PBH
Beranda blog Halaman 18

Perkuat Silaturahmi, Kapolri-Panglima TNI Hadiri Safari Ramadhan di Polda Lampung

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

LAMPUNG – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri acara Safari Ramadhan di Polda Lampung, Rabu (26/3/2025).

Kapolri dan Panglima bersilaturahmi dengan seluruh Ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga unsur Forkopimda dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu diserahkan juga santunan dari Kapolri kepada anak yatim-piatu.

Terkait kegiatan Safari Ramadhan, Sigit sebelumnya menuturkan bahwa, acara ini merupakan ajang untuk terus menjalin silaturahmi dan semakin menguatkan sinergisitas antara TNI, Polri, Ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh unsur elemen lainnya.

Selain itu, kata Sigit, kegiatan ini juga bersamaan dengan momentum Bulan Suci Ramadhan serta menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.

Dengan terwujudnya sinergisitas, Sigit menyebut, akan menciptakan situasi kamtibmas yang aman, lancar dan damai.

“Kita harapkan dengan sinergisitas yang ada kegiatan semua berjalan aman, lancar dan tertib demikian pula dengan sinergitas yang ada kita harapkan stabilitas kamtibmas politik, keamanan tetap terjaga,” ujar Sigit.

Tentunya, dikatakan Sigit, hal ini bisa mendorong terwujudnya program Pemerintah, dalam hal ini Asta Cita. Dan juga program yang dihubungkan antara pusat dan daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terjaga dan berlanjut untuk kebaikan bagi kita semua khususnya masyarakat dan terus mendukung kami untuk bisa menjaga stabilitas kamtibmas dan tentunya ini yang menjadi harapan kita semua,” tutup Sigit.

Red”

Aduannya Dihentikan Penyidik, Pengasuh Ponpes Karangtengah Gugat PMH Kasat Reskrim dan Kapolres Demak

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

Demak, – Akibat aduannya dihentikan oleh penyidik unit 1 Pidum Satreskrim Polres Demak pengasuh Ponpes di Karangtengah Demak Muhammad Mujaddad yang akrab di sapa Gus Moh ini menggugat PMH Kasat Reskrim dan Kapolres Demak. Sidang pertama gugatan PMH tersebut berlangsung pada Selasa (25/03/25) di ruang Cakra Pengadilan Negeri Demak.

Menurut Gus Moh gugatan itu berdasar dari aduannya ke Satreskrim Polres Demak sejak 28 Oktober 2023 terkait tindak pidana pasal 167 KUHP yaitu seseorang yang bernama Muh. Syarifudin yang memasuki pekarangan atau rumah tanpa ijin.

“Aduan kita sudah berjalan sekitar satu tahun dan akhirnya dikeluarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang menyatakan aduan kita dihentikan dengan alasan tidak cukup alat bukti, padahal alat bukti dan saksi yang kita sampaikan sudah jelas dan terang”, terang Gus Moh didampingi empat kuasa hukumnya dari LBH Tajam dan CJPW.

Gus Moh menerangkan jika penyidik yang menangani perkaranya ini cenderung justru berpihak kepada terlapor dan selalu beralasan jika terlapor adalah orang tidak waras namun tidak bisa membuktikan surat keterangannya dan saat saya bantah dengan bukti screenshot facebook milik terlapor penyidik hanya diam.

“Sangat tidak mungkin seorang yang tidak waras bisa bermain medsos di facebook dan berinteraksi dengan teman-teman di duniaya maya tersebut dan dalam agenda konfrontasi dengan terlapor kita sudh hadir di Polres tapi terlapor tidak dihadirkan dan hanya menyebut akan berkoordinasi dengan Bambang kuasa hukumnya namun saat ditanya surat kuasa tidak bisa menunjukan ”, ungkap Gus Moh.

Sementara itu Aris Soenarto, SH yang juga ketua CJPW (Central Java Police Watch) selaku kuasa hukum Gus Moh mengatakan pihaknya akan mengawal kasus ini sampai tuntas dan dia berharap dengan adanya gugatan PMH ini akan membuat kinerja anggota Polri akan lebih professional.

“Jadi gugatan ini selain untuk mencari keadilan klien kami yang dirugikan oleh oknum penyidik Satreskrim Polres Demak juga sebagai bentuk kecintaan kita sebagai warga negara Indonesia kepada institusi Polri agar penyidiknya bisa bekerja secara professional”, tegas Aris.

