Rabat – Pemerintah Belgia menilai bahwa inisiatif otonomi di Sahara Maroko sebagai “upaya serius dan kredibel dari Pemerintahan Kerajaan Maroko dan merupakan dasar terbaik untuk solusi yang dapat diterima oleh semua pihak”. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2007, Pemerintah Kerajaan Maroko mengajukan status otonomi khusus bagi wilayah Maroko di bagian selatan yang dikenal dengan nama Sahara Maroko.
Posisi Pemerintah Belgia itu diungkapkan dalam deklarasi bersama yang diputuskan dan disampaikan pada pertemuan ke-3 Komisi Kemitraan Tinggi Maroko-Belgia yang berlangsung di Rabat pada Senin, 15 April 204 kemarin. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dipimpin bersama oleh Kepala Pemerintahan Maroko, Aziz Akhannouch, dan Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo.
Dalam konteks ini, De Croo menegaskan kembali “dukungan awal Belgia terhadap proses yang dipimpin oleh PBB untuk solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama oleh para pihak”. Demikian isi Deklarasi Bersama tersebut.
Pada kesempatan yang sama, kedua pihak menyepakati “eksklusivitas PBB dalam proses politik dan menegaskan kembali dukungannya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2703 (tahun 2023), yang mencatat peran dan tanggung jawab para pihak dalam mencari solusi yang realistis dan langgeng, solusi politik abadi berdasarkan kompromi”, tambah pernyataan itu. Dari pertemuan kedua pemerintahan itu terlihat bahwa kedua negara tetap pada komitmen bersama untuk mendukung program otonomi khusus yang diterapkan oleh Pemerintah Maroko atas wilayah kedaulatannya di Sahara Maroko. (PERSISMA/Red)
_Note: PERSISMA = Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Association of Indonesian Sahara Moroccan Brotherhood)_
