LIN-RI.COM

Brebes, Praktik penarikan dana pendidikan di SMPN 3 Brebes kini menuai sorotan tajam. Aktivis sosial sekaligus perwakilan wali murid, Muhammad Tangguh Pahari, secara terbuka membantah klaim pihak sekolah yang menyebut pungutan tersebut menerapkan sistem subsidi silang bagi siswa tidak mampu.

Tangguh menilai pernyataan Kepala Sekolah tersebut tidak lebih dari upaya menutupi fakta yang terjadi di lapangan.

“Klaim subsidi silang itu bohong besar. Fakta di lapangan menunjukkan siswa dari keluarga berpenghasilan rendah tetap dipaksa membayar dengan nominal yang sudah ditentukan,” ujar Tangguh dalam keterangan resminya kepada media, Detik-Nasional.com Kamis, (25/12/2025).

Temuan di Lapangan: Tekanan pada Keluarga Prasejahtera

Dalam investigasinya, Tangguh membeberkan bukti adanya tekanan dari oknum guru terhadap siswa yang orang tuanya hanya berpenghasilan Rp1,3 juta per bulan. Siswa tersebut diwajibkan membayar iuran bulanan sebesar Rp100.000 serta uang Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mencapai Rp850.000.

“Bahkan ada temuan di kelas 8, seorang siswa masih ditagih kekurangan Rp100.000 meskipun sudah menyetor Rp400.000. Karena keluarga tersebut benar-benar tidak mampu, akhirnya saya pribadi yang melunasi agar siswa tidak terus tertekan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa esensi sumbangan telah hilang ketika pihak sekolah menentukan angka dan jangka waktu pembayaran. “Sumbangan itu seharusnya sukarela. Jika nominalnya dipatok dan bersifat wajib, itu bukan lagi sumbangan, melainkan pungutan liar (pungli),” tegas Tangguh.

Benturan Aturan dan Payung Hukum

Praktik yang terjadi di SMPN 3 diduga kuat menabrak sejumlah regulasi pendidikan yang berlaku, di antaranya:

Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah: Menegaskan bahwa penggalangan dana hanya boleh dalam bentuk bantuan atau sumbangan yang bersifat sukarela, tidak mengikat, serta tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktunya.

Permendikbud No. 44 Tahun 2012: Melarang satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) yang menyelenggarakan program wajib belajar untuk memungut biaya satuan pendidikan.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas: Menjamin hak warga negara mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi finansial.

Desak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum Bertindak

Atas temuan tersebut, Muhammad Tangguh Pahari mendesak instansi berwenang untuk segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap manajemen SMPN 3.

“Kami meminta Inspektorat, Kejaksaan, dan pihak Kepolisian untuk memeriksa aliran dana sumbangan ini. Ada unsur paksaan dan dugaan pemerasan. Banyak wali murid yang takut bersuara karena adanya intimidasi terhadap anak-anak mereka di sekolah,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan adanya paksaan pembayaran terhadap siswa tidak mampu tersebut.

Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Red”

Merangin” Pembangunan Taman Kota di eks kantin PKK Kecamatan Bangko kini bertransformasi dari proyek estetika menjadi monumen kegagalan manajemen. Proyek senilai Rp 3,09 miliar ini tidak hanya melampaui tenggat waktu, tetapi juga ditengarai menabrak berbagai regulasi keselamatan kerja dan standar teknis

Proyek pembangunan taman kota senilai Rp 3.095.897.000 bersumber dari APBD Merangin resmi mangkrak. Selain kegagalan penyelesaian fisik, ditemukan pelanggaran serius terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan ketidakpatuhan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), seperti penggunaan pagar terpal yang tidak standar.

Tanggung jawab utama berada pada CV DD Kontraktor selaku pelaksana dan Archipta Consultindo sebagai konsultan pengawas yang dinilai gagal menjalankan fungsi supervisi. Ketegasan pemerintah daerah juga dipertanyakan setelah teguran Mediator Hubungan Industrial DPMPTSP-TK, Sadaruddin, diabaikan mentah-mentah oleh pelaksana.

