Penulis: lembagainvestigasinegarari

Polda Jateng melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) menggelar sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terkait kasus penembakan oleh oknum anggota Polri yang menewaskan seorang pelajar. Sidang berlangsung hari ini di Mapolda Jateng, Senin (9/12/2024).

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menjelaskan bahwa sidang dilakukan untuk menindaklanjuti kasus penembakan yang dilakukan oleh Aipda R, anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang.

“ Sidang KKEP memutuskan Aipda R dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Perbuatan tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan tercela karena telah melakukan penembakan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia,” ungkap Kombes Pol Artanto.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua Komisi KKEP, AKBP Edhie Sulistyo, dan turut dihadiri oleh perwakilan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), keluarga korban, serta kuasa hukum korban.

Lebih lanjut, Kombes Pol Artanto menambahkan bahwa untuk proses pidana, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng telah menggelar perkara hari ini. Status Aipda R telah dinaikkan menjadi Tersangka dalam kasus pidana tersebut.

Perwakilan Kompolnas, Chaerul Anam, menyampaikan bahwa Majelis Kode Etik menjatuhkan tiga putusan terhadap Aipda R, yaitu menyatakan bahwa Perbuatan tercela, Penempatan di tempat khusus selama 14 hari, dan pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH).

“ Ini merupakan harapan semua pihak, selain sanksi etik, proses hukum pidana terhadap pelaku juga berjalan dengan baik. Aipda R telah resmi menjadi tersangka,” ujar Chaerul Anam.

Ia menekankan bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa setiap anggota Polri yang melanggar hukum, baik etik maupun pidana, harus ditindak tegas sesuai prosedur.

“ Kalau melanggar etik, hukumannya PTDH. Jika melanggar pidana, maka ia akan menjalani proses hukum seperti masyarakat lainnya. Kami mengapresiasi putusan ini,” pungkasnya.

Red”

Jateng- Dengan adanya beberapa program dari pemerintah salah satunya program pengolahan hutan yang mendukung masyarakat lokal sepeti pengolahan hutan yang tidak hanya membantu masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Dengan melalui 9 progam yang di namai dan dikenal program Astacita salah satunya memperluas lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan dan mengembangkan infrastruktur serta mengembangkan usaha mikro. Demi menuju Indonesia emas.

Namun Di duga di wilayah Lereng Gunung Slamet tepatnya di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Karangreja, Desa Serang, program Astacita belum bisa di laksanakan, malah Mirisnya tanah Perhutani yang di jadikan tempat wisata dan usaha masyarakat setempat Di sepanjang pinggir jalan Desa Serang di duga di manfaatkan oleh mantan oknum Sinder Perhutani dan sekarang menjabat menjadi Ketua Koprasi Primkopkar.
Guna menutupi dugaan Pungli terhadap para pedagang di sepanjang jalan jalur wisata Desa Serang.

Salah satu pedagang mengeluhkan kepada Awak Media, Dan Lembaga mengenai tarikan, iuran Koprasi Primkopkar yang di ketuai oleh (MY).
Dengan bahasa sewa warung padahal warung tersebut di buat dengan uang pribadi, bukan menggunakan pinjaman ke koprasi Primkopkar Dengan iuran tarikan yang sangat mahal.
Mirisnya salah satu pedagang menyampaikan ke awak media dan memberikan selembar surat peringatan kepada ( DW ). Yang isinya,
Di beritahukan bahwa berkaitan dengan sewa warung, pada lokasi tanah DK C1 Pekarangan Dinas tempat KRPH Serang di sampaikan sebagai berikut.
A. Sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa akhir pembayaran sewa warung setiap bulan Desember,
B. Terkait poin A kami harapkan setiap penyewa lahan tanah DK C1 pekarangan Dinas tempat KRPH Serang untuk segera memenuhi kewajibannya.
C. sesuai dengan perjanjian kerjasama operasional(KSO)
Bahwa apabila dalam batas waktu tidak bisa memenuhi kewajibannya pihak Primkokar KPH Banyumas Timur berhak menutup sementara kegiatan yang berkaitan dengan sewa warung lokasi tanah DK C1 pekarangan Dinas tempat KRPH Serang.
D. Pembayaran sewa bisa di bayarkan melalui pengelola rest area Pinusan Serang.

(DW) menyampaikan ke awak media, mas saya buat warung, itu pakai uang pribadi sebelum ada koprasi ini, warung saya sudah ada, dan dulu, saya pernah di kasih surat hak guna pakai. Tapi surat itu dulu katanya mau di proses untuk kelanjutannya oleh orang Perhutani Propinsi, saya lupa dulu namanya mas.
Dan itupun saya membayar ngga kaya sekarang, dulu saya membayar sewa tanah 2.5 jt per tahun,. Dan sekarang dengan adanya koprasi ini saya harus bayar, awalnya di minta 18.5 jt. Dan terakhir kemarin, saya nego, saya di kenakan biaya sewa satu tahun 10,5 jt. Nah usaha kayak gini kami rakyat kecil, bagaimana mau bayar, sewa semahal itu. Dan saya merasa bukan anggota koprasi. Keluh (DW)

Lalu Tim Media mendatangi Balai Desa untuk mengklarifikasi adanya koprasi Primkopkar yang sedang berjalan, namun tim media tidak berjumpa dengan Kepala Desa. Dan tim media berjumpa dengan Kepala Dusun Desa Serang di Balai desa.
Untuk menindaklanjuti, untuk menggali informasi dengan adanya koprasi Primkopkar.
Dan di luar dugaan Kadus yang tidak mau di sebutkan namanya” mengatakan, Mas kami tahu ada koprasi di situ, dan kami tidak pernah menerima surat pemberitahuan atas keberadaan koprasi itu. Apalagi struktur dan nama nama pengurus koprasi itu mas, ucap (kasus)

Setelah itu tim media dan lembaga menuju ke Dinas Perhutani, dan berjumpa dengan Kepala Perhutani.
Beliau mengatakan akan mencoba mendata ulang dan mengkoreksi atas aduan dari tim media dan lembaga. Guna menindaklanjuti aduan tersebut.

Kami juga sudah berusaha menghubungi ketua koprasi, dengan tujuan mengkonfirmasi guna membuat berita yang berimbang. Cukup di sayangkan no hp kami malah di blokir,. Yang jelas kami sangat menyayangkan atas tindakan ketua koprasi tersebut. dan kami cukup kecewa atas tindakan (MY) dan malah meminta (Dw) untuk supaya kami tidak menghubungi kami dengan ucapan kami membuat resah. dugaan kami kepada (my) merasa ilfil atau alergi terhadap wartawan.Ucap (tr)

Kami dari media dan lembaga meminta, apabila terjadi dan di temukan adanya Kolusi, Korupsi, Nepotisme dan pungli, APH untuk segera menindaklanjuti penemuan kami di lapangan.
APH dan tim KPK untuk segera menindaklanjuti penemuan kami di lapangan .
(Bersambung)

PurbaIingga – Kapolres Purbalingga AKBP Rosyid Hartanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh personel yang telah melaksanakan pengamanan Pilkada 2024 dengan baik. Sehingga seluruh tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten PurbaIingga dapat berjalan aman dan lancar.

Hal itu disampaikan Kapolres Purbalingga saat memimpin apel pagi personel sekaligus arahan jam pimpinan di halaman Mapolres Purbalingga, Selasa (10/12/2024).

“Alhamdulillah rangkaian kegiatan Pilkada 2024, sampai dengan rekapitulasi di tingkat KPU Purbalingga, berjalan aman dan lancar. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh personel yang telah melaksanakan tugas dengan baik,” kata Kapolres.

Menurut Kapolres, dalam kegiatan pengamanan tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten PurbaIingga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Personel pengamanan paham tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing baik dalam pengamanan kampanye, pemungutan suara di TPS dan pengamanan objek vital KPU dan Bawaslu.

“Kalau kita melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai ketentuan maka hasilnya akan sesuai dengan harapan yaitu situasi aman dan kondusif. Hal tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel,” kata Kapolres.

Kapolres menyampaikan setelah pengamanan Pilkada selesai, ke depan kita akan menghadapi Operasi Lilin Candi 2024 pengamanan Natal dan tahun baru. Terkait hal itu, personel juga harus siap dalam pengamanan ibadah di gereja-gereja yang ada di wilayah Kabupaten PurbaIingga.

“Pengamanan juga disiapkan pada jalur jalan yang dilintasi para pemudik dan objek wisata yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat,” jelasnya.

Kapolres berpesan kepada seluruh anggota agar selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga. Semoga seluruh personel selalu diberikan kesehatan dan dapat menjalankan tugas serta selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.

Red”

Kebumen – Polres Kebumen mulai memasang selebaran atau poster daftar pencarian orang (DPO) yang memuat informasi tentang Harun Masiku, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harun Masiku menjadi buronan sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Kapolres Kebumen AKBP Recky menyampaikan bahwa poster-poster tersebut dipasang di berbagai tempat strategis, seperti pusat-pusat keramaian, perkantoran, dan lokasi lain yang sering dikunjungi masyarakat di wilayah Kebumen.

“Kami berharap masyarakat yang melihat poster ini bisa mengenali wajah Harun Masiku dan memberikan informasi jika mengetahui keberadaannya,” ujar AKBP Recky dalam keterangan persnya, Senin 8 Desember 2024.

Poster tersebut memuat foto terbaru Harun Masiku serta keterangan detail mengenai identitas dan ciri-ciri fisiknya. Harun Masiku diketahui lahir di Ujung Pandang pada 21 Maret 1971. Ia memiliki tinggi badan 172 cm, rambut hitam, kulit sawo matang, serta ciri khas seperti berkacamata, suara sengau, dan logat Toraja atau Bugis.

Dalam poster tersebut juga tertera alamat terakhir Harun Masiku di Jl. Limo, Kompleks Aneka Tambang, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain itu, masyarakat yang memiliki informasi dapat menghubungi penyidik KPK melalui email atau nomor telepon yang tercantum.

Kasus yang menjerat Harun Masiku bermula dari dugaan suap terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka pada 2020. Namun, sejak saat itu, keberadaan Harun Masiku tidak diketahui. Ia bahkan diduga sempat melarikan diri ke luar negeri. Bertahun-tahun menjadi buronan, Harun tetap menjadi salah satu DPO yang paling dicari oleh KPK.

Kapolres Kebumen juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika mengetahui informasi terkait keberadaan Harun. “Kami berharap partisipasi masyarakat. Setiap informasi sekecil apa pun bisa sangat membantu proses penangkapan tersangka,” tegas AKBP Recky.

Kasus Harun Masiku menjadi perhatian publik karena dianggap mencederai integritas pemilu dan demokrasi. Penetapan Harun sebagai buronan juga mencerminkan tantangan yang dihadapi KPK dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

Selain Polres Kebumen, berbagai upaya juga dilakukan di tingkat nasional untuk menangkap Harun Masiku. KPK terus berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk melacak keberadaan buronan tersebut.

Dengan dipasangnya poster DPO Harun Masiku di berbagai tempat di Kebumen, diharapkan masyarakat menjadi lebih waspada dan proaktif dalam membantu penegakan hukum. Polres Kebumen menegaskan akan menindaklanjuti setiap informasi yang diterima demi menangkap Harun dan menuntaskan kasus ini.

Red”