LIN-RI.COM

PEKANBARU, 28 Desember 2025 – Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPD Provinsi Riau, Toni Supriadi, memberikan tanggapan kritis terkait beredarnya kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai penggratisan biaya parkir di ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart.

Toni menyayangkan kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Menurutnya, fasilitas parkir gratis di swalayan besar secara tidak langsung dapat memicu perpindahan pelanggan dari pedagang kecil atau warung kelontong ke ritel modern.

“Kebijakan ini bisa membuat pedagang kaki lima dan warung warga kehilangan pelanggan. Masyarakat akan lebih memilih belanja di swalayan besar karena fasilitas parkir gratis tersebut, sementara pedagang kecil di pinggir jalan semakin terhimpit,” ujar Toni saat ditemui di sebuah kafe di Pekanbaru, Minggu (28/12).

Selain dampak terhadap pedagang kecil, Toni juga menyoroti nasib para juru parkir yang selama ini menggantungkan hidup di area tersebut. Ia mengkhawatirkan kebijakan ini akan menambah angka pengangguran di Kota Pekanbaru jika tidak dibarengi dengan solusi bagi para pekerja lapangan tersebut.

Meski demikian, pihak LIN DPD Riau masih berupaya menelusuri kebenaran serta visi-misi di balik surat edaran yang dikeluarkan oleh Walikota Agung Nugroho tersebut.

“Kami sedang menelusuri apa tujuan sebenarnya dari kebijakan ini. Dalam waktu dekat, kami akan menyurati secara resmi dan melakukan kunjungan ke kantor Walikota untuk bersilaturahmi sekaligus berkomunikasi langsung dengan Bapak Agung Nugroho mengenai dampak dari keputusan ini,” tambah Toni.

Lebih lanjut, Toni berharap Pemerintah Kota Pekanbaru bisa lebih memprioritaskan kebijakan yang memberikan perhatian khusus bagi peningkatan penghasilan pedagang kaki lima dan pelaku UMKM lokal.

“Harapan kami, pemerintah lebih memikirkan bagaimana pedagang kecil di Pekanbaru bisa mendapatkan penghasilan yang layak demi terciptanya ekonomi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan,” tutupnya.

(Sumber DPP LIN DPD
Provinsi Riau)

Polda Jateng, Wonosobo | Kecelakaan lalu lintas melibatkan sebuah truk tronton bermuatan keramik terjadi di Jalan Wonosobo–Kertek, tepatnya di Simpang Empat Kertek, Kelurahan/Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, pada Sabtu pagi, 27 Desember 2025, sekitar pukul 06.15 WIB.

Peristiwa tersebut dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas golongan sedang. Truk tronton bernomor polisi T-9167-PO yang dikemudikan M.A.K. (29), warga Kabupaten Bandung, diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman saat melaju dari arah Parakan menuju Wonosobo.

Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan bermuatan sekitar 38 ton keramik tersebut tidak dapat dikendalikan dan menyerempet sepeda motor Honda Scoopy. Truk kemudian menghantam tugu pembatas di tengah jalan dan masih terus melaju hingga kembali membentur sepeda motor Yamaha Vega serta Honda Revo yang terparkir di pinggir jalan.

Akibat kejadian tersebut, lima orang mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Para korban masing-masing berinisial S (65), S (49), N.F. (41), S.S., serta A.S. (13). Tidak terdapat korban meninggal dunia maupun luka berat dalam peristiwa ini.

Kapolres Wonosobo AKBP M. Kasim Akbar Bantilan, S.I.K., M.M., membenarkan kejadian tersebut dan menyampaikan bahwa jajaran kepolisian bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi.

“Petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, serta mendata korban dan saksi. Saat ini penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan,” ujar AKBP Kasim.

Kapolres menambahkan, truk tronton yang terlibat kecelakaan telah berhasil dievakuasi dan diamankan di Unit Laka Lantas Polres Wonosobo. Sementara itu, proses evakuasi muatan keramik yang sempat berserakan di badan jalan masih terus dilakukan secara bertahap.

“Untuk arus lalu lintas, saat ini sudah kembali normal. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas dilakukan oleh personel yang terlibat Operasi Lilin Candi 2025 di Pos Pengamanan Kertek,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan angkutan barang, agar selalu mengutamakan keselamatan dan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan sebelum digunakan.

“Pengemudi diharapkan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kendaraan, terutama sistem pengereman, sebelum beroperasi. Kepatuhan terhadap standar keselamatan sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terlebih di jalur rawan dan pada kondisi cuaca yang tidak menentu,” tegas Kombes Pol Artanto.

Polda Jawa Tengah terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui langkah-langkah preventif dan respons cepat di lapangan, khususnya selama pelaksanaan Operasi Lilin Candi 2025, guna memastikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas selama masa libur Natal dan Tahun Baru.

