Kategori: Hukum

Pontianak, Kalimantan Barat – 27 Juni 2025

Pengamat hukum dan kebijakan publik Dr. Herman Hofi Munawar mendesak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) untuk mengambil langkah lebih tegas dan terarah dalam menangani dugaan peredaran oli ilegal diduga palsu di Kabupaten Kubu Raya. Menurutnya, tindakan kepolisian yang sejauh ini hanya melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dinilai jauh dari memadai dan berisiko menghambat efektivitas penyidikan.

“Olah TKP hanyalah permulaan dalam kasus-kasus umum. Untuk perkara seperti oli ilegal atau palsu yang berdampak langsung pada keselamatan publik dan mengakibatkan kerugian materiil besar, penanganan harus bersifat proaktif, cepat, dan berbasis bukti ilmiah,” tegas Herman dalam pernyataan tertulis pada Jumat malam (27/6).

Herman menilai penanganan yang lambat dapat memperburuk kerugian masyarakat dan memberi ruang gerak bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti. “Penegakan hukum yang responsif sangat krusial dalam kasus ini. Jangan sampai aparat terjebak pada prosedur formalistik yang tidak menyentuh substansi kejahatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herman menekankan bahwa langkah pertama yang wajib dilakukan aparat kepolisian segera setelah muncul indikasi oli palsu adalah uji forensik terhadap sampel oli ilegal atau palsu. “Ini sangat mendesak. Uji forensik bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan pokok dalam pembuktian. Oli ilegal atau palsu biasanya mengandung senyawa berbahaya yang dapat merusak mesin kendaraan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan,” jelasnya.

Menurutnya, tanpa uji forensik, olah TKP tidak lebih dari sekadar “melihat-lihat” tanpa makna pembuktian pidana. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan asumsi. Hukum pidana membutuhkan bukti ilmiah sebagai dasar pengenaan pasal,” tambah Herman.

Selain uji forensik, Herman juga menyoroti pentingnya langkah-langkah investigasi lanjutan, seperti penyitaan dokumen dan penahanan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Ia menyebut bahwa dokumen terkait distribusi, pembelian, hingga nota transaksi oli ilegal atau palsu harus segera diamankan sebagai bagian dari peta jalan pengungkapan kejahatan.

“Dokumen bukan sekadar arsip, tapi roadmap kejahatan. Dari dokumen bisa dilacak alur distribusi, siapa aktor utamanya, dan bagaimana modus operandi berlangsung,” paparnya.

Herman mengingatkan bahwa ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini akan menjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. “Masyarakat menanti ketegasan hukum, bukan sekadar formalitas penyidikan. Tindakan nyata dan berbasis bukti harus segera dilakukan,” tutupnya.

Sumber : Dr Herman Hofi Munawar pengamat kebijakan publik dan pakar hukum

Kabupaten – Bekasi //
Pekerjaan Jaling Desa Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi dan berasal dari anggaran Desa diduga dikerjakan asal jadi alias asal – asalan dan tidak bermutu.Karena dalam pekerjaannya ketebalan cor rabat beton hanya sekitar 7 Cm dan tidak memakai plastik.

Sorotan dan komentar disampaikan oleh kepala kordinator lapangan Jawa – Barat LSM Suara Independen Rakyat Adil ( SIRA ) Yusuf.Supriatna.Didepan wartawan online saat dilokasi kegiatan Kamis 26/06/2025, Yusuf menyampaikan komentarnya,” kegiatan ini saya duga tidak sesuai dengan standarisasinya, karena ketika dilakukan pengukuran ketebalan hanya didapati 7 Cm, dengan ketebalan cor beton seperti itu patut dipertanyakan kekuatan secara kualitasnya,”ujarnya.

“Jangan beranggapan ini adalah kegiatan Desa tidak ada pengawas dan tidak memakai konsultan, akan tetapi pertanggung jawaban tetap dijalankan kepada pihak lain seperti Dinas Inspektorat dan BPK.Saya pun selaku Social Control akan melaporkan dengan bersurat resmi kepada Inspektorat agar mengaudit kegiatan tersebut.

