NEWSPAPER

Kubu Raya, Kalbar —14-10-2025.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten Kubu Raya, Nurjali, S.Pd.I, mendesak Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, S.E., M.Sos., agar segera mengganti Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kubu Raya, Supratmansyah, S.T.

Desakan tersebut muncul setelah pihak LIN Kubu Raya menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan di Desa Kumpai, Sungai Ambangah, yang menelan anggaran sekitar Rp958 juta.

Menurut Nurjali, pihaknya telah dua kali mendatangi kantor Dinas PUPR Kubu Raya untuk mengonfirmasi temuan tersebut, namun hingga kini belum berhasil bertemu dengan kepala dinas.

“Kami sudah dua kali datang ke kantor Dinas PUPR. Pertama kali tidak bisa bertemu karena alasan rapat dari pagi hingga sore. Hari ini kami datang lagi, tapi tetap tidak bisa ditemui,” ujar Nurjali kepada awak media.

Pihak LIN juga menyoroti bahwa proyek jalan tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, dan telah menimbulkan keluhan dari warga serta Ketua RT setempat.
Hingga kini, Rama, selaku pelaksana proyek dari CV Rimpang Bumi Katulistiwa, maupun konsultan pengawas dari CV Buana Lintang Katulistiwa, belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi melalui pesan singkat dan telepon.

“Semua pihak terkesan bungkam seribu bahasa, padahal pemberitaannya sudah viral di berbagai media daring,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nurjali menduga adanya indikasi kongkalikong antara pihak dinas, kontraktor, dan konsultan dalam pelaksanaan proyek tersebut, yang menurutnya berpotensi merugikan keuangan negara.

Sementara itu, seorang petugas keamanan Dinas PUPR Kubu Raya saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa dirinya tidak berwenang memberikan izin masuk bagi tamu tanpa janji sebelumnya.

“Kami tidak berani memberi izin masuk kalau tidak ada janji dengan kepala dinas. Apalagi beliau masih Plt, semua tamu harus terjadwal,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat itu kepala dinas sedang dipanggil oleh Bupati Kubu Raya, sementara beberapa pejabat lainnya tengah bertugas di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Nurjali mengaku heran dengan sistem pelayanan publik di dinas tersebut.

“Kami hanya ingin mengadukan dugaan masalah proyek jalan, tapi malah dihadapkan dengan birokrasi berlapis. Dari jawaban petugas, seolah memang ada perintah agar tidak mengizinkan siapa pun menemui kepala dinas jika bukan orang penting. Seperti inikah birokrasi di Kabupaten Kubu Raya?” ucapnya dengan nada kecewa.

DPC LIN Kubu Raya menilai, sistem pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu dievaluasi menyeluruh, karena dinilai belum mencerminkan semangat pelayanan publik yang terbuka dan responsif terhadap masyarakat.

“Birokrasi seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan hanya melayani orang-orang berkepentingan. Kami berharap Bapak Bupati Kubu Raya yang bijak dapat mendengar dan menindaklanjuti keluhan masyarakat ini,” tutup Nurjali.

Sumber: Ketua DPC LIN Kubu Raya
Penulis: Abd Aziz

Tangerang Selatan – Aliansi Tangerang Raya (ATR) secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan, menuding institusi penegak hukum tersebut tidak profesional dan cenderung menutup mata terhadap dugaan mega-korupsi proyek infrastruktur.

ATR kini mengambil alih inisiatif dengan membawa laporan dugaan “bancakan anggaran” revitalisasi pedestrian Jalan Ciater Raya langsung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Koordinator ATR, Tatang Sago, menegaskan ini bukan lagi soal laporan, melainkan desakan keras.

“Kami sudah mencium bau busuk ini sejak tahun lalu, tapi Kejari Tangsel pilih diam dan terkesan melindungi. Karena itu, kami minta Kejati Banten turun tangan langsung agar penanganan kasus ini objektif dan tidak mandul,” ujar Tatang dengan nada tegas, Minggu (5/10/2025).

*Indikasi ‘Perampokan’ APBD dan Konflik Kepentingan Elit Politik*

Laporan ATR menyoroti skema yang sangat mencurigakan pada proyek Jalan Ciater Raya, yang anggarannya melonjak hingga 364% hanya dalam dua tahun dan diduga kuat menjadi ATM bagi oknum tertentu:

Tahun Anggaran| 2023. Rp1.958.801.000.
T.A.2024. Rp 4.908.873.000.
Sepenir Rp20.000.000.000.
Perjalanan Dinas 117 Miliar Rupiah. ATK. 30 Miliar Rupiah.
T.A. 2025 Rp7.131.338.000.

“Ini bukan kenaikan wajar, ini ‘mark-up’ yang brutal! Anggaran meningkat drastis tanpa justifikasi teknis yang masuk akal,” kecam Tatang.