Berlokasi di titik strategis pusat kegiatan masyarakat, yakni eks lahan kantin PKK Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.

Tepat pada 24 Desember 2025, yang merupakan hari ke-90 sekaligus batas akhir (deadline) kontrak kalender sejak ditandatangani pada 24 September 2025. Proyek berakhir dengan status belum selesai di tengah cuaca ekstrem.

Keterlambatan ini bukan sekadar masalah waktu, melainkan integritas. Muncul dugaan adanya “bekkingan” kuat di balik kontraktor sehingga mereka berani mengabaikan peringatan resmi dinas terkait APD pekerja. Selain itu, pengerjaan yang dipaksakan saat musim hujan berisiko tinggi merusak kualitas struktur beton dan kepadatan timbunan, yang berpotensi menyebabkan kegagalan bangunan di masa depan.

Jika pemerintah daerah tidak segera mengambil tindakan tegas (seperti pemutusan kontrak atau denda maksimal), kualitas infrastruktur Merangin akan terus merosot. LSM Sapurata dan Aliansi Masyarakat Bersatu Peduli Merangin (AMBPM) telah mengancam akan melakukan aksi massa sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap pengawasan proyek di Kabupaten Merangin.
Catatan Kritis:

Proyek ini adalah cermin buruknya sinergi antara pengawasan dinas dan komitmen rekanan. Uang rakyat sebesar 3 miliar rupiah terancam menjadi sia-sia jika bangunan yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi akibat pengerjaan yang terburu-buru (kejar tayang) di bawah guyuran hujan tanpa pengawasan ketat.

Reporter Gondo I
Tim Redaksi Prima

Tonjong,Brebes,Lin-ri,com.Jawa Tengah
BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa,yang seharusnya untuk mensejahterakan masyarakat desa,justru anggaran yang telah dikucurkan yang diambil dari Anggaran Dana Desa dari tahun 2017 – 2023 sama sekali tidak ada kegiatannya.

Anggaran sebesar Rp 375.856.480,- rupiah hanya terealisasinya Rp 15.000.000,-rupiah,itupun digunakan untuk pembelian alat hajatan seperti Piring,Gelas dan Alat Masak sebesar Rp 5.000.000,- rupiah untuk disewakan dan untuk BRI Link sebesar Rp 10.000.000,- rupiah.

Dari keterangan pengurus BUMDes yang lama yaitu NS priode 2017-2020 dan beberapa warga Desa Galuh Timur, saat ditemui media dan lembaga dirumahnya mengatakan,

“Tidak ada transparansi dari Pemerintah Desa tentang jumlah anggarannya yang dilontarkan untuk Bumdes” kata (NS)

Para pengurus BUMDes “Maju Berkah” tidak pernah memegang anggaran atau uang untuk pengadaan kegiatan Bumdes,semua anggaran di duga yang memegang Sekertaris Desa (Carik) dan Bendahara Desa.

“Semua anggaran Bumdes yang pegang Sekdes dan Bendahara,” kata ketiga pengurus Bumdes serempak

“kami hanya dijadikan ketua tapi tidak tahu laporan keuanganya dan bentuk kegiatannya apa saja,yang kami tahunya hanya untuk pembelian alat hajatan Rp 5 juta dan BRI Link 10 juta,itu saja,” kata (NS)

Dari keterangan pengurus Bumdes lama dan yang baru yaitu (AM) priode tahun 2020 sampai Maret 2025 memberikan keterangan yang sama.

“kalau saya tidak tahu masalah keuangan Bumdes,waktu ada pergantian pengurus lama ke pengurus baru tidak ada serah terima permodalan Bumdes dan untuk apa saja kegiatannya,termasuk tidak ada berita acaranya,” kata (AM)

Jadi selama tahun 2017 sampai Maret 2025 hanya permodalan untuk Bumdes Fiktif belaka atau dimanipulasi datanya saja oleh Pemerintah Desa Galuh Timur,Tonjong,Kabupaten Brebes.

