Desa Adisana Kembali Terendam Banjir, ketua DPC LIN kabupaten Brebes Soroti Lambannya Perhatian Pemerintah Provinsi Terhadap Normalisasi Sungai

0
23

BREBES — Warga Desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, kembali menjadi korban luapan Sungai Kalikeruh. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur wilayah selatan Brebes kembali menyebabkan air sungai meluap dan menggenangi permukiman warga, menandakan bahwa persoalan banjir di wilayah ini belum ditangani secara tuntas.

Lembaga Investigasi Negara (LIN) menilai, banjir berulang yang terjadi di Desa Adisana merupakan bukti lemahnya penanganan jangka panjang, khususnya pada sektor normalisasi sungai yang hingga kini masih didominasi langkah darurat. Tanggul sementara yang dibangun sebelumnya terbukti tidak mampu menahan debit air, terutama saat sedimentasi dan tumpukan material batu besar mempersempit alur Sungai Kalikeruh.

“Setiap hujan turun, warga selalu dihantui rasa cemas. Ini bukan kejadian pertama, dan sangat berpotensi terus berulang jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah provinsi,” ujar salah satu tokoh masyarakat Desa Adisana kepada LIN, jum’at 24 Januari 2026

Hasil pantauan LIN di lapangan menunjukkan, penyempitan badan sungai dan pendangkalan akibat sedimentasi berat menjadi faktor utama luapan air. Kondisi ini diperparah dengan minimnya penguatan tebing sungai secara permanen. Akibatnya, air dengan cepat meluber ke permukiman dan lahan pertanian warga.

Banjir tersebut tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, akses jalan desa, serta kegiatan pendidikan. Sejumlah warga terpaksa menghentikan aktivitas usaha harian karena genangan air yang bertahan cukup lama.

LIN menegaskan bahwa Sungai Kalikeruh memiliki peran strategis lintas wilayah, sehingga penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah desa atau kabupaten. Keterlibatan dan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi keharusan, terutama untuk normalisasi sungai secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

“Normalisasi tidak boleh lagi bersifat tambal sulam. Pemerintah provinsi harus turun tangan langsung dengan program terencana dan anggaran yang memadai, agar rakyat tidak terus menjadi korban banjir tahunan,” tegas perwakilan LIN.

LIN juga menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan ketat terhadap setiap rencana penggunaan dana provinsi, agar pelaksanaan normalisasi Sungai Kalikeruh benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan, bukan sekadar proyek formalitas.

Dengan kembali terjadinya banjir di Desa Adisana, LIN mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menetapkan normalisasi Sungai Kalikeruh sebagai prioritas, sebelum kerugian sosial dan ekonomi masyarakat semakin meluas.

“Redaksi”Eko julian

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini