LIN-RI.COM

BANGGAI LAUT – BTN –11/01/2026-Kasus penikaman terhadap aktivis dan praktisi media, Sdr. Faisal Tayeb, di Banggai Laut (Balut) memasuki babak baru. Tim investigasi menemukan serangkaian kejanggalan di lapangan yang mengindikasikan bahwa peristiwa berdarah tersebut bukanlah insiden spontan, melainkan sebuah aksi yang diduga telah direncanakan secara matang.

Berdasarkan data yang dihimpun tim lapangan, terdapat informasi mengenai pertemuan tertutup yang digelar di sebuah vila di wilayah Banggai Laut beberapa hari sebelum kejadian. Pertemuan tersebut diduga kuat menjadi ajang koordinasi untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap korban.

”Kami menemukan indikasi kuat bahwa motif utang-piutang yang berkembang di publik hanyalah kamuflase untuk menutupi tujuan sebenarnya. Ada dugaan insiden ini merupakan upaya pembungkaman terhadap aktivitas korban yang selama ini kritis menyoroti isu-isu hukum di media Berantastipikor dan Cibernasional,” ungkap perwakilan tim investigasi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/01).

Laporan investigasi juga menyoroti latar belakang terduga pelaku berinisial B. Muncul kekhawatiran meluas di masyarakat terkait adanya hubungan kedekatan antara pelaku dengan oknum pejabat tertentu di daerah tersebut. Kedekatan ini dikhawatirkan dapat memicu impunitas atau rasa aman bagi pelaku dalam melakukan tindakan melawan hukum.

Lebih lanjut, tim investigasi mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan tes urine terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam lingkaran pertemuan tersebut. Hal ini menyusul adanya informasi mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika yang diduga menyertai koordinasi aksi kriminal tersebut.

Atas temuan tersebut,Tim Perkumpulan Pimpinan Redaksi Indonesia Maju,(Prima) secara resmi mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut.

Mendesak Polda Sulteng dan Polres setempat untuk tidak terpaku pada motif tunggal (utang-piutang) dan mulai menyelidiki potensi adanya dalang di balik serangan ini.

Meminta otoritas terkait untuk memberikan jaminan keamanan bagi narasumber dan saksi yang mengetahui adanya pertemuan di vila, mengingat adanya potensi intimidasi.

Menindak tegas siapa pun yang terlibat, terlepas dari posisi mereka dalam lingkaran tim pemenangan maupun pemerintahan daerah.

”Hukum harus tegak. Jika upaya penghilangan nyawa digunakan sebagai alat untuk membungkam kebenaran dan kemerdekaan pers, maka ini adalah ancaman serius bagi demokrasi dan stabilitas keamanan di Sulawesi Tengah,” tegas perwakilan tim tersebut

Publisher red

Polda Jateng-Kota Semarang | Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik penyelundupan komoditas pertanian ilegal yang berpotensi merugikan petani dan membahayakan ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Dirreskrimsus saat mendampingi Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat meninjau langsung barang bukti bawang bombay ilegal di gudang penyimpanan kawasan Semarang Utara, Sabtu (10/1/2026).

Dalam keterangannya Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah KombesPol Djoko Julianto menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut dilakukan pada Jumat, 2 Januari 2026 sekitar pukul 11.00 WIB di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan bawang bombay ilegal yang diangkut menggunakan enam unit truk fuso dan tiba melalui kapal KM Dharma Kartika VII dari Pontianak, Kalimantan Barat.

“Proses penyidikan masih terus berjalan. Sejumlah saksi telah kami periksa, termasuk enam orang pengemudi kendaraan pengangkut yang saat ini masih berstatus saksi,” jelas Kombes Pol Djoko Julianto.

Ia menambahkan, penyidik masih mendalami asal usul barang, dokumen pengiriman, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab, dengan melibatkan koordinasi bersama instansi terkait, termasuk karantina dan Bea Cukai.

“Barang bukti saat ini diamankan di gudang penyimpanan. Karena sifatnya mudah rusak dan berpotensi membawa penyakit, nantinya akan dimusnahkan setelah melalui mekanisme hukum dan penetapan pengadilan,” imbuhnya.