Masih sambung Yusuf,”hasil dari investigasi saya dan team dilapangan kami juga menemukan ketika dilakukan pengecoran tidak menggunakan plastik sebagai alasnya, padahal itu bagian penting dari kegiatan tersebut agar serapan beton lebih kuat.Tentunya hal ini juga menjadi dugaan kesalahan dari pendamping Desa selaku pembuat RAB,”terang Yusuf.

Penggunaan anggaran Desa juga tentunya tetap harus dikerjakan secara profesional, dalam arti memasang papan kegiatan, sebagai bentuk ke transparansian kepada masyrakat yang ikut mengawasi penggunaan anggaran.Masyarakat berhak ikut serta mengawasi sebab anggaran juga berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat, selain itu juga sudah di atur dalam Undang – Undang Keterbukaan informasi Publik No 14 Tahun 2008 yang menjamin hak semua orang untuk mendapat informasi.

Saya sudah mengkonfirmasi perihal ini kepada kepala Desa via WhatsApp namun kepala Desa tidak menjawab dan tidak merespon.Selanjutnya kita akan tetapi membawa perihal ini atas dasar temuan dan data ke ranah Inspektorat yang memiliki kewenangan,”tutup Yusuf.

Red”

PONTIANAK- Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo meminta Polda Kalbar mengungkap cukong emas ilegal di Kalbar dan segera menangkap sosok AS karena diduga sebagai pemodal utama pertambangan emas ilegal yang menyebar hampir di semua wilayah Kalimantan Barat.

Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo ini menggelar aksi penyampaian point-point tuntutan ke Polda Kalbar dan Pemprov Kalbar,Kamis (26/6) kemarin.

Dalam rilis yang diterima , dari kajian terbaru Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo akibat ulah mafia tambang berinisial AS dibawah koordinasinya, PETI di Kalbar bukan lagi aktivitas ilegal skala kecil, melainkan jaringan teroganisir yang melibatkan pemodal besar, sistem perlindungan berlapis dan diduga banyak melibatkan oknum aparat.

Akibatnya kerugian negara mencapai triliunan rupiah, sementara mirisnya kerusakan ekologis dan sosial semakin meluas. Mulai dari pencemaran Sungai Kapuas, deforestrasi, hilangnya satwa endemik hingga kriminalisasi masyarakat.

Aliansi Mahasiswa Plindung Borneo dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini menuntut kepada Pemda Kalbar dan aparat hukum menindak tegas pemodal, pelaku dan beking PETI termasuk oknum di lingkungan birokrasi dan aparat penegak hukum.

Mahasiswa juga meminta dan berharap polisi segera mengungkap, menangkap dan membawa inisial AS ke meja hijau karna santer disebut publik sebagai pemodal utama tambang ilegal di Kalbar, jangan biarkan aktor besar kebal hukum sementara masyarakat kecil di kriminalisasi, polisi diminta untuk mempublikasi kasus PETI secara terbuka dan bentuk tim pemantau independen.

Mahasiswa aliansi ini juga meminta mewajibkan seluruh perusahaan tambang melakukan reklamasi dan restorasi lahan serta kenakan sanksi berat bagi yang mangkir.

Pemerintah dan aparat penegak hukum tidak boleh terus membiarkan pelaku dan pemodal besar melenggang bebas sementara rakyat kecil dijadikan kambing hitam. Situasi ini menunjukan wajah timpang penegakan hukum di Kalbar, “kami menyerukan masyarakat luas untuk tetap kritis, bersatu dan mengawasi isu ini agar tambang ilegal tidak terus menjadi alat perampokan sumber daya dan perusak ruang hidup rakyat Kalbar” tutup korlap aliansi mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo.

Sumber : Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo.

JAKARTA,
Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim dalam sorotan pers. Pasalnya, dia dinilai sebagai pejabat publik yang tidak memiliki responsiblity terhadap permintaan klarifikasi institusi pers.

