LIN-RI.COM

Bulan: Oktober 2024

  • Kapolres Purbalingga Pimpin Rapat Secara Daring Sosialisasi Pembentukan FKPM

    Kapolres Purbalingga Pimpin Rapat Secara Daring Sosialisasi Pembentukan FKPM

    Kapolres Purbalingga AKBP Rosyid Hartanto memimpin rapat sosialisasi pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). Rapat dilaksanakan secara daring di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Purbalingga, Kamis (31/10/2024).

    Kegiatan dilaksanakam melalui zoom meeting bersama 18 Kecamatan, 224 desa dan 15 kelurahan. Pesertanya Forkopincam di masing-masing kecamatan, para kepala desa/lurah atau perangkatnya, seluruh Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

    Dalam kegiatan diberikan sosialisasi tentang Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Polmas, penyampaian materi tentang kenakalan remaja, pemutaran video simulasi penyelesaian masalah oleh FKPM dan Implementasi Polmas serta Pembentukan FKPM.

    Kapolres Purbalingga AKBP Rosyid Hartanto mengatakan pembentukan FKPM di desa bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak sosial.

    “Pembentukan FKPM ini juga selaras dengan program Kapolri yang mendukung program kerja Presiden. Bagaimana kita memantapkan pemeliharaan kamtibmas dan pelayanan publik,” kata Kapolres.

    Kapolres menambahkan ada FKPM yang telah terbentuk di Kabupaten PurbaIingga diantaranya ada di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah. Hal tersebut bisa ditiru, baik kegiatan maupun kelengkapannya bagi desa-desa yang belum terbentuk FKPM.

    “Silakan bisa diamati, ditiru dan dimodifikasi terkait pembentukan FKPM di Desa Selabaya. Sehingga nantinya bisa terbentuk FKPM di seluruh desa di Kabupaten PurbaIingga,” jelas Kapolres.

    Kapolres menambahkan ke depan akan dilaksanakan deklarasi secara serentak pembentukan FKPM di seluruh desa atau kelurahan. Setelah itu, diharapkan bisa terbentuk kampung tangguh bebas dari narkoba dan kenakalan remaja.

    “Deklarasi dan pembentukan FKPM secara serentak di Kabupaten Purba akan didaftarkan ke rekor MURI, sebagai deklarasi pembentukan FKPM terbanyak dalam satu waktu yaitu 239 FKPM terdiri dari 224 desa dan 15 kelurahan,” tegas Kapolres.

    Dalam rapat secara daring, dilakukan juga dialog dengan peserta. Sejumlah pertanyaan disampaikan terkait pembentukan FKPM mulai dari struktur dan kelengkapan serta anggaran. Pertanyaan langsung mendapatkan jawaban dari Kapolres Purbalingga.

    Red”

  • Diduga Tabrak Perpres Nomor 87 Tahun 2016 dan S E Kadispora Kampar Kepsek UPT SDN 033 Bawa Bawa Nama Korwil

    Diduga Tabrak Perpres Nomor 87 Tahun 2016 dan S E Kadispora Kampar Kepsek UPT SDN 033 Bawa Bawa Nama Korwil

    Tapung Hulu,”Baru saja viral di beberapa media online nasional tentang peredaran buku LKS,kali ini SDN 033 Sinamanenek kembali mendapat sorotan dari salah satu media online nasional.Pasalnya diketahui bahwa Sekolah UPT SDN 033 Sinamanenek Kecamatan Tapung Hulu, Kampar – Riau ini diduga tabrak Perpres, Permendikbud serta Surat Edaran dari Dispora Kampar terkait larangan memberikan Jam Tambahan Belajar dan mengutip uang jasa dari Les tersebut sebesar Rp.60.000 dari tiap tiap murid yang jumlah siswa UPT SDN 033 lebih dari 400 Siswa yang tentunya hal ini masuk dalam Kategori Saber Pungli sebab peruntukannya tidak jelas dan masuk ke kantong pribadi.