Sementara itu saat sesi jumpa pers, Menteri Pertanian menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat melalui kanal Lapor Pak Amran, yang kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas instansi, termasuk unsur TNI POLRI dan Karantina guna mencegah bawang bombay ilegal tersebut beredar di pasaran.

“Totalnya 6.172 karung atau 123 ton. Tapi yang paling penting bukan jumlahnya. Dalam pertanian, satu ton atau seribu ton sama saja kalau membawa penyakit. Ini harus ditindak tegas, dibongkar sampai akar-akarnya. Siapa pun tidak boleh lolos,” tegasnya.

Menteri Pertanian menegaskan bahwa bawang bombay ilegal tersebut berisiko membawa bakteri dan jamur berbahaya yang tidak ada di Indonesia dan dapat menimbulkan kerugian besar jika masuk ke ekosistem pertanian nasional.

“Kelihatannya cuma enam truk, tapi kalau membawa penyakit, dampaknya jauh lebih besar daripada nilai materinya. Ini yang paling berbahaya,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menegaskan bahwa Polda Jateng berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan melindungi masyarakat dari peredaran komoditas ilegal.

“Polda Jawa Tengah akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan menegakkan hukum secara profesional serta transparan. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah praktik penyelundupan yang merugikan bangsa,” pungkasnya.

Red”

Pekanbaru,lin ri.com” 10 – 1- 2026.

Maraknya permainan di pekanbaru terutama Gelper yang sering di beritakan di media online namun tetap tidak tersentuh hukum sehingga menjadi pertanyaan dari Tim Khusus Jakarta untuk melakukan Investigasi di lapangan dengan berfokus sebagai pemain Gelper.

Gelper di Pekanbaru ada beberapa titik dalam temuan dilapangan namun tim khusus hanya melakukan ujicoba permainan di tiga titik Gelper yang kebetulan berdekatan lokasinya.

Jalan Riau Pekanbaru salahsatu lokasi yang digunakan oleh pengusaha untuk melakukan penyediaan permainan yang disebut dengan Gelper.

Titik pertama ditemukan Gelper Pokemon 21 yang berdekatan dengan pasar buah jalan Riau, kemudian dilanjutkan dengan ditemukan titik kedua yang disebut dengan Bingo yang berdekatan dengan mall Ciputra dilanjutkan dengan titik ketiga juga ditemukan Gelper 21 yang berdekatan dengan swalayan Indomaret jalan Riau ujung. Ketiga titik ini berada dilokasi satu arah yaitu jalan Riau Pekanbaru di pertengahan perkotaan dan keramaian masyarakat.

Tim khusus mencoba melakukan ujicoba dititik pertama di pokemon 21 yang bersebelahan dengan pasar buah jalan Riau dengan melakukan investigasi sebagai pemain. Pada saat masuk ke arena permainan memang terdapat banyak pengunjung yang bermain namun hanya pemuda sampai orang tua. Bermacam permainan yang dilihat dari permainan tembak ikan, slot dan putaran bola serta putaran hewan yang sering di ucapkan pemain dengan sebutan Gajah.

Tim mencoba dengan melakukan sebagai permainan. Duduk santai sambil melihat kondisi di arena permainan tersebut. Dan ternyata tim menemukan titik perjudian bahwa apa yang pernah disanggah oleh media online terkait gelanggang permanain di Pekanbaru bahwa pemainnya diberikan kemenangan dengan hadiah. Ternyata itu sangat salah para pemain yang menang langsung ditukar dengan di berikan uang kontan atau kalau masih ingin bermain berupa koin. Koin ada 4 macam. Koin merah, hijau, biru dan putih yang disimbolkan koin merah berarti koin Rp.100 ribu, koin hijau bearti koin 200 ribu, koin biru 500 ribu dan koin putih bearti koin 1 juta. Pemain yang melakukan istilah cancel akan mendapatkan struk yang berscan yang sudah tertulis berapa kemenangan pemain tersebut. Pemain akan ditanyakan oleh petugas yang disebut dengan wasit apakah mau ditukar koin atau diuangkan.

