reference (TOR) dan Concept Paper masih dalam proses finalisasi, ACF telah memperoleh pengakuan di sejumlah dokumen resmi ASEAN, termasuk dalam ASEAN Political-Security Community Strategic Plan 2045 dan Joint Communique pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sejak 2023.

Bakamla RI menekankan bahwa ACF telah menunjukkan kemajuan konkret melalui kegiatan berbagi informasi rutin bulanan, kerja sama operasional seperti latihan bersama dan kunjungan pelabuhan, serta pelatihan peningkatan kapasitas antara coast guard dan maritime law enforcement agencies. Untuk memperkuat kerja sama ini, Bakamla RI juga merencanakan pelaksanaan Table-Top Exercise (TTX) pada 2026 di Indonesia, yang akan membahas protokol unplanned encounter at sea sebagai upaya membangun kepercayaan antar negara anggota.

Pertemuan ini juga memperkuat mandat yang diberikan oleh anggota ACF dalam pertemuan ke-4 di Pattaya, Thailand pada Juni 2025 lalu yang menunjuk Bakamla RI untuk mewakili forum dalam menjalin komunikasi dengan Sekretariat ASEAN. Bakamla RI berharap langkah ini dapat menjadi titik tolak menuju pengakuan resmi ACF sebagai sektor kerja sama maritim yang terintegrasi dalam kerangka ASEAN. (Humas Bakamla RI)

Autentikasi : Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S. Pd

Foto: Humas Bakamla RI

Agustus 10, 2025