    Pengakuan sala seorang wali murid yang mendatangi wartawan bahwa kejadian ini berlangsung sudah cukup lama.yang mana kutipan itu bukan saja tentang uang les,tetapi uang komite juga dikutip,dan persiswa dikenakan biaya 10 ribu rupiah dan menurut orang tua siswa kalau kutipan ini sangat memberatkan wali siswa.sebab untuk per anak mereka harus membayar Rp.70.000/bulannya

    “Kutipan ini sudah cukup lama terjadi,bapak dapat banyangkan,anak Saya ada Lima orang dan dari mulai anak pertama hingga sekarang kutipan itu tetap berjalan.Anak Saya saat ini tinggal satu lagi yang masih sekolah Pak.meski Saya keberatan toh kenyataannya tetap berjalan.”ungkap Wali murid agar identitasnya untuk ditutupi

    Dan beberapa waktu lalu,awak media beserta Komite Sekolah sempat bertemu, yang mana menurut keterangannya bahwa untuk saat ini pihaknya tidak lagi melakukan kutipan sesuai dengan keterangan Narasumber yang sengaja identitasnya dirahasiakan.

    “Dulu memang ada kutipan sebesar 10.000 rupiah per siswa / bulan.yang mana peruntukannya juga untuk membayar gaji guru honorer.tetapi setelah ada penerimaan Guru P3K maka kutipan dihentikan.”terang komite kepada wartawan seraya mengaku kalau kebijakan itu dari kepala sekolah lama

    Kembali Kepada Uang Tambahan Jam Belajar bahwa Kamariah.,S.Pd mendapat teguran dari Dispora Kampar melalui Hermansyah,yang mana diketahui bahwa Hermansyah adalah Kepala Korwil kecamatan Tapung Hulu,dan dengan sedikit rasa percaya diri Kamariah.,S.Pd selaku Kepala Sekolah UPT SDN 033 yang sebentar lagi Purnabakti mengatakan kalau Hermansyah adalah keluarganya sambil terkesan menggertak Wartawan

    “Terimakasih pak pajar beritanya udah disampaikan pak Hermansyah kepada saya karna saya kakaknya sebab istri pak Hermansyah adik kandung suami saya maka lekas disampaikan” sembari mengirimkan photo screenshot hasil teguran dari penyampaian Wartawan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar

    Dan pada kesempatan tersebut Kamariah.,S.Pd terkesan akan melakukan intervensi terhadap Wali Kelas VI.Dan melalui WhatsApp Pribadinya bahwa Ia akan melakukan pemanggilan atau mengumpulkan wali siswa dan akan mempertanyakan siapa yang berkeberatan akan kebijakan yang notabenenya mengetahui tetapi seakan tidak terlibat

    “Langkah saya”

    “Akan memanggil orang tua murit kelas 6 semuanya siapa yg keberatan atau tidak mampu akan saya gratiskan”

    “Kedua akan saya bubar kan les mulai dari kelas 1 sampai kls 6”

    “Sebelum saya kesitu kepala sekolah yg lama sudah ada les di sd tersebut karna ngak perna ada masalah atau aduan dari orang tua murit makanya saya biarkan.             Insya allah hari Senin akan saya laksanakan.Saya ngak mau ada masalah menjelang pensiun yg tinggal beberapa bulan lagi.” Aku Kamariah.,S.P.d kepada Media seraya tidak terlibat didalam dugaan tindakan pungli di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana yang telah diatur didalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 dan Amaikan Surat Edaran dari Dispora Kampar.

    Dari kebijakan yang dilakukan oleh Kadispora Kampar, sebagaimana akan teguran yang disampaikan terhadap Oknum Kepsek UPT SDN 033 Sinamanenek maka awak media mengucapkan terima kasih.sebab diketahui bahwa keganjilan di satuan pendidikan Kampar Khususnya Tapung Hulu memang sudah banyak menyita perhatian publik.bahkan bukan hanya UPT SDN 033 Sinamanenek saja, tetapi Sekolah lain juga patut diduga masih banyak Tabrak Regulasi yang sudah ditetapkan Menteri Pendidikan maupun atau yang sudah dikeluarkan oleh Dispora Kampar.(Pajar Saragih / Redaksi).