Tim terus menelusuri sistem yang dilakukan manajemen Gelper. Dan apabila penukarannya besar pemain akan menunggu hingga akan dipanggil wasit untuk mengambil uang di ruang khusus tepatnya disebelah kasir. Sedangkan pemain besar bisa di transfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Jelas ini sudah melanggar permainan di sulap menjadi perjudian. Diketahui penyedia tempat Gelper pokemon 21 bernama Ahu.

Tak hanya disitu tim juga melakukan investigasi di Gelper Bingo ternyata sistem yang dilakukan juga sama hanya merubah permainan menjadi tempat perjudian. Cuma kalau dibingo sistemnya menunggu kemenangan 2 juta baru bisa diberikan uang langsung oleh wasit. jika kurang kemenangan maka wasit meminjamkan koin untuk digenapkan dengan 2 juta jika pemain mau pulang.
Hanya sistem cancelnya diberikan voucher baru bisa diuangkan. Di bingo permainan lebih banyak lagi selain tembak ikan, slot, putaran, bola, gajah dan masih ada lagi permainan patman. Dan di Gelper Bingo juga murni melakukan pelanggaran perjudian. Dan diketahui di jaga dan diawasi oleh Jon ketek.

Dilanjutkan dengan investigasi di Gelper 21 yang terletak di Riau ujung Pekanbaru sebelah Indomaret yang didalamnya tersedia permainan tembak ikan dan putaran bola tapi belum menyediakan permainan slot dan lainnya. Namun tetap melakukan pelanggaran permainan yang disulap menjadi perjudian. Karena secara terang-terangan melakukan pemberian hadiah berupa uang kepada pemain. Hanya sistem mainnya menggunakan kunci untuk melakukan permainan dan melakukan cancel dalam mengambil kemenangan yang dilakukan oleh wasit. Atau petugas yang jaga arena. Dan diketahui penyedia tempat atau yang berwenang di Gelper 21 atas nama susanto

Disini tim langsung mengambil kesimpulan bahwa permainan yang disebut Gelper jelas tempat perjudian bukan lagi tempat hiburan permainan. Namun tim akan melakukan terkait 2 permainan lagi yang berada di jalan nangka dan kuantan Pekanbaru. Tapi dari ketiga tempat yang dikunjungi tim khusus sudah memenuhi bukti kuat bahwa Gelper di Pekanbaru murni tempat perjudian bukan lagi tempat hiburan permainan. Karena saat dilihat Gelper yang berada dilokasi mall yang biasa dipenuhi anak-anak sepi karena saat tim melakukan ujicoba memang di Gelper mall murni semata-mata untuk hiburan tanpa ada embel-embel apapun. Namun Gelper yang berada di pinggiran jalan pekanbaru jelas murni tempat perjudian.

Dalam konteksnya suatu Permainan dianggap sebagai perjudian berdasarkan hukum di Indonesia apabila memenuhi unsur-unsur kunci, terutama adanya taruhan dan hasil yang bergantung pada faktor keberuntungan semata, bukan keahlian.

Kriteria Perjudian Menurut Hukum Indonesia Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disebut permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir”.

Ada tiga unsur utama agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi yaitu
Adanya Permainan atau Perlombaan. Aktivitas yang dilakukan berupa permainan atau perlombaan.

Adanya Taruhan. Terdapat pertaruhan uang atau barang berharga yang dipasang oleh para pihak yang terlibat. Pihak yang kalah akan membayar kepada pihak yang menang sesuai perjanjian. Faktor Keberuntungan (Chance) Lebih Dominan. Hasil dari permainan tersebut lebih banyak bergantung pada faktor keberuntungan atau spekulasi (untung-untungan) daripada keahlian atau keterampilan pemain. Meskipun keahlian mungkin ada, faktor peruntungan tetap menjadi penentu utama.

Aturan Hukum dan Sanksi Perjudian merupakan tindak pidana di Indonesia dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan:
Pasal 303 KUHP: Mengancam pelaku yang menyelenggarakan atau memfasilitasi perjudian dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 25 juta.