BUMDes “Maju Berkah” dibentuk dari tahun 2017 dan sudah Tiga kali pergantian pengurus,dari tahun 2017 – 2020 yakni NS di tahun 2020-Maret 2025 AM dan per Maret 2025 sampai sekarang (BW)

Diharapa Aparatur Penegak Hukum dan Instansi terkait dengan adanya pemberitaan ini agar mengaudit semua Anggaran Dana Desa Galuh Timur.(Team Jawa Tengah)

Tim”Redaksi”

​CILACAP – Proyek vital Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal untuk Kelompok Tani (Kt.) Karya Manunggal di Desa Layansari, Kecamatan Gandrungmangu, kini menjadi sorotan tajam. Selain pengerjaannya yang melampaui batas waktu kontrak (deadline), sikap para pejabat di Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap yang terkesan saling lempar tanggung jawab memicu polemik terkait transparansi anggaran publik.

​Deadline Terlewati, Kontraktor Dinilai ‘Membandel’
​Proyek yang dikerjakan oleh CV. Bintang Surya Kencana Cilacap ini seharusnya rampung pada 15 November 2025. Namun, hingga pertengahan Desember, pekerjaan masih berlangsung dengan progres yang sangat lambat dan tidak proporsional.

​Dimas, selaku Konsultan Pengawas, menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja pelaksana. Ia mengaku telah berulang kali melayangkan teguran dan evaluasi tertulis, namun tidak mendapat respons positif.

​”Kontraktor terkesan ‘membandel’. Progres pekerjaan sangat lelet dan tidak menunjukkan profesionalisme, padahal deadline sudah jauh terlampaui,” ujar Dimas dengan nada tegas.

​Manajemen Tertutup dan Sulit Dikonfirmasi

​Kesan tidak profesional juga ditunjukkan oleh pihak pelaksana lapangan. Riyan, yang diidentifikasi sebagai penanggung jawab lapangan dari CV. Bintang Surya Kencana, memilih menghindar saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon.

​”Maaf, saya lagi sibuk dan masih ada urusan kantor,” cetus Riyan singkat sebelum mematikan sambungan telepon, tanpa memberikan penjelasan mengenai kendala keterlambatan proyek yang sangat dibutuhkan petani tersebut.

​Pejabat Dinas Pertanian Saling Lempar Bola

​Ironisnya, ketika permasalahan ini dikonfirmasi kepada pihak Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, respons yang didapat justru menambah daftar panjang ketidakjelasan. Terjadi aksi saling lempar tanggung jawab antara Kepala Bidang (Kabid) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

​Saat dihubungi melalui pesan singkat, Kabid Dinas Pertanian Cilacap berdalih bahwa masalah tersebut bukan merupakan ranah kewenangannya. “Itu bukan kewenangan ku mas, nanti tak sampaikan ke PPK dan PPTK-nya,” tulisnya singkat.

​Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh pihak PPK. Saat dihubungi secara terpisah, PPK justru mengarahkan kembali ke pihak Kabid. “Hubungi Pak Kabid, saya tidak tau hal itu. Saya tidak mengurusi irigasi, coba hubungi Pak Kabid saja,” jawabnya, seolah enggan mengurusi carut-marut proyek tersebut.

​Desakan Tindakan Tegas

​Sikap saling lempar tanggung jawab di internal dinas ini memicu dugaan adanya lemahnya pengawasan dan manajemen proyek yang berisiko merugikan negara serta masyarakat tani. Para petani di Desa Layansari kini merasa khawatir proyek irigasi yang sangat krusial bagi produktivitas lahan mereka akan terbengkalai.

