Penulis: lembagainvestigasinegarari

Penulis: Vincent Suriadinata, SH., MH. (Advokat, Alumni FH Universitas Kristen Satya Wacana dan MIH FH Universitas Indonesia)

Masyarakat baru saja dihebohkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan MK) yang diucapkan pada Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon.

Dalam putusan ini MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Lahirnya putusan ini tentu memiliki konsekuensi hukum terhadap tahapan dan jadwal Pemilu 2024. Dimulai dari proses pendaftaran Calon Presiden – Calon Wakil Presiden 2024 yang dimulai pada 19-25 Oktober 2023. Sebelum lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diundangkan pada 13 Oktober 2023.

Pada Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menyebutkan, “Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka KPU seharusnya menyesuaikan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dengan Putusan tersebut. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka seharusnya secara administratif calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun tidak memenuhi syarat sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Hingga hari terakhir pendaftaran Calon Presiden – Calon Wakil Presiden 2024, terdapat 3 pasang calon yang mendaftarkan diri ke KPU yakni Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga pasang calon tersebut, ada Gibran Rakabuming Raka yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Lalu, kenapa KPU tidak segera merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023?

Sampai dengan 26 Oktober 2023, KPU RI belum melakukan revisi terhadap PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Setelah putusan MK itu terbit pada Senin (16/10/2023) KPU RI sempat menyampaikan niat melakukan revisi secara cepat dengan ataupun tanpa rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI. Namun, pada Rabu (18/10/2023), KPU RI membatalkan niat itu dengan dalih putusan MK bersifat final dan mengikat. Selain itu, alasan lain yang disampaikan KPU RI adalah PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang telah diundangkan sebelum putusan MK telah mengatur ketentuan teknis untuk Calon Presiden – Calon Wakil Presiden dari unsur kepala daerah.

KPU RI tidak dapat melakukan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 karena sejak 4-30 Oktober 2023 DPR RI sedang dalam masa reses. Menariknya, dalam Pasal 19 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan, “KPU wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah melalui forum rapat dengar pendapat terhadap Rancangan Peraturan KPU yang mengatur penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.” Artinya, KPU RI baru dapat melakukan konsultasi dengan DPR RI untuk merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 setelah masa reses DPR RI selesai.

Apakah ini berarti terdapat calon yang tidak memenuh syarat?

Menurut hemat Saya, saat ini ketiga pasang calon tersebut baru disebut sebagai bakal Calon Presiden – Calon Wakil Presiden karena masih ada tahapan selanjutnya yakni penetapan pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden pada 13 November 2023. Artinya masih ada waktu bagi KPU RI untuk merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai dengan Putusan MK. Dugaan Saya, sebelum tanggal 13 November 2023, KPU RI telah menyelesaikan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sehingga pada saat penetapan pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden pada 13 November 2023, semua pasangan calon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apakah hal ini yang akan terjadi? Kita tunggu saja! ***

Red”

Jakarta, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si ikut serta mendampingi Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Ramhat Mirzani Dzausal dalam rangka Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 di Kantor KPU RI Jl. Imam Bonjol No.29 RT.8/RW.4 Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Dimana pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima dan Partai Solidaritas Indonesia.

Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si saat diwawancarai media dikantor KPU RI mengatakan, bahwa pada hari ini beliau bersama ketua DPC Partai Gerindra Se-Lampung mendampingi DPD untuk ikut serta mengantarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka untuk mendaftarkan diri ke KPU RI.

”Sebagai kader Partai Gerindra seluruh pengurus maupun kader mulai dari tingkat anak ranting, PAC hingga DPC siap untuk memenangkan bakal capres-cawapres dalam pilpres 2024 mendatang,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung tersebut menambahkan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Tanggamus, saya memiliki tanggung jawab penuh untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pilpres 2024 di kabupaten tanggamus.

“Sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai ketua DPC Gerindra untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pilpres 2024 di kabupaten tanggamus.,” tambahnya.

”Tentunya kami dari partai pendukung khususnya Koalisi Indonesia Maju yang ada di tanggamus, memiliki tugas dan tanggung jawab memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” ungkapnya.

“Kami yakin pasangan Prabowo – Gibran ini memiliki komitmen untuk melanjutkan rencana, program dan kerja-kerja yang pro rakyat,” terangnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Tanggamus memohon do’a agar perjuangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) diberi kesuksesan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Mohon do’anya saja supaya perjuangan Koalisi Indonesia Maju ini diberikan kesuksesan,” ujarnya.

”Dalam waktu dekat kami dari partai pendukung akan mengadakan rapat pertemuan untuk membahas pemenangan Prabowo – Gibran ditanggamus,” cetusnya.

Mantan Sekretaris Daerah Tanggamus ini pun mengaku, Selain akan All Out memenangkan Prabowo-Gibran, seluruh kader partai juga akan mati-matian untuk memenangkan Pileg 2024. Karena partai nomor urut 2 (dua) di Pemilu 2024 ini sudah memiliki target yang diharapkan.

“Target kursi DPRD Lampung kita Minimal 2 kursi dan maksimal 3 kursi, Kursi DPRD Tanggamus target 9 Kursi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024,” tutupnya. ( YUSRI)

(Puspen TNI). Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. menjadi saksi pada acara pelantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, bertempat di Istana Negara Jakarta. Rabu (25/10/2023).

Dalam rangkaian acara pelantikan tersebut, Presiden RI Joko Widodo melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Kasad sesuai agamanya. “Saya akan bertanya kepada saudara, bersediakah saudara untuk diambil sumpah,” ujarnya.

“Bersedia ,” jawab Jenderal TNI Agus.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Jenderal TNI Agus mengikuti ucapan Presiden.

Pelantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai KSAD berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 89/TNI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 25 Oktober 2023. Sementara itu, kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Letjen menjadi Jenderal TNI didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/TNI/Tahun 2023 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.

Turut hadir dalam acara pelantikan, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra, dan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury. Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

#tnipatriotnkri

#nkrihargamati

#tnikuatrakyatbermartabat

Jakarta – Ketua Umum DPN APKWSI Agus Gunawan, menyampaikan selamat atas dilantiknya Jenderal Agus Subiyanto menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10).

“Kami ucapkan selamat kepada bapak Jenderal Agus Subiyanto yang baru saja ditunjuk sebagai KSAD menggantikan pak Dudung,” ucap Ketua Umum DPN APKWSI Agus Gunawan, (25/10/23).

Jenderal Agus Subyanto merupakan sosok yang tepat untuk menggantikan Jenderal TNI Dr. H. Dudung Abdurachman. Beliau memiliki rekam jejak dan pengalaman yang cukup matang di dunia kemiliteran. Tentu dengan modal tersebut sangat tepat menggantikan posisi pak Jenderal Dudung,” ujarnya.

Ketua Umum DPN APKWSI Agus Gunawan, juga tak lupa mengapresiasi peran dan dedikasi Jenderal TNI Dr. H. Dudung Abdurachman selama menjabat sebagai KSAD.

“Terutama untuk pak Jenderal Agus Subiyanto, mudah-mudahan dengan jabatannya yang baru ini mampu memberikan banyak manfaat bagi kemajuan TNI dan pertahanan nasional,” pungkasnya.

Sebelumnya, pelantikan KSAD ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI No 89/TNI/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf TNI AD. Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Jokowi.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” kata Jokowi saat mendiktekan sumpah jabatan.