Pasal 303 bis KUHP Menjerat para pemain atau peserta judi dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling tinggi Rp 10 juta.
Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Untuk perjudian yang dilakukan secara daring (online), pelakunya dapat dijerat Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Secara ringkas, pelanggaran terjadi ketika sebuah permainan yang pada dasarnya bersifat rekreatif disusupi unsur taruhan dengan harapan keuntungan finansial yang mengandalkan spekulasi.

Namun sayang pihak berwajib setempat Pekanbaru termasuk Polisi Daerah Riau hanya diam tanpa ada tindakan untuk melakukan penangkapan bos penyedia tempat dan melakukan pembubaran para pemain.

Tim khusus akan melakukan laporan yang ditemukan kepada Polresta dan Kapolda Riau jika hal ini tidak dihentikan juga maka kuat dugaan para petugas lah yang menjadi pembekingnya. Atau sudah terima setoran yang disebut dengan istilah kontribusi dari penyedia tempat permainan Gelper.

Tim dari Pekanbaru pernah juga melakukan pemberitaan namun tetap tempat Gelper tersebut beraktivitas. Apakah pekanbaru memang bebas melakukan atau menyediakan tempat untuk arena perjudian.

Disamping itu tim khusus juga akan meminta kepada pemangku adat tokoh masyarakat untuk mengambil tindakan terhadap bebasnya aktivitas perjudian di Pekanbaru. Hal ini juga akan dilakukan investigasi di seluruh wilayah Riau yang diketahui masih bebas beraktivitas permainan yang disulap menjadi perjudian. Seperti wilayah Kandis, duri, Dumai dan Rohil serta wilayah lainnya yang masih beraktivitas permainan namun disulap menjadi tempat perjudian.

Tim khusus juga akan meminta Kapolri jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., untuk melakukan perintah tegas kepada seluruh Kapolda dalam lakukan tindakan penegasan terkait permainan yang disulap menjadi tempat perjudian oleh penyedia tempat. Tangkap dan lakukan tindakan hukum yang berlaku. Sehingga ada efek jera untuk pelaku lainnya.

(Tim khusus)

Kebumen – Polres Kebumen menggelar sosialisasi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) terbaru kepada para Kepala Unit (Kanit) Reserse Kriminal di lingkungan Polres Kebumen. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Tribrata Mapolres Kebumen, Selasa, 6 Januari 2026.

Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kebumen, AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap KUH Pidana baru yang secara resmi menggantikan regulasi lama peninggalan era kolonial.

Menurut AKP Yofi, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang seragam kepada para penyidik terkait substansi, semangat, dan arah pembaruan hukum pidana nasional. “Kanit Reskrim adalah ujung tombak penegakan hukum. Mereka harus memahami betul perubahan norma agar tidak keliru dalam penerapan pasal,” ujarnya.

Tujuan utama sosialisasi ini, kata dia, adalah meningkatkan kualitas penanganan perkara pidana. Dengan memahami KUH Pidana terbaru, penyidik diharapkan mampu menerapkan hukum secara lebih adil, proporsional, serta sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang kini lebih ditekankan dalam regulasi baru.

Sosialisasi dinilai penting karena KUH Pidana terbaru membawa sejumlah perubahan mendasar dibandingkan KUH Pidana lama. Selain memperkenalkan jenis-jenis tindak pidana baru, regulasi ini juga menyesuaikan rumusan delik dengan perkembangan sosial, nilai-nilai kebangsaan, serta konteks hukum modern. Pendekatan pemidanaan pun tidak lagi semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengedepankan keadilan restoratif.

Perbedaan lainnya terletak pada penguatan asas legalitas nasional, pengaturan pidana alternatif selain penjara, serta penyesuaian ancaman pidana yang dinilai lebih relevan dengan rasa keadilan masyarakat saat ini. KUH Pidana baru juga memberi ruang lebih besar bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap perkara.

AKP Yofi menambahkan, sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh personel memiliki pemahaman yang sama. Tanpa pembekalan yang memadai, perubahan regulasi justru berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam praktik penegakan hukum.

Melalui kegiatan ini, Polres Kebumen berharap seluruh jajaran siap menghadapi masa transisi penerapan KUH Pidana terbaru, sekaligus memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat berjalan profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Red”(Humas Polres Kebumen)