​Menanggapi hal ini, berbagai pihak mendesak agar Pemerintah Kabupaten Cilacap segera mengambil tindakan tegas. Sanksi administrasi berupa denda keterlambatan hingga pemutusan kontrak (black list) terhadap CV. Bintang Surya Kencana Cilacap harus dipertimbangkan secara serius demi menjamin hak-hak publik dan kepastian pembangunan di wilayah tersebut.

​(team)

​CILACAP – Proyek vital Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal untuk Kelompok Tani (Kt.) Karya Manunggal di Desa Layansari, Kecamatan Gandrungmangu, kini menjadi sorotan tajam. Selain pengerjaannya yang melampaui batas waktu kontrak (deadline), sikap para pejabat di Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap yang terkesan saling lempar tanggung jawab memicu polemik terkait transparansi anggaran publik.

​Deadline Terlewati, Kontraktor Dinilai ‘Membandel’
​Proyek yang dikerjakan oleh CV. Bintang Surya Kencana Cilacap ini seharusnya rampung pada 15 November 2025. Namun, hingga pertengahan Desember, pekerjaan masih berlangsung dengan progres yang sangat lambat dan tidak proporsional.

​Dimas, selaku Konsultan Pengawas, menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja pelaksana. Ia mengaku telah berulang kali melayangkan teguran dan evaluasi tertulis, namun tidak mendapat respons positif.

​”Kontraktor terkesan ‘membandel’. Progres pekerjaan sangat lelet dan tidak menunjukkan profesionalisme, padahal deadline sudah jauh terlampaui,” ujar Dimas dengan nada tegas.

​Manajemen Tertutup dan Sulit Dikonfirmasi

​Kesan tidak profesional juga ditunjukkan oleh pihak pelaksana lapangan. Riyan, yang diidentifikasi sebagai penanggung jawab lapangan dari CV. Bintang Surya Kencana, memilih menghindar saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon.

​”Maaf, saya lagi sibuk dan masih ada urusan kantor,” cetus Riyan singkat sebelum mematikan sambungan telepon, tanpa memberikan penjelasan mengenai kendala keterlambatan proyek yang sangat dibutuhkan petani tersebut.

​Pejabat Dinas Pertanian Saling Lempar Bola

​Ironisnya, ketika permasalahan ini dikonfirmasi kepada pihak Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, respons yang didapat justru menambah daftar panjang ketidakjelasan. Terjadi aksi saling lempar tanggung jawab antara Kepala Bidang (Kabid) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

​Saat dihubungi melalui pesan singkat, Kabid Dinas Pertanian Cilacap berdalih bahwa masalah tersebut bukan merupakan ranah kewenangannya. “Itu bukan kewenangan ku mas, nanti tak sampaikan ke PPK dan PPTK-nya,” tulisnya singkat.

​Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh pihak PPK. Saat dihubungi secara terpisah, PPK justru mengarahkan kembali ke pihak Kabid. “Hubungi Pak Kabid, saya tidak tau hal itu. Saya tidak mengurusi irigasi, coba hubungi Pak Kabid saja,” jawabnya, seolah enggan mengurusi carut-marut proyek tersebut.

​Desakan Tindakan Tegas

​Sikap saling lempar tanggung jawab di internal dinas ini memicu dugaan adanya lemahnya pengawasan dan manajemen proyek yang berisiko merugikan negara serta masyarakat tani. Para petani di Desa Layansari kini merasa khawatir proyek irigasi yang sangat krusial bagi produktivitas lahan mereka akan terbengkalai.

​Menanggapi hal ini, berbagai pihak mendesak agar Pemerintah Kabupaten Cilacap segera mengambil tindakan tegas. Sanksi administrasi berupa denda keterlambatan hingga pemutusan kontrak (black list) terhadap CV. Bintang Surya Kencana Cilacap harus dipertimbangkan secara serius demi menjamin hak-hak publik dan kepastian pembangunan di wilayah tersebut.

​(team)