Rabat – The United Kingdom “considers Morocco’s autonomy proposal, submitted in 2007 as the most credible, viable and pragmatic basis for a lasting resolution of the dispute” over the Moroccan Sahara, and “will continue to act bilaterally, including economically, regionally and internationally in line with this position to support resolution of the conflict”.
This position was expressed in a Joint Communiqué signed, Sunday (01/06/2025) in Rabat, by the Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, David Lammy, and the Minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccan Expatriates, Nasser Bourita.
This document underlines that the UK “follows closely the current positive dynamic on this issue under the leadership of His Majesty King Mohammed VI.” It adds that London “recognises the importance of the question of Western Sahara for the Kingdom of Morocco,” noting that this settling this regional dispute “would strengthen the stability of North Africa and the relaunch of the bilateral dynamic and regional integration.”
The UK affirms, in the Joint Communiqué signed at the Foreign Ministry headquarters, that UK “can consider supporting projects” in the Sahara, notably as part of “the UK Export Finance’s £5bn commitment to support new business across the country.”
It also underlines that the UK “recognises Morocco as a key gateway to Africa’s socio-economic development and reaffirms its commitment to deepening engagement with Morocco as a partner for growth across the continent”.
In this document, “both countries support, and consider vital, the central role of the UN-led process,” reaffirming “their full support for the efforts of the UN Secretary-General’s Personal Envoy, Mr. Staffan de Mistura.” To this end, the UK underlines that it is “ready, willing and committed to lend its active support and engagement to the Personal Envoy and the parties.”
“As a Permanent Member of the UN Security Council, the United Kingdom agrees with Morocco on the urgent need to find a resolution to this long-held dispute, which would be in the interest of the parties”, the document notes, adding that “the time for a resolution and to move this issue forwards is long-overdue, and would strengthen the stability of North Africa and the relaunch of the bilateral dynamic and regional integration,”.
This new position of the United Kingdom, a permanent member of the UN Security Council, aligns with the strong stances expressed by many major powers, notably the United States, France, and Spain.
This new position of the United Kingdom, a permanent member of the UN Security Council, reinforces the growing international momentum driven by His Majesty King Mohammed VI in support of the Autonomy Plan under Moroccan sovereignty. It also confirms the credibility of this initiative and the broad consensus backing it to reach a final resolution to the regional dispute over the Moroccan Sahara. (PERSISMA/Ed)
Indonesia:
*Sahara Maroko: Inggris memandang usulan otonomi Maroko sebagai dasar yang paling kredibel, layak, dan pragmatis untuk menyelesaikan sengketa ini, dan bermaksud untuk bekerja sama secara bilateral, regional, dan internasional*
Rabat – Inggris “menganggap usulan otonomi Maroko yang dibuat pada tahun 2007 sebagai dasar yang paling kredibel, layak, dan pragmatis untuk penyelesaian definitif sengketa Sahara Maroko”, dan akan “terus bekerja sama secara bilateral, selain memberikan dukungan ekonomi, regional, dan internasional”.
Posisi ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris dan Irlandia Utara, Urusan Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris David Lammie, Menteri Luar Negeri Bosserrita Expatu, dan para penandatangan Komunike Bersama Mocca Kuperro dari Afrika.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa Inggris “memantau dengan saksama dinamika masalah ini di bawah kepemimpinan Yang Mulia Raja Mohammed VI”. Ditambahkan pula bahwa London mengakui “pentingnya masalah Sahara Barat bagi Kerajaan Maroko,” seraya menambahkan bahwa penyelesaian sengketa regional ini “akan memperkuat stabilitas Afrika Utara dan melanjutkan dinamika bilateral serta integrasi regional.”
Inggris mengonfirmasi, dalam Komunikasi Bersama yang ditandatangani di Markas Besar Kantor Luar Negeri, bahwa Inggris “dapat mempertimbangkan untuk mendukung proyek-proyek” di Sahara, khususnya “Dana Negara Pendukung Bisnis Ekspor Baru Inggris senilai £5 miliar sebagai suatu nilai”.
Dikatakan pula bahwa Inggris “mengakui Maroko sebagai pendorong utama pembangunan sosial-ekonomi Afrika dan menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat peran Maroko sebagai mitra kemakmuran di seluruh benua”.
Dalam dokumen ini, “kedua negara mendukung dan mengakui peran penting dari proses yang dipimpin PBB” dan menegaskan “dukungan penuh mereka terhadap upaya Staffan de Mistura, Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB.” Untuk tujuan tersebut, Inggris mengatakan bahwa mereka “siap, bersedia, dan berkomitmen untuk secara aktif mendukung Duta Besar Perorangan dan para pihak.” “Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Inggris mengakui urgensi Maroko untuk menemukan solusi bagi konflik yang telah berlangsung lama yang menjadi kepentingan para pihak,” kata dokumen itu, seraya menambahkan bahwa “kesempatan untuk menyelesaikan dan memajukan masalah antara Pemerintah yang tidak beragama dan yang tidak beragama merupakan integrasi yang sudah lama tertunda,” katanya.
Posisi baru anggota tetap Dewan Keamanan Inggris ini sejalan dengan posisi garis keras yang diungkapkan oleh beberapa negara besar, terutama Amerika Serikat, Prancis, dan Spanyol.
Posisi baru Inggris ini, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memperkuat momentum internasional yang terus berkembang yang sedang dikejar oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI dalam mendukung Rencana Otonomi di bawah kedaulatan Maroko. Hal ini juga membuktikan kredibilitas inisiatif dan konsensus luas untuk menemukan solusi akhir bagi sengketa regional atas Sahara Maroko. (PERSISMA/Red)