NEWSPAPER

​DEPOK,
14/102025. Kembali toko obat keras daftar G atau toko Pil koplo yang beroperasi dengan kedok counter HP di Jalan Raya Km 30, Jalan Raya Bogor Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, diduga kuat menjadi lokasi peredaran bebas obat keras golongan G dalam jumlah besar. Praktik ilegal ini menimbulkan keresahan masyarakat mengingat obat-obatan tersebut memiliki efek serupa narkotika dan dilarang dijual tanpa resep dokter.

​Berdasarkan investigasi awak media di lokasi, toko tersebut secara terang-terangan menjual obat-obatan berbahaya seperti Hexymer, Tramadol, Reklona, Tryex, dan Zolam. Semua jenis obat ini termasuk dalam Golongan G, yang penggunaannya harus berada di bawah pengawasan ketat dan resep dari dokter berwenang.

​Praktik penjualan ilegal ini dilakukan dengan menyamarkan toko sebagai tempat penjualan dan perbaikan telepon seluler, yang diyakini merupakan upaya untuk mengelabui aparat penegak hukum (APH) dan warga sekitar. Toko ini diduga baru beroperasi sekitar satu bulan.

​Saat dikonfirmasi oleh tim investigasi di lapangan, penjaga toko yang bernama AMAR membenarkan adanya kegiatan tersebut. Namun, ia mengaku hanya ditugaskan menjaga toko dan menyebut nama pemilik, Reza, dan koordinator lapangan, Deni.

​”Toko ini baru buka Pak, baru satu bulan. Kalau saya hanya disuruh jaga toko saja, terus bagaimana enaknya Pak, nanti saya sampaikan sama Bang Reza,” ujar penjaga toko tersebut.

​Dalam upaya menghalangi proses konfirmasi, penjaga toko AMAR dilaporkan memberikan “uang koordinasi” sebesar Rp 10.000 kepada awak media.

​#Potensi Bahaya dan Ancaman Hukuman#

​Perdagangan bebas obat keras golongan G ini dinilai sangat merusak karena efek sampingnya tidak jauh berbeda dengan narkoba, yaitu dapat menurunkan kesadaran dan menjadi salah satu faktor utama pemicu tindak kriminalitas di lingkungan masyarakat.

​Pelaku usaha yang terbukti memperjualbelikan obat-obatan tanpa izin edar dapat dijerat dengan pasal berlapis, termasuk:

​Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana 10 tahun penjara.
​Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
​Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

#​Seruan Mendesak kepada Aparat Penegak Hukum#

​Masyarakat dan awak media mendesak Polsek Cimanggis, Polres Metro Depok, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Dinas Kesehatan setempat untuk segera mengambil tindakan tegas.

​Diharapkan APH dapat melakukan penyegelan dan penangkapan terhadap semua pihak yang bertanggung jawab atas peredaran obat keras ilegal ini guna mencegah kerusakan lingkungan sosial dan timbulnya tindak kriminal yang merugikan masyarakat luas.

​Red”

*MEDAN | Minggu, 12 Oktober 2025*
Isu yang menuding Rutan Kelas I Medan sebagai sarang peredaran narkoba ternyata terbukti fitnah dan tidak berdasar.

Narasi yang sempat beredar di sejumlah media sosial dan pemberitaan liar itu kini dibantah keras oleh berbagai pihak, termasuk mantan warga binaan, organisasi penggiat anti-narkoba nasional, serta tokoh pers independen di Sumatera Utara.

Penegasan disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Gerakan Anti Narkoba dan Zat Adiktif Nasional (GARNIZUN), H. Ardiansyah Saragih,S.H., M.H, melalui pengurus Humasnya Aswani Hafit menilai tuduhan tersebut sengaja digoreng pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan reputasi institusi pemasyarakatan dan mendiskreditkan kinerja Kepala Rutan Medan yang dikenal tegas dan bersih dari kompromi terhadap narkoba.

“Kami sudah menelusuri langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Tidak ada bukti peredaran narkoba di dalam Rutan Medan sebagaimana dituduhkan. Ini jelas hoaks dan fitnah keji yang dilakukan dengan motif politik dan kepentingan pribadi,” tegas H Ardiansyah Saragih.

*Kesaksian Mantan Warga Binaan: “Tidak Ada Narkoba di Dalam Rutan!”*

Sejumlah mantan warga binaan yang baru bebas dari Rutan Kelas I Medan juga membantah keras tuduhan adanya praktik peredaran narkoba di dalam lingkungan rutan.

Salah seorang di antaranya, berinisial DS, menyatakan bahwa selama menjalani masa hukuman, pengawasan di bawah kepemimpinan Kepala Rutan saat ini sangat ketat, baik terhadap pengunjung, paket titipan, maupun pergerakan warga binaan di dalam blok.

“Kami tahu persis kehidupan di dalam. Tidak ada yang bisa bebas bawa barang haram. Semua diawasi CCTV, setiap saat ada razia dadakan, bahkan HP pun sulit digunakan. Yang bicara rutan jadi sarang narkoba itu tidak pernah lihat kenyataan di dalam,” ungkap DS.

Ia menambahkan, isu seperti ini sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang pernah merasa terganggu oleh penegakan disiplin ketat di dalam Rutan.

“Ada yang dulu bisnis haramnya dihentikan, sekarang ingin balas dendam lewat media,” tambahnya.