Lebih lanjut, ATR membongkar jantung masalah dari dugaan korupsi ini: proyek bernilai total lebih dari Rp 13 miliar ini selalu dieksekusi oleh kontraktor yang sama—sebuah perusahaan yang diyakini dikendalikan langsung oleh oknum anggota DPRD Kota Tangerang Selatan.

> “Ada indikasi kuat praktik konflik kepentingan yang vulgar. Proyek miliaran rupiah ini diatur agar jatuh ke tangan orang yang punya hubungan darah atau kepentingan politik langsung dengan pengambil kebijakan di daerah. Ini adalah penyalahgunaan wewenang terang-terangan,” ungkap Tatang.

Modus Operandi ‘Pengulangan Fiktif’ dan Mark-up Anggaran
ATR juga menemukan modus operandi licik berupa pengulangan item pekerjaan pada dokumen anggaran tahun berbeda. Pekerjaan dasar seperti trotoar, drainase, dan kanstin yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya, dianggarkan ulang dengan nilai lebih tinggi pada tahun berikutnya.

“Ini bukan proyek lanjutan, ini adalah rekayasa kegiatan dan pengulangan pekerjaan lama dengan harga baru. Diduga kuat terjadi penggelembungan (mark-up) anggaran dan manipulasi dokumen agar dana APBD tersedot ke kantong pihak yang sama,” tegasnya.

ATR berencana melayangkan laporan resmi yang komprehensif ke Kejati Banten awal pekan depan. Mereka menuntut Kejati membentuk Tim Khusus Antikorupsi Daerah untuk membersihkan Tangsel dari dugaan korupsi proyek-proyek APBD.

“Jika Kejati Banten tidak bertindak, maka publik akan menilai hukum di Tangsel ini sudah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kami ingin penegakan hukum yang bersih; jangan sampai Tangsel menjadi ‘sarang korupsi’ yang dipertontonkan,” tutup Tatang Sago.

Red”

Tangerang – Di tengah kepungan “neraka” tentang jalan rusak di Jl. Raya Kramat Pakuhaji yang dikeluhkan warga hingga viral di media sosial, Pemerintah Kabupaten Tangerang justru memicu sorotan tajam dengan alokasi fantastis sebesar Rp 70 Miliar untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Kontradiksi prioritas ini menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas, transparansi, dan komitmen Pemkab Tangerang di bawah kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

*Jalan Rusak Parah vs. Proyek Mercusuar*

Keluhan warga atas infrastruktur yang “sangat memprihatinkan” telah membanjiri ruang publik. Pengguna jalan menyebutkan bagaimana motor mogok, sandal putus, bahkan kendaraan “copot kelelep di kobakan” di jalan yang rusak parah. Ironisnya, di saat yang sama, proyek mercusuar MPP senilai puluhan miliar ini menjadi fokus utama.

“Meskipun pemerintah berdalih bahwa MPP akan meningkatkan pelayanan publik, banyak pihak berpendapat bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 70 miliar untuk gedung baru terasa timpang,” tulis laporan. Sentimen ini menguatkan kecurigaan publik bahwa pemerintah daerah lebih mementingkan citra daripada kesejahteraan masyarakat.

*Temuan BPK Perkuat Dugaan Buruknya Pengawasan*

Keputusan untuk mengutamakan MPP menjadi semakin kontroversial mengingat temuan serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Banten. Laporan BPK tahun anggaran 2024 menemukan 33 proyek jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) tidak sesuai kontrak, dengan nilai kerugian mencapai Rp 1,89 Miliar.

Temuan ini secara langsung terkait dengan keluhan warga yang menyoroti kualitas buruk perbaikan jalan sebelumnya—bahkan beberapa jalan yang baru diperbaiki setahun sudah rusak lagi, Ini mengindikasikan adanya dua masalah besar.

– Prioritas yang Keliru: Mengalihkan dana besar ke proyek baru (MPP) sementara infrastruktur dasar kritis dibiarkan.

– Akuntabilitas yang Buruk: Gagal mengawasi puluhan proyek perbaikan jalan yang sudah berjalan, sehingga merugikan negara dan masyarakat.

*Bupati Dituding ‘Duduk di Kantor’,*

Pemerintah Bungkam
Frustrasi publik juga mengarah pada pimpinan daerah. Komentar sinis yang menyebut “Bupati nya g ada d Tangerang MH pada ddk aja d kantor” mencerminkan kemarahan atas minimnya respons dan kehadiran pejabat di tengah masalah nyata.

Hingga berita ini diturunkan (Jumat, 11 Oktober 2025), pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang—baik Bupati Moch. Maesyal Rasyid maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait—belum memberikan penjelasan resmi mengenai kontradiksi prioritas anggaran ini.