Salah satu kuasa hukum lainya R.Sefrin Ibnu W,SH,MH menyebut selain melakukan gugatan PMH di PN Demak, pihaknya juga telah melaporkan penyidik Sat Reskrim Polres Demak ini ke Propam Polda Jawa Tengah.

“Pagi tadi agenda sidang pertama masih menunggu kehadiran perwakilan dari Kapolri selaku Tergugat 1 yang belum hadir dan sidang kedua perkara perdata nomer :16/Pdt.G/2025/PN Dmk akan dilanjutkan pada Hari Kamis (10/04/25) mendatang”, terang R.Sefrin yang juga ketua LBH Tajam pada Selasa (25/03/25) usai persidangan di PN Demak.

Menurut Sefrin, perkara yang diadukan oleh kliennya ini termasuk perkara ringan namun penangannya berlarut-larut dan akhirnya malah dihentikan yang akibatnya sangat merugikan kliennya.**SF

Red”

Diduga Kades Tambatan Kec. Teluk Keramat Penyalahgunaan Jabatan Desa, Inspktorat Segera Menindak Lanjuti Laporan Warga

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

SAMBAS,” Sejumlah warga Desa Tambatan, Kecamatan Teluk Keramat, mendatangi kantor inspektorat Kabupaten Sambas kalimantan Barat mengadukan pengelolaan dana desa terkait pembangunan gedung Balai desa. Selasa, 25 Maret 2025.

Masyatakat menilai Kades Tambatan menjadi pemborong proyek di Desa nya sendiri secara langsung tanpa melalui Kasi Kesra selaku PKA, serta tanpa melibatkan TPK.

yang dimana untuk pengadaan barang dan jasa sebagian besar dilakukan oleh kades, yang membuat masyarakat menduga ada kejanggalan terkait pengelolaan anggaran Dana Desa (DD).

Yang menambah kecurigaan warga tentang kejanggalan terkait pembangunan tersebut ialah, tidak adanya sikap tegas dari Para pimpinan BPD dan sebagian anggota bpd terhadap kejanggalan tersebut. Sehingga warga menilai pengawasan yg dilakukan oleh BPD sangat – sangat lemah .

Salah satu perwakilan masyarakat mengatakan kedatangan mereka ke Inspektorat mengadukan salah satu kegiatan proyek gedung balai desa yang menggunakan anggaran Dana Desa tahun 2024. yang mana dikelola oleh Kades Tambatan dinilai masyarakat kurang transparan dan tidak sesuai dengan RAB yang ada.

“Alhamdulillah, kedatangan kami di inspektorat di sambut baik oleh Irban 4 dan mereka menanggapi keluhan yang kami adukan, dalam waktu dekat inspektorat akan Menyurati Desa Tambatan dan akan mengaudit Pengelolaan anggaran Dana Desa tahun 2024,” Ujarnya.

“kami berharap adanya audit anggaran desa oleh inspektorat ke Desa Kami, langkah ini diharapkan dapat menjawab keresahan warga sekaligus dapat memperbaiki tata kelola Pemdes Tambatan,”Harapnya.

LSM GRAK Sambas Andri mayudi selaku ketua, Meminta Pihak inspektorat untuk Segara mengaudit persoalan tersebut dengan pemeriksaan Seksama secara Objektif transparan agar ada kepastian Hukum dan adminitrasi sehingga kembali kepercayaan Publik dengan tranparansi akuntabilitas tetang pengelolaan anggaran Pemerintahan desa.

“Pemerintahan desa tak boleh ‘main mata’ dengan pelaksanaan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab harus sesuai regulasi. Terlebih jika Kelapa Desa (Kades) justru terlibat dalam mengurusi pekerjaan proyek
Jabatan Kades harus dilandasi komitmen dan motivasi pengabdian untuk membangun daerah, bukan untuk memperkaya diri sendiri, “Tegasnya.

“Jangan sampai kepala desa yang merencanakan pembangunan, yang juga melaksanakan pembangunan dan Kepala desa sebagai perencana serta sebagai pelaksana dan kepala desa juga yang mempertanggungjawabkan.
Kita tunggu inspektorat dalam melakukan pengauditan anggaran desa Tambatan kecamatan Teluk Karamat tersebut, ” Tutupnya.