Red”

Brebes, -Warga Desa Pakijangan berhasil melumpuhkan pelaku pencuri motor di jalan raya Nasional 1 Desa Bangsri perbatasan Desa Pakijangan Timur, Saptu 27/12/2025

EL selaku warga desa Pakijangan ketika dengar teriakan maling- maling itu bersumber dari korban pencurian motor beat warna hitam nopol G 3238 AYG milik seorang korban. Lalu EL bergegas keluar dari tempatnya dan mengejar pelaku yang membawa motor curianya. EL menendang motor curian yang dikendarai pelaku. Lantas jatuh tersungkur. Di TKP EL dapat perlawanan oleh pelaku. dan berhasil dilumpuhkan pelakunya.

Selang beberapa menit warga dan masyarakat berdatangan di TKP penangkapan pelaku pencurian motor tersebut.

Kemudian EL minta Bantuan ke Bapak Anton minta di hubungi pihak APH setempat untuk mengamankan pelaku pencuri motor tersebut.

Tidak lama Tim Polres Brebes yang melintas datang dan mengamankan pelaku pencuri motor tersebut.

Pelaku yang diduga warga Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan yang ketika beroprasi praktik pencurian motor bersama kawanya.

Satu kawanan pelaku pencurian berhasil Kabur dengan sepeda motor operasionalnya.

Saat ini pelaku sudah di bawa oleh tim Polres Brebes dan akan di tangani proses hukum yang berlaku.

Korban pencurian atas nama Ibu Roisah warga Desa Rancawuluh Kecamatan Bulakamba Brebes.

Alhamdulillah pencuri berhasil dilumpuhkan dan sepeda motor saya selamat dari pelaku pencurian yang kerap meresahkan dan merugikan warga masyarakat khususnya wilayah Pantura Bangsri Pakijangan Kecamatan Bulakamba Brebes.pungkasnya

Red”

Polda Jateng, Kota Semarang | Polda Jawa Tengah resmi mengangkat Kombes Pol Djoko Julianto, S.I.K., M.H. sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jateng. Pengangkatan ini ditandai dengan Upacara Sertijab yang digelar sederhana namun khidmat di Ruang Kerja Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo pada hari Senin, (22/12/2025) siang.

Kombes Pol Djoko Julianto S.I.K., M.H., menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Jateng berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2781A/XII/KEP./2025 tanggal 15 Desember 2025. Dirinya menggantikan pejabat lama Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K., M.H., yang kini menjabat Wadir Tipideksus Bareskrim Polri.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyebut mutasi ini adalah langkah strategis Polda Jateng untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas penegakan hukum, khususnya kasus-kasus kriminal yang membutuhkan investigasi mendalam.

“Kombes Pol Djoko Julianto memiliki bekal pengalaman panjang di bidang Reserse yang menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan kriminalitas modern,” ujarnya.

Kombes Pol Djoko Julianto merupakan alumni Akpol 2000 (Sanika Satyawada) dan memiliki pengalaman panjang di bidang Reserse, baik dalam penyelidikan kasus kompleks maupun koordinasi antar-instansi. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Bangka Belitung, sebelum mengikuti pendidikan Sespimti Polri. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, ia diangkat sebagai Dirreskrimsus Polda Jateng.

Dalam jabatan barunya, Kombes Pol Djoko Julianto diharapkan dapat memperkuat pengawasan, koordinasi, dan inovasi di bidang Reserse Kriminal Khusus, termasuk pengungkapan tindak pidana yang kompleks dan lintas daerah.

“Sertijab ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi juga simbol komitmen Polda Jateng untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, cepat tanggap, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi masyarakat,” tutup Kombes Pol Artanto.

Red”

SERANG,
Upaya penelusuran dugaan peredaran minuman keras (miras) ilegal di wilayah Kramatwatu, Kabupaten Serang, berujung tindak kekerasan.

Seorang wartawan media online Bungas Banten berinisial (JK ) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sekelompok orang saat menjalankan tugas jurnalistiknya, Jumat (26/12/2025).

Peristiwa terjadi di Kampung Cayur, Desa Lebakwarna, lokasi yang disebut-sebut kerap menjadi tempat penjualan Oplosan minuman keras berjenis Arak Ciu Tampa merek.

Berdasarkan keterangan korban, awal kedatangannya disambut secara normal oleh pemilik usaha miras berinisial (S).

Namun situasi berubah drastis setelah korban menyampaikan identitasnya sebagai wartawan.

Tak lama kemudian, seorang pria berinisial (AT) datang sambil membawa senjata tajam jenis golok dan menunjukkan sikap mengancam.

Ketegangan pun berlangsung ricuh hingga akhirnya korban diserang secara bersama-sama oleh para pelaku sekitar 10 orang yang diketahui merupakan rekan dari anak pemilik usaha miras tersebut.