*Jurnalis Independen: “Narasi Ini Rekayasa untuk Guncang Wibawa Kementerian Imipas”*

Sementara itu, Ketua DPW Ikatan Media Online Indonesia (IMO) Sumatera Utara, HA Nuar Erde, menyatakan bahwa pemberitaan tentang dugaan narkoba di Rutan Medan adalah bentuk pembunuhan karakter institusi.

“Kita tidak boleh ikut menggiring opini tanpa bukti. Narasi yang dibawa seolah rutan itu sarang narkoba padahal faktanya nihil. Kami dari IMO Sumut sudah melakukan klarifikasi dan investigasi langsung — semua tuduhan itu tidak terbukti,” tegas Nuar Erde.

Menurutnya, justru di bawah kepemimpinan saat ini, Rutan Kelas I Medan berhasil menutup celah-celah penyelundupan barang terlarang dan memperketat sistem kontrol.

“Publik harus tahu, Rutan Medan kini menjadi salah satu model pembinaan yang berorientasi pada pemulihan moral dan kemandirian warga binaan,” tambahnya.

*Usut Penyebar Hoaks dan Pencemar Nama Baik!*

Sejumlah aktivis dan mantan pejabat pemasyarakatan mendesak agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama aparat hukum menelusuri siapa dalang di balik penyebaran fitnah ini.

“Jangan biarkan nama baik institusi rusak oleh permainan busuk segelintir orang. Kami percaya kepada Jenderal (Purn) Agus Andrianto, seorang pemimpin berintegritas yang tidak akan tinggal diam terhadap upaya penggiringan opini kotor semacam ini,” ujar H Ardiansyah Saragih dari GARNIZUN.

Mereka juga meminta agar media yang memuat tuduhan tanpa verifikasi fakta segera menarik dan mengklarifikasi pemberitaannya.

“Pers bebas bukan berarti bebas memfitnah. Ini bukan kritik, tapi pembusukan opini,” tegas Nuar Erde.

*Rutan Medan Komit Tegakkan Zona Integritas Bebas Narkoba*

Pihak Rutan Kelas I Medan menegaskan komitmen mereka untuk terus menjaga Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Narkoba.

Melalui berbagai program pembinaan, pemeriksaan mendadak, sinergi dengan BNN dan Polrestabes Medan, hingga pemasangan alat pemindai barang dan CCTV di seluruh area strategis, pengawasan diperketat tanpa kompromi.

“Rutan bukan tempat untuk melindungi kejahatan. Kami adalah garda depan dalam perang melawan narkoba, bukan pelaku,” tegas salah satu pejabat Rutan.

Lawan Fitnah
Berdasarkan penelusuran dan klarifikasi berbagai pihak, tidak ditemukan bukti valid atas tuduhan peredaran narkoba di Rutan Kelas I Medan.

Isu yang beredar hanyalah fitnah sistematis yang diduga sengaja ditiup untuk merusak wibawa institusi dan kepercayaan publik.

Kini, publik menanti langkah tegas Menteri Imipas Jenderal (Purn) Agus Andrianto untuk mengambil langkah tegas kepada penyebar berita bohong yang telah menyesatkan masyarakat dan memberikan apresiasi kepada Lapas/Rutan yang berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan.(tim)

Red”

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Banyumas kembali mengungkap kasus tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pengungkapan kali ini, petugas berhasil menyita 10.248 butir obat keras daftar G dari dua orang tersangka yang diduga sebagai pengedar.

Kedua tersangka masing masing berinisial IMR (36) dan IH (31), keduanya berasal dari Aceh dan berdomisili di Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Keduanya diamankan pada Jumat (10/10/2025) sekitar pukul 14.00 wib di depan Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman, Jalan Soedirman Barat, Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat.

Menurut keterangan Kapolresta Banyumas Kombes Pol Dr. Ari Wibowo, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba Kompol Willy Budiyanto, S.H., M.H., penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya transaksi obat keras tanpa izin di wilayah Purwokerto Barat.

“Petugas melakukan observasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku saat tengah bertransaksi. Dari hasil penggeledahan awal ditemukan 100 butir obat keras daftar G di saku celana salah satu tersangka,” ungkap Kompol Willy, Minggu (12/10/2025).

Dari hasil pengembangan, petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersangka IH di Desa Pangebatan, Karanglewas. Di lokasi tersebut, ditemukan lagi ribuan butir obat keras berbagai jenis, total keseluruhan mencapai 10.248 butir. Petugas juga mengamankan dua unit handphone dan uang hasil penjualan sebagai barang bukti tambahan.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan, obat obatan itu diperoleh dari seseorang yang dikenal dengan nama panggilan “Ayah”, yang hingga kini masih dalam pencarian petugas.

Kedua tersangka kini ditahan di Mapolresta Banyumas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Primair Pasal 435 Subsider Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan/atau Pasal 56 KUHP.

“Kami terus melakukan pengembangan untuk menelusuri jaringan pemasok obat keras ilegal ini. Barang bukti juga telah kami kirim ke Bid Labfor Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tambah Kompol Willy.

Satresnarkoba Polresta Banyumas menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran obat obatan keras dan narkotika di wilayah hukumnya, sejalan dengan semangat “Kerja Ikhlas, Kerja Cerdas, dan Kerja Tuntas”, imbuhnya.

Red(PID Presisi Humas Polresta Banyumas).