(Tim)

Sinergi Kolaborasi Komunitas Organisasi Masyarakat Pers Indonesia (KOMPI) , FWJI, PPRI bersama LBH Dewan Adat BAMUS Betawi

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

Tangerang Selatan | Komunitas Organisasi Masyarakat Pers Indonesia (KOMPI) terus menguatkan silaturahmi & sinergi kolaborasi dalam kerjasama antar organisasi pada bulan ramadhan. Ade Gunawan – Humas FWJI (Forum Wartawan Jaya Indonesia menginisiasi berdirinya KOMPI (Komunitas Organisasi Masyarakat Pers Indonesia) bersama rekan – rekan media untuk saling berhimpun dan saling bekerjasama antar lintas organisasi media / jurnalis / wartawan dan KOMPI juga menginisiasi untuk mengembangkan bisnis jaringan dalam program kerjasama bersama lintas organisasi masyarakat, perusahaan maupun pemerintah serta stake holder lainnya.

Alhamdulillah KOMPI pada hari sabtu hingga rabu, tanggal 22 s/d 26 Maret 2025 pertemuan silaturahmi terus berjalan, awal pertemuan dari arisan mingguan rutin yang dilakukan rekan – rekan media dari lintas organisasi pers di tempat wisata situ parigi pada hari sabtu 22 Maret 2025 yang kemudian jadi cikal bakal terbentuknya KOMPI (Komunitas Organisasi Masyarakat Pers Indonesia).

Pertemuan silaturahmipun berlanjut pada hari sabtu & minggu 23 – 24 Maret 2025 di Kantor Berita Lensa Nusantara (Lennus) yang beralamat di Pondok Sakinah II, Kp. Rawa Barat RT 002/016, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten yang dipimpin oleh M. Kabul Syahroni pimprus & pimred berita lennus, hadir rekan – rekan media dalam pertemuan Ade Gunawan, Rizal, Nunung , Edi Reza dan Q Noy. Nunung dari organisasi MIO menginisiasi untuk bertemu Sapto rekannya yang berprofesi sebagai lawyer pada hari senin 24 Maret untuk bisa segera mensurvei tempat yang akan dijadikan kantor sekretariat KOMPI dan Organisasi Media lainnya. Dan Ade Gunawan mengusulkan kepada M. Kabul Syahroni pada hari selasa untuk bersilaturahmi bertemu dengan ketua umum PPRI (Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen) Indonesia – Ikin Roki’in.

Dan Hari Senin pun berlanjut pertemuan tim pendiri KOMPI untuk bersilaturahmi dengan Sapto Wibowo Susanto, SH seorang lawyer yang beralamat di Jl. Legoso Selatan 1 Pisangan Ciputat Timur Tangerang Selatan.Pertemuanpun berlangsung dengan Sapto Wibowo Susanto, SH dan hadir dalam pertemuan Ade Gunawan, M. Kabul Syahroni, Rizal, Nunung & Edi Rizal. Pertemuan singkat para pendiri KOMPI tersebut menghasilkan kesepakatan kerjasama dengan Sapto Wibowo Susanto, SH dengan mempersilakan KOMPI untuk bergabung berkantor bersama di kantor lawyernya. Dan Sapto Wibowo Susanto, SH yang juga sebagai Direktur LBH Dewan Adat Bamus Betawi sepakat untuk saling bersinergi kolaborasi & kerjasama antara KOMPI bersama organisasi nya. Ade Gunawan & M. Kabul Syahroni mewakili pendiri KOMPI juga bertemu silaturahmi pada hari selasa 25 Maret 2025 dengan Ketua PPRI – Ikin Roki’in SE untuk mengajak bersinergi kolaborasi Organisasi PPRI bersama KOMPi. Dan Ade Gunawan juga mereferensikan M. Kabul Syahroni untuk pendirian PPRI untuk wilayah propinsi banten kepada Ketua Umum PPRI – Ikin Roki’in dan Ketum PPRI sepakat untuk memberikan surat mandat kepada M. Kabul Syahroni untuk mendirikan PPRI Provinsi Banten.

