Tampak poto bersama masyarakat Puncak Jaya saat di Jakarta,
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU RI untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024untuk 22 distrik.
Namun, rekapitulasi ulang ini tidak akan mencakup perolehan suara dari empat distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage. Keputusan ini diambil karena adanya gangguan keamanan berupa sabotase dan perampasan logistik pemilu yang terjadi di keempat distrik tersebut.
Menyikapi putusan itu, kepala suku dan kepala kampung di empat distrik tersebut membantah pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan ada sabotase dan perempasan logistik pemilu adalah bentuk pembohongan publik.
“Pada pemilihan kepala daerah kami di puncak jaya sesuai prosudural sistem noken, tidak ada perampasan logistik pemilu dan lebih aneh suara gubernur dianggap sah tapi kok suara pada pemilihan bupati di diskualifikasi ini tidak adil, kami akan lawan”, kata kepala kampung distrik Lumo (Irius Wanimbo) dalam keterangan rilis pers nya, jumat, (28/2). diJakarta.
Bawang Wanimbo tokoh adat dari distrik Gurage mengungkapkan bahwa mereka juga mengancam akan memboikot jalannya pemerintah di Kab.Puncak Jaya, sebab dianulir akibat hak konstitusional mereka dikebiri oleh MK.
“Jika suara kami sudah tidak dianggap dan dihitung lagi oleh KPU, maka kami juga melawan dan memboikot jalannya pemerintahan di kabupaten puncak jaya, karena kami juga punya hak yang sama dengan 22 distrik lainnya di puncak jaya”, Tegasnya.
Selain itu, salah satu tokoh adat dari distrik Tingginambut, Erimbo Unimbi menjelaskan saat ini sekiranya kurang dari 2.000 orang dari 4 distrik sudah berada di Jakarta dan mereka siap berjuang dan mengepung kantor KPU-RI, serta meminta rekapitulasi suara harus sesuai dengan amat konstitusi yakni menjaga hak suara rakyat.
“Kami siap menduduki kantor KPU-RI, karena kami adalah warga negara indonesia yang memiliki hak yang sama memilih dan dipilih”, tegasnya.
Ia menambahkan lebih dari 40 ribu orang dari 4 distrik sudah siap menduduki kantor bupati Puncak Jaya demi meminta keadilan hak konstitusonal sebagai warga negara yang diduga kuat telah terjadi sabotase oleh MK dan KPU akibat dari putusan Majelis Hakim, pasalnya diduga kuat suara mereka dari 4 distrik mirisnya bahkan tidak di ikut sertakan dalam rekapitulasi ulang oleh KPU-RI.
“Kitorang memilih kader partai pak prabowo, anak kami Miren Kagoya sudah dari dolo (dulu) sudah 3 kali jadi anggota dewan jadi dorang tipu tipu saja kalau tidak ada pemilihan di distrik mulia” ucap Dei Walia yang juga salahsatu warga dari 4 distrik yang merasa tidak di ikutsertakan dalam rekapitulasi ulang di kab.Puncak Jaya.(Bar)
Red”