    Red”

  • CTI Group Ajak Mitra Bisnis Kaji Peluang Hilirisasi Digital

    CTI Group Ajak Mitra Bisnis Kaji Peluang Hilirisasi Digital

    Jakarta – Di tengah optimisme pelaku bisnis menyambut pemerintahan baru, PT Computrade Technology International (CTI Group), salah satu penyedia solusi infrastruktur teknologi informasi di Indonesia menyelenggarakan gathering tahunan dengan para eksekutif dan pelaku usaha dari komunitas Golden Circle Club (GCC).

    Menyadari pentingnya peran penyedia solusi IT dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, CTI Group mengadakan Gathering Golden Circle Club 2024 di Park Hyatt, Jakarta pada 10 Oktober 2024 yang lalu untuk membahas peluang dan tantangan dalam implementasi Hilirisasi Digital, serta menggali peran strategis penyedia solusi IT dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif.

    Mengusung tema “Hilirisasi Digital: Peluang Bisnis & Strategi Pengembangan Teknologi Indonesia”, GCC tahun ini, CTI Group menghadirkan beberapa tokoh nasional dan pembicara ahli yakni: Dr. Aviliani SE, M.Si, Senior Ekonom INDEF, Zulfadly Syam, Sekretaris Umum APJII, dan Ir. Soegiharto Santoso, S.H., Pendiri & Ketua Umum APTIKNAS.

    “Kami melihat program Hilirisasi Digital menjadi inisiatif baik dalam memperkuat ekosistem digital di Indonesia. CTI Group menyadari potensi yang dapat tercipta dari program ini, baik dalam membuka peluang bisnis baru maupun meningkatkan daya saing industri teknologi nasional,” ujar Rachmat Gunawan, CEO CTI Group di sela Gadering Golden Circle Club 2024.

    Sebagai penyedia solusi infrastruktur IT, Rachmat Gunawan mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis CTI Group untuk mendukung implementasi Hilirisasi Digital untuk memastikan transformasi digital di Indonesia berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

    “Kami percaya bahwa keberhasilan program ini akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi digital yang lebih kuat di masa depan” imbuh Rachmat Gunawan.

    Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025

    Ekonom senior, Aviliani membuka diskusi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pergantian pemerintahan, dengan optimisme Indonesia akan mencapai pertumbuhan sebesar 5% pada tahun 2025. Namun, Aviliani juga mengingatkan adanya tantangan signifikan terkait utang negara.

    “Indonesia sedang memasuki Debt Fatigue Era, dengan pembayaran cicilan utang (pokok dan bunga) mencapai sekitar 30% dari pendapatan negara. Rasio utang terhadap PDB diproyeksikan akan mencapai 50%, sementara rasio pajak menurun, sehingga menimbulkan tantangan fiskal yang signifikan,” jelas Aviliani.

    Selain itu, Aviliani juga menyoroti kelemahan dalam kesiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, yang tercermin dari skor Programme for International Student Assessment (PISA) di bawah rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Hal ini, lanjut Aviliani, harus menjadi fokus utama untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat mengikuti perkembangan transformasi digital.

    “Bagi industri IT, ini membuka potensi untuk meningkatkan ekonomi digital. Ekosistem digital Indonesia menunjukkan potensi yang menjanjikan, dengan pertumbuhan yang signifikan di industri e-commerce, transportasi online, travel online, dan media. Namun, investasi AI per kapita masih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, yang mengindikasikan adanya ruang untuk pertumbuhan,” terangnya.

    Ia juga menambahkan, saat ini terdapat dorongan untuk mengembangkan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/NLE) untuk mengurangi biaya logistik yang masih tinggi. Hal ini melibatkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi.

    “Digitalisasi harus dipandang bukan sebagai sektor, tetapi menjadi alat yang mendorong akselerasi semua sektor dalam perekonomian,” tegas Aviliani.