Ade Gunawan & M. Kabul Syahroni pun menceritakan pendirian KOMPI dan kerjasama KOMPI dengan Direktur LBH Dewan Adat Bamus Betawi – Sapto Wibowo Susanto, SH serta mengajakan Ketum PPRI untuk besilaturahmivv bersedia menjadi penasehat KOMPi dan Ketum. PPRI bersedia untuk bersilaturahmi untuk PPRI bisa saling bersinergi kolaborasi ndan bekerjasama dengan Sapto WS. SH – Ketua LBH Dewan Adat Bamus Betawi. Dan Ketum PPRI – Ikin Roki’in bersama pendiri KOMPI – Ade Gunawan pada hari rabu, 26 Maret 2025 pun bertemu untuk silaturahmiv ke kantor Sapto Wibowo Susanto, SH dan menghasilkan kesepakatan kerjasama organisasi untuk saling sinergi kolaborasi dan support dalam berbagai program kerja dan akan segera dilaksanakan pada bulan april 2025 selesai perayaan hari ldul Fitri.

Diakhir pertemuan Ade Gunawan perwakilan tim pendiri KOMPI & sebagai perwakilan humas DPP FWJI, Ikin Roki’in SE – Ketua Umum PPRI & Sapto Wibowo, SH menyimpulan hasil pertemuan semuanya sepakat untuk saling support, bekerjasama bersinergi dan berkolaborasi dalam program bersama antara KOMPI, FWJI, PPRI & LBH Dewan Adat Bamus Betawi. Pertemuanpun berakhir dengan foto bersama sebagai jejak dokumentasi digital.

Red”

Tinjau Pelabuhan Merak, Kapolri Sebut Terjadi Penguraian Kepadatan Imbas Kebijakan Diskon Tiket dan WFA

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

Banten.Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau terminal eksekutif Pelabuhan Merak dan menerima paparan kesiapan mudik 2025 di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (26/3/2025). Dalam tinjauan ini, Kapolri bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menko PMK Pratikno.

Kapolri menyampaikan sesuai arahan dan perintah Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan mudik tahun 2025 harus berjalan lebih baik dari tahun 2024.

“Kami tadi melihat kesiapan di rest area km 57 dan saat ini dipimpin bapak Menko PMK kami melaksanakan pengecekan terkait dengan kesiapan pelayanan mudik khususnya di jalur penyebarangan Merak Bakauheni,” kata Sigit.

Lebih lanjut, Sigit mengatakan, pihaknya juga melaksanakan rapat koordinasi melalui zoom meeting untuk memitigasi puncak arus mudik yang diprediksi terjadi tanggal 28 Maret mendatang.

Dari beberapa kebijakan yang dilakukan, kata Sigit, terjadi penguraian pergerakan arus mudik masyarakat khususnya di jalur penyebrangan. Kebijakan tersebut diantaranya diskon tiket kapal hingga work from anywhere (WFA).

“Dilaporkan di H-10 sampai H-8 terjadi peningkatan dibanding pada saat lebaran 2024. Tentunya ini menjadi bagian dan upaya kita untuk bisa mengurai puncak mudik. Masih ada waktu di H-5 sampai H-3 puncak mudik dan masih tersisa kurang lebih hampir 170 ribu kendaraan yang akan menyebrang. Oleh karena itu tentunya juga menjadi perhatian kita semua ini bisa terurai dan puncak arus mudik bisa berkurang,” katanya.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun mengimbau agar masyarakat memanfaatkan waktu siang hari untuk melakukan perjalanan mudik. Sebab pergerakan siang hari lebih lengang dibandingkan malam hari menjelang pagi.

“Kalau ini kepadatan terurai dan siang hari dimanfaatkan harapan kita puncak arus mudik bisa kita kelola,” ujarnya.

Sigit juga menyampaikan terima kasih atas kesiapan pengelolaan apabila terjadi kepadatan yakni dengan menyiapkan buffer zone di jalan tol dan dermaga. Selain itu, ada juga pengaturan kendaraan di gerbang tol Cilegon Timur agar tak terjadi kepadatan.

Dengan semua kebijakan yang dilakukan, Sigit pun berharap pelaksanaan mudik tahun 2025 dapat berjalan dengan baik.

“Telah diatur gerbang tol Cilegon Timur untuk mengatur kendaraan roda empat, kendaraan truk yang akan masuk dan kendaraan roda dua ini sudah diatur dari awal kemudian ini tidak terjadi crowded. Kita imbau ini diumumkan di rest area sebelumnya maupun di gerbang tol sebelum masuk Cilegon Timur sehingga masyarakat sudah tersosialisasi. Terima kasih juga tiket online sudah berjalan normal dan diskon. Kita harapkan ini semua bisa dimanfaatkan dengan baik dan mudik 2025 khususnya penyebrangan bisa terlayani dengan baik,” katanya.