Korban mengaku dipukul, dicekik, dan dianiaya hingga mengalami luka serius memar di kepala dan sekujur tubuh serta nyeri di bagian tenggorokan dan Bibirnya pecah akibat pukulan keras.

“Selain kekerasan fisik, korban juga mengalami perampasan barang, termasuk tas, kartu identitas pers (KTA), jaket yang rusak akibat ditarik secara paksa, serta handphone yang dirampas dan rekaman video dihapus.

Merasa menjadi korban tindak pidana serius, JK kemudian menjalani visum di RSUD dr. Drajat Prawiranegara, Serang, sebelum secara resmi melaporkan peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan ke Polresta Serang Kota.

Laporan korban telah diterima dan kini dalam penanganan pihak kepolisian.

> “Saya datang untuk bekerja sebagai wartawan, bukan mencari masalah. Tapi justru saya dianiaya dan dikeroyok. Saya berharap hukum ditegakkan seadil-adilnya,” Ungkap JK.

Kasus ini menyoroti dua persoalan serius sekaligus, yakni dugaan peredaran miras ilegal serta ancaman kekerasan terhadap kebebasan pers, sudah jelas ini melawan hukum.

Publik kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas para pelaku kekerasan dan menindak dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di lokasi Kramatwatu tersebut.

Dasar Hukum Terkait Peredaran Miras :

“Peredaran minuman beralkohol di Indonesia diatur secara ketat. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, disebutkan bahwa minuman beralkohol hanya boleh diproduksi dan diedarkan oleh pelaku usaha yang memiliki izin resmi dan diketahui badan pom.

Peredaran tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

> Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada orang lain sehingga membahayakan, diancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda.

Sementara Pasal 492 KUHP mengatur bahwa:

> Barang siapa dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum dapat dikenakan pidana kurungan atau denda.

Di sisi lain, tindakan kekerasan terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menjamin kemerdekaan pers dan Pasal 18 ayat (1) yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menghambat atau menghalangi kerja pers.

Kekerasan terhadap wartawan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kebebasan pers dan mencederai hak publik atas informasi.

Aparat penegak hukum diharapkan bertindak profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu dalam menegakkan hukum.

(Red)

Purbalingga” 26 – 12 – 2025.

Perkara dugaan penyerobotan tanah di Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah kini memasuki babak baru setelah sebelumnya dilakukan mediasi di Desa maupun di kantor BPN.

AD dan RS resmi dilaporkan atas dugaan penyerobotan tanah dengan Pasal 167 KUHP (lama) Terkait dengan masuk secara paksa atau tidak segera meninggalkan pekarangan orang lain tanpa izin, yang bisa menjadi bagian dari penyerobotan, dengan ancaman pidana penjara lebih pendek dan Pasal 385 KUHP (lama) yang mengatur tentang perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, atau menjadikan tanggungan utang suatu hak atas tanah atau rumah, padahal diketahuinya orang lain berhak atasnya, dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun, ke Polres Purbalingga Unit Tipidter pada hari Jumat, 26 Desember 2025 oleh Pemilik Sah pemegang SHM Bp. Khaerun didampingi oleh Kuasa Hukum dari PBH Merah Putih Nusantara.

Kuasa hukum pelapor Ema Utamisari, S.Kom., S.H., dan Adv Agus Hermawan, S. H menegaskan pelaporan ini dilakukan karena sebelumnya sudah dilakukan mediasi namun tidak ada itikad baik dari terlapor dan juga sudah di berikan somasi namun juga tidak di indahkan.

“Kami sudah mediasi langsung dengan terlapor di saksikan kepala desa dan juga camat setempat namun tidak ada titik temu, terakhir kami juga sudah mencoba menyelesaikan diluar jalur hukum melalui pak kades desa penolih juga tidak ada respon bahkan terkesan adanya keterlibatan oknum pemerintahan desa didalam prosesnya.”

Ia menegaskan karena upaya diluar jalur hukum belum mendapat titik temu, maka dengan upaya jalur hukum berharap semuanya akan lebih gamblang dan siapa saja yang terlibat didalamnya dapat di tindak secara tegas.

Ia berharap laporan ini dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap fakta hukum sekaligus langkah pencegahan penyalahgunaan administrasi pertanahan yang melibatkan oknum pemerintahan desa baik di Kabupaten Purbalingga maupun di kabupaten-kabupaten lainnya.

Dalam proses atau perkembangannya apabila ditemukan keterlibatan atau ikut serta oknum pemerintahan desa dalam hal penyerobotan tanah tersebut akan dilaporkan juga dengan pasal 55 tentang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ia berharap kepolisian segera menindaklanjuti kasus tersebut agar tidak memicu konflik berkepanjangan di masyarakat.

“Saya mohon pihak kepolisian segera menindak tegas oknum yang menyerobot tanah dan juga yang ikut serta didalamnya,” pungkasnya.

Redaksi”Tri