    Realisasi Hilirisasi Digital dan Kesiapan Industri IT

    Hilirisasi Digital digadang pemerintahan baru sebagai salah satu program utama untuk sektor IT dimana program ini memiliki dua tujuan utama. Pertama memperkuat infrastruktur digital, mulai dari jaringan internet yang lebih luas hingga membangun industri perangkat digital dalam negeri. Kedua, hilirisasi digital bertujuan mendigitalisasi rantai pasok industri strategis secara signifikan akan meningkatkan nilai perekonomian di Indonesia.

    Di sesi panel diskusi, Zulfadly menekankan pentingnya infrastruktur digital, terutama pemerataan akses internet, sebagai fondasi utama Hilirisasi Digital. Ia menyebutkan penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 79,5%, dengan sekitar 221 juta penduduk yang sudah terhubung.

    Di satu isi, Aviliani menilai bahwa sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata memiliki potensi besar untuk memperluas digitalisasi. “Sektor-sektor ini membutuhkan ekosistem digital yang end-to-end untuk memperkuat daya saingnya,” jelas Aviliani.

    Namun, Aviliani juga menekankan bahwa realisasi program Hilirisasi Digital tidak bisa tercapai tanpa dukungan kebijakan yang jelas dan strategis. “Hilirisasi Digital memerlukan regulasi yang keep up dengan perkembangan teknologi. Jangan sampai industri telah melakukan investasi besar, tapi regulasi tertinggal,” tambahnya.

    Selain itu, Zulfadly menekankan bahwa roadmap Hilirisasi Digital harus melibatkan semua pihak, tidak hanya dari sektor swasta. “Pemerintah dan sektor swasta harus bergerak bersama. Kita tidak bisa membiarkan hanya sektor swasta yang bergerak maju sementara banyak daerah di Indonesia masih berada dalam blindspot digital,” lanjutnya.

    Pembicara lainnya, Soegiharto Santoso atau akrab disapa Hoky mengamini pentingnya kolaborasi berbagai pihak sebagai bentuk realisasi inisiatif ini. “Hilirisasi Digital tidak akan berhasil tanpa kolaborasi yang jelas antara pelaku industri, penyedia solusi, dan pemerintah,” tandas Hoky yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

    Menurutnya, perlu ada sinergi agar roadmap hilirisasi ini tidak hanya digerakkan oleh sektor swasta, tetapi juga diintegrasikan dengan daerah-daerah yang belum terjangkau, terutama di wilayah 3T. “Selain itu, kolaborasi ini juga dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan SDM kita karena banyak potensi generasi penerus yang bisa mewujudkan pemerataan digital Indonsia,” ungkapnya.

    Hoky menambahkan, “Hilirisasi digital merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional. APTIKNAS siap berkontribusi aktif dalam mewujudkan hilirisasi digital melalui pengembangan SDM, inovasi teknologi, dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder.” pungkas Hoky.

    Tentang CTI Group

    CTI Group adalah solusi infrastruktur teknologi informasi di Asia Tenggara dengan inovasi progresif sejak tahun 2003. Dengan kemitraan yang kuat dengan lebih dari 100 brand IT terkemuka dunia. Saat ini CTI Group memiliki 13 anak perusahaan IT yang mengkhususkan diri dalam keahlian teknologi berdasarkan diferensiasi produk dan layanan, lengkap dengan lebih dari 250 engineer bersertifikat internasional untuk memberikan dukungan & pengalaman terbaik dalam menemukan kebutuhan digital bagi Masyarakat Indonesia.