Red”

Oknum LSM Pakai Mobil bodong, Srikandi Ganisa Minta Satlantas Kota Bekasi Tindak Tegas ” Mobil Harus Diamankan “

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

BEKASI, ***** – Ketua Lembaga Bantuan Hukum DPP Srikandi Gerakan Anti Narkotika Indonesia (Ganisa) Mastaria Manurung mendesak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kota Bekasi untuk menangkap atau mengamankan kendaraan diduga tanpa dokumen resmi atau kendaraan bodong digunakan oleh oknum Ketua LSM.

Pasalnya mobil Agya aslinya warna Putih yang digunakan oknum ketua LSM tersebut Bodong, karena tidak sesuai dengan warna yang tertera di data Samsat dimana kendaraan tersebut saat ini mengunakan No Polisi B 2701 KZT berwarna Grey.

Mastara Manurung menilai tindakan represif ini harus segera dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kendaraan bodong dan juga diduga kuat oknum ketua LSM yang dimaksud terlibat sindikat penjualan mobil Bodong.

“Mengamankan kendaraan bodong yang di pakai oleh oknum ketua LSM tersebut harus dilakukan karena oknum tersebut diduga hendak mencelekai saya dan keluarga saya saat dijalan dan peristiwa itu sudah saya laporkan ke Polres Bekasi kota”, ujarnya

Ria sapaan akrabnya menambahkan mobil bodong tersebut sering kali digunakan oleh oknum Ketua LSM untuk aktivitas lembaganya dan berkeliaran dijalan raya.

Oleh karena itu, Satlantas Polres Bekasi Kota harus tegas dan serius dalam menangani kasus tersebut karena pihaknya sudah membuat Aduan Masyarakat (Dumas) ke Satlantas Polres Bekasi Kota secara resmi.

“Kami berharap pihak kepolisian dapat tegas segera mengamankan Mobil tersebut, Ini penting untuk menjaga keamanan dan sekaligus menegakkan hukum berkeadilan”, harapnya.

Ria meminta aduan yang sudah dilayangkan ke Satlantas polres Bekasi Kota segera ditindaklanjuti agar kasus dugaan sindikat mafia mobil Bodong segera terungkap dan pelakunya tertangkap

“Saya minta Satlantas Polres Bekasi Kota segera mengamankan mobil tersebut dan menangkap pelaku agar hukum bisa ditegakkan”, pintanya.(****)

Red”

Warga Patimuan Tuntut Keadilan. Kasus Tukar Guling Bengkok Bangun Reja dan Dugaan Pungli PTSL

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

Cilacap Lin RI. com – Warga Desa Patimuan, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 26 Maret 2025.

Menuntut keadilan terkait dugaan ketidakberesan dalam program tukar guling tanah bengkok Desa Bangun Reja dan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Mereka menduga adanya oknum Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli), penutupan informasi, dan tebang pilih.

Menurut perwakilan warga, Sawon, sejumlah warga yang telah melunasi pembayaran tanah bengkok sejak awal kesepakatan, hingga kini belum menerima hak mereka. Sementara itu, warga lain yang baru-baru ini melunasi pembayaran justru sudah mendapatkan sertifikat tanah melalui program PTSL.

“Kami sudah melunasi pembayaran sejak awal, tapi kenapa sampai sekarang belum mendapatkan hak kami? Sementara yang baru melunasi malah sudah dapat sertifikat. Ada apa dengan Kepala Desa? Kami merasa dibohongi,” ujar Sawon.

Warga juga mengungkapkan adanya dugaan praktik pungli dalam program PTSL. Mereka menuding oknum Kepala Desa dan Pokmas mematok biaya pengurusan sertifikat yang bervariasi, mulai dari Rp450.000 hingga Rp600.000. Bahkan, ada dugaan tambahan “uang pelicin” yang diminta untuk mempercepat proses pengurusan sertifikat.

“Biaya PTSL yang ditetapkan tidak seragam. Ada yang bayar Rp450.000, ada yang Rp600.000. Belum lagi ada yang diminta uang tambahan agar sertifikatnya cepat jadi. Ini jelas pungli,” tambah Sawon.

