BEKASI – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemberdayaan Potensi Masyarakat Daerah (LPPMD) Profinsi Jawa barat Daeng Karaeng MHK, As. meminta Segera Periksa Oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Darissalam dari Fraksi Gerindra yang diduga terlibat penyaluran DAK Hibah untuk fisik pada Dinas Pertanian pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 10 milyar.
Menurutnya, Kasus dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di duga telah merugikan keuangan Negara.
“Berdasarkan hasil kontrol team kami dilapangan, dilihat dari segi fisik yang sekarang sudah hampir hancur, ini sudah jelas kasus dugaan ini merugikan negara, karena kuat dugaan dikerjakan asal jadi,” jelasnya.
Saya meminta, kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memeriksa oknum anggota DPRD Darissalam,”tandas Daeng Karaeng MHK, As.
Sumber terpisah menjelaskan, kalau kegiatan tersebut belum adanya peraturan daerah pada dinas terkait pada masa itu.
“Akibat pekerjaan Fisik tersebut dikerjakan asal jadi dan juga belum adanya Perda LP2B Pada Dinas terkait,” tandas Narasumber Manuvernews yang namanya minta di rahasiakan pada Minggu 16/2/2025 .
Menurut saya, oknum Anggota DPRD tersebut telah menghambat perkembangan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di Kabupaten Bekasi karena di duga Anggaran tersebut malah di gunakan untuk pemenangan dirinya untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bekasi untuk priode tahun 2024 – 2029,”beber sumber.
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, penegak Hukum di Negeri ini harus segera memeriksa Oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Darisalam serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tandasnya .
Sementara itu Darisalam yang juga sebagai Ketua Kelompok Tani Kabupaten Bekasi ketika di Konfirmasi di kediamannya mengakui ini semua akibat kebodohan nya.
“Itu akibat kebodohan saya waktu itu sBang tapi tolong jangan sampai diramaikan nanti nama baik saya akan tercoreng,” katanya.
(Red)