    CTI Group akan memperluas wilayah di Asia Tenggara dengan mendirikan Computrade Technology Malaysia (CTM) dan Computrade Technology Philippines (CTP). (Hen)

    Red”

  • Baznas Kabupaten Bekasi Berikan Bantuan Biaya Pengobatan Kepada Intan Penderita Penyakit

    Baznas Kabupaten Bekasi Berikan Bantuan Biaya Pengobatan Kepada Intan Penderita Penyakit

    Bekasi – Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kabupaten Bekasi,menyalurkan bantuan biaya pengobatan kepada Intan Anak Yatim-piatu Penderita Penyakit Paru Yang Beralamat Kampung Pintu RT 02 RW 04 Desa Bantarjaya Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.Selasa (29/10/2024)

    Agus Permana tidak dapat melanjutkan pengobatan karena keterbatasan biaya,setelah adanya pengajuan dari Misnan Pimpinan Redaksi Media Online Seputarindonesia.co.id Sekaligus Media Humas Polsek Pebayuran ke Baznas Kabupaten Bekasi,langsung merespon cepat memberikan bantuan untuk biaya pengobatan untuk intan.

    Bantuan di serahkan langsung oleh Hermanto Saputra Bagian Bidang Kesehatan Baznas Kabupaten Bekasi,yang didampingi Misnan Pimpinan Redaksi Media Online Seputarindonesia.co.id Sekaligus Media Humas Polsek Pebayuran,bantuan biaya pengobatan tersebut diterima langsung oleh keluarga intan dirumah nya.

    Sementara itu Agus Permana Kaka Intan keluarga, mengucapkan terima kasih kepada Baznas Kabupaten Bekasi atas bantuan biaya pengobatan yang diberikan kepada adik saya.

    “Dan saya tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Misnan Pimpinan Redaksi Media Online Seputarindonesia.co.id Sekaligus Media Humas Polsek Pebayuran,yang sudah mengajukan berkas biaya pengobatan untuk adik saya,”Ucapnya Agus Permana.

    (Red)

  • SEMMI Jaksel Geruduk Kementerian Agama Desak Restrukturisasi Total Jajaran Pejabat di Kemenag

    SEMMI Jaksel Geruduk Kementerian Agama Desak Restrukturisasi Total Jajaran Pejabat di Kemenag

    Jakarta – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Jakarta Selatan gelar aksi demonstrasi didepan gedung Kementerian Agama (Kemenag) menuntut agar segera percepat restrukturisasi total pejabat yang ada di kemenag dari pusat hingga ke daerah. selasa,(29/10/2024).

    Diketahui adapun tuntutan para aksi unjukrasa ini mendesak agar, restrukturisasi total jajaran pejabat di kementrian Agama pusat sampai ke daerah. lalu agar ditingkatkan layanan di bidang Pendidikan dan agama, juga supaya Penempatan jabatan sesuai dengan kompetensi yang dikuasai, dan Kementerian agama harus dapat berlaku adil bagi seluruh umat beragama di Indonesia.

    M.Faisal selaku ketua SEMMI Jaksel menjelaskan bahwa tujuan daripada restrukturisasi ini sangat diperlukan di jajaran kementerian agama dikarenakan menurutnya banyak orang-orang yang tidak kompeten pada bidang yang di tempatinya.

    “Kita ketahui bersama bahwasannya banyak sekali problematika di periode sebelumnya terkait dana haji dan sebagainya, dengan ini mengapa kami meminta untuk restrukturisaai total karena jangan hanya selalu menteri agama yang diganti namun juga perlu adanya pergantian pejabat-pejabat yang ada di kementerian agama, agar sesuai dengan kompetensinya masing-masing serta dapat berjalannya tugas dan fungsi sebagaimana mestinya” ujar Faisal mengatakan saat di depan Kemenag, selasa (29/10).

    Selain daripada restrukturisasi ada hal lain seperti keharusan kemenag untuk meningkatan pelayanan terhadap pendidikan dan agama di Indonesia serta terwujudnya keadilan kepada seluruh umat beragama, daripada hal itu faisal juga menunggu tanggapan daripada Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. selaku Menteri Agama untuk segera melakukan hal tersebut agar kementerian agama dapat menjalankan fungsi sebaik-baiknya.

    “Respon dari bapak Prof. Dr. Nasaruddin Umar sangat kami tunggu karena ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami kepada kementerian agama, bahwasannya juga kementerian agama ini harus berperan aktif untuk menciptakan keharmonisan dan persatuan di NKRI.” Tegas Faisal dalam keterangan nya.