Warga menduga oknum Kepala Desa dan Pokmas sengaja mempersulit proses penerbitan sertifikat bagi warga yang tidak memberikan “uang pelicin”.

“Kami menduga ada permainan uang di sini. Warga yang tidak memberi uang pelicin dipersulit, sementara yang memberi uang pelicin dipermudah,” tegas Sawon.

Selain itu, warga juga menduga adanya praktik tebang pilih dalam proses penerbitan sertifikat PTSL. Mereka mencurigai adanya perlakuan khusus dari Pokmas dan Kepala Desa terhadap warga tertentu.

“Kami melihat ada dugaan tebang pilih dalam proses ini. Warga yang dekat dengan Pokmas atau Kepala Desa sepertinya lebih diutamakan. Ini tidak adil,” ungkap seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.

Dalam perkembangan terbaru, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dari Polresta Cilacap dikabarkan telah mengetahui permasalahan ini dan telah meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk pelaku sejarah tukar guling tanah bengkok. Selain itu, pihak Kecamatan Patimuan melalui Camat juga telah meminta data kwitansi pelunasan kepada perwakilan warga, Tugiman, di ruang Sekcam.

Selain itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cilacap juga dikabarkan telah mengetahui permasalahan ini.

Menurut Heri dari BPN, program PTSL seharusnya gratis dan dibiayai oleh dana Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini membuat warga bingung mengapa mereka dimintai biaya hingga ratusan ribu rupiah.

“Kami bingung, katanya program PTSL gratis, kok kami dimintai bayaran sampai segitu besarnya?” ungkap seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.

“Kami berharap dengan adanya keterlibatan APH, pihak kecamatan, dan BPN, masalah ini dapat segera diselesaikan dan keadilan dapat ditegakkan,” kata Sawon.

Warga menuntut APH untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi mereka. Mereka juga meminta pihak kecamatan dan kepolisian untuk memberikan penjelasan yang jelas dan kepastian jawaban terkait masalah ini.

“Kami tidak ingin menjadi korban dari perilaku pejabat pemerintah desa yang hanya mencari keuntungan pribadi. Kami menuntut keadilan,” tegas Sawon.

Menanggapi permasalahan ini, Camat Patimuan menyatakan bahwa isu ini telah disampaikan kepada DPR Komisi A saat kunjungan kerja mereka ke wilayah Kecamatan Patimuan.

“Permasalahan ini sudah kami sampaikan kepada DPR Komisi A saat kunjungan kerja mereka ke wilayah Kecamatan Patimuan beberapa waktu lalu. Kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik dan menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan prosedur yang berlaku,”tim (tg)

Redaksi”(tg)

Gempar! Puluhan Warga Salatiga Tertipu Skema Investasi WPONE, Kerugian Capai Miliaran Rupiah

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

Salatiga – puluhan warga dari berbagai desa dan kota di sekitar Salatiga memadati kantor Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Salatiga pada Minggu, 23 Maret 2025. Mereka datang dengan penuh harapan, mengadukan nasib setelah dana yang mereka investasikan melalui aplikasi WPONE tak bisa dicairkan kembali.

Aplikasi WPONE diduga menjalankan skema penipuan berkedok investasi dengan menawarkan program deposit uang yang diklaim bisa menghasilkan keuntungan besar. Para korban dijanjikan bahwa dana mereka akan diputar dalam aktivitas trading valuta asing, yang disebut-sebut mampu memberikan profit berlipat ganda dalam waktu singkat. Namun, harapan itu sirna ketika saldo mereka tiba-tiba tak bisa ditarik, sementara pihak pengelola WPONE menghilang tanpa jejak.

Jeritan Korban: Dari Ratusan Ribu hingga Ratusan Juta Rupiah Raib

Salah satu korban, Sri, warga Kecamatan Sidomukti, mengungkapkan bahwa ia telah menyetor Rp20 juta ke aplikasi WPONE setelah tergiur janji keuntungan yang besar. Namun, saat ingin menarik dananya, ia justru tak bisa mengakses aplikasi tersebut.

“Saya sudah setor semua tabungan saya. Awalnya bisa ditarik sedikit demi sedikit, tapi sejak bulan lalu sudah tidak bisa lagi. Saya benar-benar kehilangan harapan,” ungkapnya sambil menangis.

