Bekasi – Pengangkatan Asisten Direktur Utama Rumah Sakit Umum Cabangbungin Diduga hasil praktik nepotisme yang dilakukan Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cabangbungin.
Penempatan jabatan asisten Dirut dari pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah memicu gelombang kritik dan tuntutan transparansi dari berbagai pihak.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya tata kelola yang bersih dan akuntabel dalam instansi pemerintahan, khususnya di sektor pelayanan publik seperti rumah sakit.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa penempatan posisi asisten Direktur yang diambil dari pegawai BLUD tanpa melalui proses seleksi yang transparan dan kompetitif. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan prosedur dan potensi kerugian bagi masyarakat. Proses rekrutmen yang seharusnya berdasarkan kompetensi dan meritokrasi, diduga telah diabaikan demi kepentingan pribadi.
Praktik nepotisme seperti ini tidak hanya merugikan kesempatan bagi pegawai yang lebih kompeten, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Cabangbungjn.
“Kalau asal tunjuk pegawai berdasarkan hubungan keluarga atau apapun itu dan bukan berdassrkan kemampuan, mungkin tidak memiliki keahlian dan dedikasi yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Akibatnya, kualitas pelayanan kesehatan bisa menurun, dan kepercayaan publik terhadap RSUD tersebut bisa tergerus” ucap Rizal ketua Gerakan Masyarakat Cabangbungin, Senin 04/08/2025
Lanjut rizal, Kejadian ini juga menyoroti lemahnya pengawasan internal di RSUD Cabangbungjn tersebut. Sistem pengawasan yang efektif seharusnya mampu mencegah dan mendeteksi praktik-praktik koruptif seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Disini menunukkan, lemahnya pengawasan di internal, baik kedinasan maupun internal di Rumah Sakit, seharusnya penempatan atau penunjukan pegawai lebih selektif lagi untuk menghindari terjadinnya praktek-praktek ilegal yang merugikan banyak orang” lanjutnya.
Perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan RSUD menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Dalam hal ini, rizal menuntut agar pihak berwenang segera melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan. Proses penyelidikan harus melibatkan pihak independen dan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk perwakilan masyarakat. Hasil investigasi harus dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui kebenarannya dan memperoleh rasa keadilan.
“Dari persoalan ini, saya menuntut pihak terkait untuk lakukan invesigasi dan kajian terkait pengangkatan pejabat tersebut, hasilnya sampaikan kepada publik” tandasnya
Kepercayaan publik terhadap sektor pelayanan publik sangatlah penting. Kasus dugaan nepotisme ini menjadi pengingat betapa krusialnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan di instansi pemerintahan.
(Red)