Ketua Presidium FPII Dra.Kasihhati menegaskan, Wamen Imigrasi Silmy Karim, dinilai nggak pantas menjadi pejabat publik,”Dia nggak pantas jadi pejabat publik karena tidak memililiki naluri dan kepekaan dalam merespon permintaan klarifikasi yang disampaikan institusi pers,” ujar Kasihhati kepada sejumlah awak media jaringan FPII Jumat, (27/6/2023) di Jakarta.

Kasihhati membeberkan sebagai institusi profesi pers, Forum Pers Independent Indonesia (FPII) sebelumnya telah dua kali mengajukan permintaan klarifikasi kepada Wakil Menteri Imigrasi & Pemasuarakatan Silmy Karim, melalui Surat Nomor : 005 tanggal 18 April 2025 dan surat Nomor : 007 tanggal 22 mei 2025.

Dalam surat klarifikasinya, Presidium FPII menyebutkan, untuk menjalankan fungsi kontrol dan keberimbangan berita dalam UU No 40 Tahun 1999, diminta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim kiranya memberikan klarifikasi untuk kepentingan pemberitaan, terkait dugaan gratifikasi, pemerasan, dan suap yang diduga ikut menyeret namanya sebagaimana bukti transfer dan percakapan yang beredar dimedia sosial.

“Yang jadi tanda tanya besar, bukannya memberi klariifikasi, Wamen Silmy Karim dalam komunikasi lanjut melalui whatsaap justru melakukan pemblokiran nomor whatsaap, lucu banget, petinggi kementerian kok bermental bocah,” tegas Kasihhati.

Sebagaimana pemberitaan yang sudah beredar disejumlah media, dugaan praktik suap, pemerasan, dan gratifikasi yang diduga menyeret nama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim itu, rangkaian rekaman percakapan, tangkapan layar transaksi cripto, serta pernyataan bernada ancaman dari seorang Warga Negara Asing (WNA).

Kasihhatj menjelaskan dalam bukti-bukti yang diterima Presidium FPII terungkap bahwa seorang WNA berinisial “A” diduga telah menyetorkan dana secara rutin dalam nominal yang mencapai miliaran rupiah setiap bulan kepada oknum pejabat imigrasi dan pihak yang mengaku dapat “mengurus proses hukum” dari balik layar.

“Transaksi tersebut sebagian besar dilakukan menggunakan cripto USDT (Tether), dengan nilai kumulatif yang terlacak mencapai setara Rp560 juta. Dana tersebut diduga ditransfer ke rekening pribadi pejabat Kementerian Imigrasi.”

Presiden Jenderal (Purn) Prabowo Subianto harus lakukan evaluasi kepada pejabat publik seperti Silmy Karim yang tidak terbuka dan transparan serta tidak mau bersahabat dengan wartawan.”pungkas Kasihhati.

*Sumber: Eric_Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII)*

Pontianak,Kalimanatan Barat –

Aksi demonstrasi digelar oleh Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (26/6), menuntut pemerintah provinsi mengambil langkah konkret dalam menangani maraknya pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah tersebut.

Koordinator lapangan aksi, Leonardy, menyatakan bahwa pertambangan ilegal di Kalbar telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif serta berdampak sosial yang serius, namun hingga kini belum ditangani secara tegas.

“Kami mendesak Pemprov Kalbar untuk mendorong aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pertambangan ilegal beserta bekingannya, termasuk oknum birokrasi dan penegak hukum yang terlibat,” ujar Leonardy dalam orasinya.

Dalam tuntutannya, aliansi juga menyoroti pentingnya audit menyeluruh terhadap seluruh izin tambang yang telah dikeluarkan. Mereka menuntut transparansi perizinan agar publik dapat mengetahui proses dan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan izin tersebut.

“Izin yang merusak lingkungan harus dicabut, dan ekspansi tambang di kawasan hutan lindung, gambut, dan wilayah adat harus dihentikan,” tegas Leonardy.

Selain itu, massa aksi menuntut reformasi tata kelola pertambangan dan lingkungan hidup, termasuk peninjauan ulang terhadap penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Mereka juga meminta perusahaan tambang aktif maupun nonaktif diwajibkan melakukan reklamasi dan restorasi lahan bekas tambang.

Tak hanya itu, aliansi mendesak Pemprov mempercepat pengakuan wilayah adat dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang menjaga hutan dari eksploitasi. Alternatif ekonomi berbasis pertanian dan kehutanan lestari juga didorong untuk warga yang selama ini menggantungkan hidup dari tambang ilegal.

“Masyarakat adat dan warga kecil harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Jangan hanya jadikan Hari Lingkungan Hidup sebagai seremonial. Jadikan isu PETI sebagai agenda utama pembangunan daerah,” tambah Leonardy.

Aliansi juga meminta transparansi penegakan hukum terhadap kasus PETI besar di Ketapang dan Pontianak. Mereka mendesak pembentukan tim independen pemantau kinerja aparat hukum serta menolak kriminalisasi terhadap penambang rakyat.

“Penambang kecil jangan dijadikan kambing hitam. Penegakan hukum harus menyasar aktor-aktor besar di balik pertambangan ilegal,” pungkasnya.

Aksi berlangsung damai dan diwarnai orasi, pembacaan tuntutan, serta teatrikal yang menggambarkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang liar. Aliansi berharap aspirasi mereka segera ditanggapi dengan kebijakan nyata oleh Pemprov Kalbar.

Red”Jn//98

Konawe,
26 Juni 2025. Sorotan tajam publik kini tertuju pada Polda Sulawesi Tenggara dan Mabes Polri, menyusul mencuatnya dugaan keterlibatan oknum polisi dalam praktik tambang ilegal di wilayah Kabupaten Konawe.

“Tekanan agar Propam Polda Sultra segera turun tangan semakin menguat, setelah muncul rekaman suara yang memperkuat dugaan adanya praktik suap dan perlindungan terhadap aktivitas penambangan liar”.

Kegiatan penambangan Galian C jenis pasir yang berlokasi di Desa Belatu, Kecamatan Pondidaha, serta Desa Teteona dan Desa Linonggasai, Kecamatan Wonggeduku Barat, diduga berlangsung di bawah bayang-bayang perlindungan oknum aparat.

Oknum polisi berinisial MD, yang bertugas sebagai anggota Tipiter Polres Konawe, disebut-sebut menjadi aktor penting di balik kebal hukum yang dinikmati para pelaku tambang ilegal.

Hingga berita ini diturunkan, oknum polisi MD belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, Polres Konawe juga belum menunjukkan sikap tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang terus berjalan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran adanya pembiaran sistemik, yang bisa mencoreng nama baik institusi kepolisian di mata masyarakat.

Saat dikonfirmasi melalui saluran seluler oleh salah satu pimpinan media, Kapolres Konawe AKBP Noer Alam, S.IK, menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti titik lokasi tambang ilegal tersebut, mengingat ia baru menjabat sebagai Kapolres Konawe. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum MD, dan saat ini tengah dilakukan penyelidikan internal.

“Apabila terbukti mencoreng institusi, oknum tersebut akan dikenai sanksi tegas sesuai UU ITE dan aturan disiplin Kepolisian Republik Indonesia. Kami akan kawal kasus ini sampai ke akar-akarnya,” ujar AKBP Noer Alam.

Pihaknya juga menyerukan agar Propam Polda Sultra segera bertindak disipliner terhadap anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Bila dalam waktu dekat tidak ada tindakan dari Polda Sultra, tim media menyatakan siap membawa persoalan ini langsung ke ruang Kapolda Sultra, dan Ke Kadiv Propam Mabes Polri Irjen. Pol. Abdul Karim untuk mendorong penegakan hukum secara transparan dan akuntabel.

(RedaksiTim)