Senada dengan Sri, Bapak Sugeng dari Kecamatan Tingkir mengaku telah menyetorkan Rp100 juta dengan harapan bisa mendapat keuntungan untuk biaya pendidikan anaknya. Kini, ia hanya bisa pasrah karena uang tersebut tak bisa kembali.

Dari data sementara yang dihimpun oleh LCKI Salatiga, pada hari pertama sebanyak 25 orang telah melaporkan kerugian mereka, dengan total mencapai hampir Rp1 miliar. Namun, diperkirakan jumlah korban bisa jauh lebih besar, dengan akumulasi dana yang tersedot mencapai miliaran rupiah.

Dugaan Jaringan Terorganisir, Oknum FT dan AS Diduga Dalang Penipuan

Menurut informasi yang diperoleh dari para korban, skema investasi WPONE ini dijalankan dengan sistem up-line, di mana AS, seorang leader jaringan dari Jawa Tengah, diduga berperan sebagai perekrut utama. Bersama dengan oknum berinisial FT, mereka disebut-sebut sebagai dalang utama yang membujuk masyarakat untuk berinvestasi dengan janji keuntungan besar.

Pengacara Joko Tirtono, S.H., yang akrab disapa Bang Jack, dengan tegas menyatakan bahwa kasus ini harus diusut tuntas.

“Kami melihat indikasi kuat bahwa ini adalah penipuan terorganisir. Kasihan masyarakat kecil yang menjadi korban. Banyak dari mereka adalah ibu rumah tangga yang rela mengorbankan tabungan demi keuntungan yang ternyata hanya tipu daya,” ujar Bang Jack.

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada para korban.

“Kami di LCKI tidak akan tinggal diam. Kami akan mengawal kasus ini hingga para pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Para korban berhak mendapatkan keadilan,” tegasnya.

LCKI Jawa Tengah Siap Laporkan ke Aparat Penegak Hukum

Dengan semakin banyaknya laporan korban, LCKI Provinsi Jawa Tengah telah mengambil langkah untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.

“Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti kuat, termasuk tangkapan layar transaksi, percakapan dengan oknum leader, serta testimoni dari para korban. Kami mendesak pihak kepolisian segera bertindak agar tidak ada lagi korban baru yang berjatuhan,” ungkap salah satu perwakilan LCKI Jawa Tengah.

Harapan Korban: Keadilan dan Uang yang Kembali

Para korban berharap agar kasus ini bisa segera terungkap dan pelaku penipuan WPONE dapat ditangkap. Mereka juga meminta agar pemerintah lebih ketat dalam mengawasi aplikasi investasi ilegal agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak WPONE belum memberikan tanggapan resmi, sementara akun media sosial serta situs resminya sudah tidak dapat diakses.

Kasus ini kini menjadi perhatian serius masyarakat dan diharapkan segera mendapat tindak lanjut dari aparat hukum. Apakah para korban bisa mendapatkan kembali hak mereka?(mr)

Red”

Kapolres Wajo diminta Tangkap Mafia BBM Bersubsidi di Wajo Berulah Lagi, Ancam Wartawan dengan Parang!

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

Wajo,
Dugaan praktik mafia BBM bersubsidi jenis solar di Wajo kembali marak. Kali ini, pelaku yang Sedang di temukan di jalan poros Bone Wajo kecamatan Pammana mengangkut solar sebanyak 70 jergen lebih, pelaku menghalang halangi Wartawan mengambil gambar atau video dengan mengancam wartawan dengan Parang saat dimintai klarifikasi.

Kejadian terjadi pada Selasa (25/03/2025) pagi dini hari sekitar pukul 02.30. Sebuah mobil pick up yang diduga mengangkut BBM bersubsidi jenis solar terjebak disamping Islamic senter akibat ban sebelah kiri belakangnya tertanam dalam tanah karena muatan yang berlebihan.

Sopir Pick up bernama ilham bersama “Sul”, yang diduga berada di bawah pengaruh obat obatan, mengaku sedang mengangkut solar yang diperoleh dari kabupaten tetangga. “Sul” menolak difoto dan mengancam wartawan dari media jelajahpos.com dengan parang saat di dekati dan dimintai klarifikasi.

“Saya tidak memotretnya tapi saya videokan. Ini bukti bahwa mafia solar di Wajo tidak memandang waktu untuk melakukan penyelundupan baik di siang hari maupun di malam hari,” ujar wartawan tersebut.