*Publik menuntut transparansi:*

Apakah anggaran Rp 70 Miliar untuk MPP memang lebih mendesak daripada keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat di jalan? Dan langkah apa yang akan diambil terhadap puluhan proyek JIJ yang terbukti merugikan negara senilai Rp 1,89 Miliar?

Apakah pembangunan MPP dengan mengorbankan perbaikan jalan dasar merupakan sebuah bentuk ‘Pengkhianatan’ Anggaran terhadap masyarakat Tangerang? Karena isu perbaikan jalan sampai kini masih menjadi polemik. (Red)

‘Corong Pemdes’12-10-2025.

Sirampog, Brebes,Jawa Tengah”– Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) beras untuk warga Desa Igir Klanceng, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, telah memicu skandal ganda yang merugikan KPM.

Selain dugaan pungli, kasus ini juga menyeret isu pelanggaran etika pers menyusul upaya Pemerintah Desa (Pemdes) merilis bantahan secara tidak proporsional.

Akar Masalah: Dugaan Pungli dan Pengabaian KPM
Pada 7 Agustus 2025, Tim investigasi dari media mengungkap adanya praktik merugikan di Desa Igir Klanceng, berpotensi melanggar hukum dan etika publik:

* Pemotongan Jatah: Warga penerima yang seharusnya menerima 20 kg beras, diklaim hanya menerima 10 kg.

* Pungutan Wajib: KPM diwajibkan membayar Rp10.000 per karung sebagai “tebusan”.

* Pengakuan Oknum: Kadus 03 (MJ) disebut membenarkan pungutan tersebut dengan dalih untuk konsumsi perangkat desa.

* Menghindari Konfirmasi: Pihak Sekretaris Desa (Sekdes) dilaporkan mengabaikan dan menolak upaya konfirmasi dari media yang meliput.

Reaksi Kontroversial: Manuver ‘Klarifikasi Siluman’
Alih-alih merespons secara resmi atau menggunakan Hak Jawab kepada tim investigasi Pemdes Igir Klanceng memilih jalur kontroversial dengan menyampaikan klarifikasi melalui media Suluhnusantara dan media lingkar aktual

Pemdes membantah keras tuduhan tersebut dengan klaim:

* Iuran Sukarela: Uang Rp10.000 disebut bukan pungli, melainkan iuran sukarela untuk PMI yang disepakati oleh warga.

* Penyaluran Bertahap: Pemotongan jatah beras dijelaskan sebagai penyaluran bertahap (jatah dua bulan, disalurkan satu bulan terlebih dahulu).

Manuver ini dinilai sebagai taktik penghindaran tanggung jawab dan upaya mengendalikan narasi di ruang publik.

Pelanggaran Etika dan Tuntutan Keadilan
Keputusan Pemdes dan 2 oknum wartawan dari media yang terlibat menciptakan masalah etika serius:

* Kepala Desa/Pemdes: Tindakan menghindari media sumber berita menunjukkan dugaan keengganan untuk bersikap transparan.

Hal ini secara langsung merusak kredibilitas Pemdes sebagai pelayan publik.

* 2 Oknum Wartawan Suluhnusantara dan lingkar aktual: Diduga melanggar prinsip Keberimbangan Jurnalistik.

Kabiro Suluhnusantara dan Biro lingkar aktual wilaya Berebes, Jawa Tengah, disebut tidak mengkonfirmasi data dari media pembuat berita awal.

Ini menjadikan berita klarifikasi tersebut sebagai ‘corong’ eksklusif Pemdes yang tidak akurat dan tidak berimbang.

Tuntutan Aksi Nyata kepada Lembaga Berwenang
Publik mendesak adanya tindak lanjut yang serius dan tegas:

* Desakan kepada APH: Aparat Penegak Hukum didesak untuk segera mengusut tuntas dugaan pungli dan pemotongan bantuan beras.

Perbedaan keterangan harus diuji secara hukum demi menjamin keadilan bagi KPM.

* Himbauan Keras kepada Dewan Pers: Dewan Pers diimbau untuk memberikan sanksi etik tegas kepada 2 oknum wartawan/media Suluhnusantara, Lingkar Aktual atas pelanggaran prinsip Hak Jawab dan Keberimbangan Berita.

Permintaan tegas kepada pimpinan redaksi media Suluhnusantara dan Pimpinan redaksi Lingkar Aktual, 2 oknum wartawan (Rizal Ismoyo, Heru Mustopa) yang melakukan melanggar norma etika jurnalistik untuk diberikan sangsi dengan tegas.

“saya pimpinan redaksi media lin-ri meminta kepada kepala desa untuk adakan konferensi pesr dibalai desa secara terbuka, supaya terang dan jelas kebenaran nya agar publik bisa menel’a informasi yang akurat “pinta tri

Kasus ini adalah ujian bagi Dewan Pers untuk menjaga independensi dan profesionalisme pers Indonesia.
( Tim Advokasi dan Investigasi Jawa Tengah )

Redaksi”