“Terus itu video mau di apa mau di apa,” teriak “Sul” sambil menurunkan sehelai parang dari mobil pick up.

Sopir Pick up yang bernama ilham mengatakan bahwa mereka bekerja atas perintah “ARI” yang berdomisili di Siwa.

“Kita bicara saja sama bos saya, yang bernama ARI, yang berdomisili di Siwa,” jelas ilham.

Kejadian ini menimbulkan keprihatinan besar dan membuktikan bahwa praktik mafia BBM bersubsidi di Wajo masih sangat merajalela dan tidak memandang hukum, bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan yang bertugas.

Pihak berwenang diminta untuk menindak tegas pelaku mafia BBM bersubsidi yang terlibat dalamkasus ini.

“Kami meminta Kapolres Wajo dan Kasat Reskrim Polres Wajo untuk melakukan penangkapan terhadap tiga pelaku ini, ARI, SUL, dan ILHAM,” tegas wartawan dari jelajahpos.com.

Tindakan tegas diperlukan untuk menghentikan perbuatan ilegal dan mengancam ini serta menjamin bahwa BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya.

(redaksi” Tim)

Sahabat New Peduli Bagi Bagi Takjil di Cimahi Jabar

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

CIMAHI. Seputar Indonesia – Komunitas SAHABAT New kota Cimahi Jawa Barat peduli, membagi bagi Takjil kepada warga yang melewati jembatan jalan raya pemkot menuju Ciawitali di kota itu minggu petang (23/3).

Pembagian takjil oleh komunitas sahabat new dalam upaya ikut menyemarakkan bulan suci Romadhan 1446 Hijriyah tahun 2025 Masehi. Sepuluh hari terakhir jelang idul fitri dijaga jaga oleh kaum muslimin yaitu untuk meraih Malam LAILATUL QODAR.

Komunitas Sahabat News yang sudah lama berdiri tempat berhimpun ibu ibu muda dan lansia. Dalam kegiatan yang dibarengi dengan hiburan musik menghidupkan suasana dengan ” Sing a song” sambil menikmati makanan dan minuman favorit.

Ketua komunitas SAHABAT New Dedeh Widianingsih mengung kapkan kebertahanannya untuk mengaktifkan organisasi yang sangat diidolakan oleh ibu ibu dan lansia di kota Cimahi itu semakin peduli terhadap kesatuan dan persatuan.

Menurut dia, setiap ada kegiatan dan masalah komunitas patungan bersama sama.Saat ini tercatat 150 anggota tergabung di perkumpulan ini berasal dari luar kota dan kota sendiri, katanya.

Di Jakarta terdapat komunitas ibu ibu perkumpulan dengan nama PETIK (Pecinta Tembang Indah Kenangan) dipimpin oleh Ibu Marni Dewita; bertempat di kawasan kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Komunitas PETIK kata Dewi diinisiator bersama almarhum suaminya Kompol polisi di jajaran POLDA Metro Jaya. Petik merupakan tempat berkolaborasi ibu ibu dan Lansia dalam beragam kegiatan sosial, agama, pendidikan dan pengajian serta Tajwid Al’ qur’an.

Organisasi Petik yang sudah memiliki ratusan anggota dan penggemar tersebar di wilayah Jabotabek. Begitu juga komunitas Sahabat New yang berdiri sejak 6 tahun silam, anggotanya berdatangan.dari kabupaten Bandung Barat dan kota Bandung.

” Dengan pembagian Takjil oleh komunitas Sahabat New kepada warga yang melewati jembatan Pemkot Cimahi pusat keramaian pasar setiap minggu diharapkan komunitas SAHABAT New semakin peduli kepada organisasi dan lingkungan, “ujar Widia.

Pantauan media keramaian juga dipadati oleh komunitas remaja remaji yang berselesehan di sepanjang jalan hingga depan mesjid Raya KH Hasyim As’hari kawasan pesakih apartemen tower Daan Mogot Jakarta Barat DKI Jakarta.

Mereka terdiri dari beragam komunitas menikmat berbagai makanan dan minuman yang digelar oleh ibu ibu pedagang makanan di badan jalan. Terlihat remaja remaji berselesahan santai sambil menikmati menu favorit dan hiburan musik jalanan setiap malam sabtu dan minggu.ris.

Red”

1...171819...535Halaman 18 dari 535
©