    Terpantau, beberapa perwakilan pihak aksi massa demo diterima untuk audiensi dengan beberapa staf di Kemenag. dalam hal ini Faisal yang juga turut sebagai perwakilan yang ikut audiensi mengatakan akan menunggu hasil nya, bila belum ada kejelasan juga maka pihak nya akan melakukan aksi demo lebih besar lagi.

    Untuk diketahui bersama, adapun aksi unjukrasa ini digelar untuk yang kedua kalinya di depan gedung Kementerian Agama Jakarta. Dan dalam hal ini mereka berkomitmen akan menggelar aksi kembali bila belum ada tanggapan yang jelas dari Kementerian Agama.(Bar)

    Red”

  • Penyidik Kejagung RI Menetapkan 2 Orang Tersangka Terkait Kasus Korupsi Impor Gula, Salah Satunya Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong.

    Penyidik Kejagung RI Menetapkan 2 Orang Tersangka Terkait Kasus Korupsi Impor Gula, Salah Satunya Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong.

    Jakarta-Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan 2 orang Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi, salah satunya Mantan Manteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong Terkait Kasus Dugaan Korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 s.d. 2016.

    Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (kapuspenkum) Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum.,didampingi oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qodar saat menggelar siaran persnya di Kantor KeJaksaan Agung RI, Jln. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29 /10/2024).

    Harli menjelaskan bahwa penahanan kedua tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor: Prin-54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023, terangnya.

    Adapun kedua tersangka tersebut yaitu:
    Tersangka Thomas Trikasih Lembong (TTL) selaku Menteri Perdagangan periode 2015 s.d. 2016 berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024.

    Tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : TAP-61/F.2/Fd.2/10/2024.

    Lebih lanjut Kapuspenkum Harli mengatakan bahwa Kasus posisi dalam perkara ini yaitu:
    Pada tahun 2015 berdasarkan Rapat Koordinasi (Rakor) antar Kementerian tanggal 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi, pada tahun 2015 Menteri Perdagangan Tersangka TTL memberikan izin Persetujuan Impor (Pl) gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP).

    Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor GKP adalah BUMN. Tetapi berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL dilakukan oleh PT AP dan Impor GKM tersebut tidak melalui Rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri.

    Pada tanggal 28 Desember 2015, dilakukan Rakor Bidang Perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Kemenko Perekonomian. Salah satu pembahasannya adalah bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan GKP sebanyak 200.000 ton dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional.

    Pada bulan November-Desember 2015, Tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI memerintahkan Staf Senior Manager Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di Gedung Equity Tower SCBD sebanyak empat kali. Pertemuan guna membahas rencana kerja sama impor GKM menjadi GKP antara PT PPI dan delapan perusahaan gula swasta, yang juga atas sepengetahuan dan Direktur Utama PT PPI saat itu.

    Harli mengatakan bahwa
    Pada bulan Januari 2016, Tersangka TTL menandatangani Surat Penugasan kepada PT PPI yang berisi penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula, melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah GKM impor menjadi GKP sebanyak 300.000 ton.

    Selanjutnya, PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan gula swasta ditambah satu perusahaan swasta lainnya yaitu PT KTM, meskipun seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung, dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN (PT PPI).

    Atas sepengetahuan dan persetujuan Tersangka TTL, Persetujuan Impor GKM ditandatangani untuk sembilan perusahaan swasta. Seharusnya, untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung. Selain itu, Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan diterbitkan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan tanpa rapat koordinasi dengan instansi terkait.
    Kedelapan perusahaan swasta yang mengolah GKM menjadi GKP memiliki izin industri sebagai produsen Gula Kristal Rafinasi (GKR) yang diperuntukkan bagi industri makanan, minuman, dan farmasi.

    Setelah kedelapan perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp 16.000/kg, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi yang sebesar Rp 13.000/kg, dan tidak dilakukan melalui operasi pasar.

    Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengolah GKM sebesar Rp105/kg.

    Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai Rp400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara/BUMN (PT PPI).

    Selanjutnya, kedua Tersangka dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) selama 20 hari ke depan yaitu Tersangka TTL di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 50/ F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024. Sedangkan Tersangka CS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 51/ F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024.

    Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Red).

  • Selamat Dan Sukses Dies Natalis AMD Ke 61 Dan Wisuda Perwira Remaja 2024.

    Selamat Dan Sukses Dies Natalis AMD Ke 61 Dan Wisuda Perwira Remaja 2024.

    Jakarta_ 29 Oktober 2024. Selamat dan Sukses Dies Natalis AMD Ke 61 dan Wisuda Perwira Remaja 2024.

    Akademi Maritim “Djadajat” (AMD) di dirikan oleh Laksamana TNI Purn M.Pardi Kepala Staf Angkatan Laut Pertama RI pada tanggal 10 Oktober 1963.

    Pada Tahun 1959 mulanya bernama Akademi Ilmu Pelayaran Djadajat (AIPD) dengan melaksankan pendidikan berupa Kursus lanjutan Mualim Pelayaran Besar (MPB) III, II dan I.

    Pada th 1963 Laksamana M Pardi bersama Capt.H.R Soebekti mendirikam Yayasan Pendidikan Pelayaran Djadajat 1963 dan lahirlah Akademi Pelayaran Djadajat (APD) untuk program sutudi Nautika dan Teknika.

    Selanjutnya pada tahun 1984 APD terdaftar di Kopertis Wil III Jakarta berubah nama menjadi Akademi Maritim Djadajat (AMD).

    Atas upaya dan kerja tim maka sejak th 2006 AMD mendapatkan Akriditasi A dari BAN PT dan Approval IMO untuk program studi ANT III dan ATT III.

    Direktur AMD dari masa kemasa adalah.

    1.Laksamana TNI Purn. M Pardi.
    2.Capt.HR Soebekti.S. M.Mar.
    3.Drs ML.Palumian.
    4.Capt.Abu Hasan.
    5.Capt Tonny.
    6.Capt Hosneser Kuera.
    7.Dr Capt Datep Purwa Sapitra. MM.
    8.Capt.Laode.Syaiful Iwa.
    9.Prof Dr Capt Thamri.MM.
    10.Capt. Simson Katiandago MM.

    Semoga AMD terus membantu permerintah dalam menyiapkan SDM Maritim Unggul untuk Indonesia Maju dalam mewujudkan Indonesia Emas 2024

    Salam “Bina Bahari Cakti Djadajat 1963”

    Dr Datep Purwa Saputra.
    Dir AMD 2006-2010.

  • Raja Maroko King Mohammed VI Sambut Kunjungan Kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Dar al-Makhzen

    Raja Maroko King Mohammed VI Sambut Kunjungan Kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Dar al-Makhzen

    Rabat – Pemimpin Kerajaan Maroko, King Mohammed VI, memberikan sambutan hangat kepada koleganya, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, sesaat setelah tiba di Istana Dar al-Makhzen di Rabat, Ibukota Maroko, Senin, 28 Oktober 2024. Demikian disampaikan oleh pejabat bagian informasi Kantor Pemerintahan Kerajaan Maroko yang dikirimkan ke Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (PERSISMA) di Jakarta, hari ini Selasa, 29 Oktober 2024.

    “Yang Mulia King Mohammed VI, semoga Tuhan menolongnya, dalam pertemuan yang diadakan hari ini di Istana Kerajaan di Rabat, berbicara dengan Presiden Republik Prancis, Y.M. Bapak Emmanuel Macron, yang sedang melakukan Kunjungan Kenegaraan ke Maroko, dari tanggal 28 hingga 30 Oktober, atas undangan Raja,” dikutip dari pernyataan tersebut.

    Pembicaraan antara kedua Kepala Negara, masih dari pernyataan yang sama, difokuskan pada transisi ke era baru hubungan yang kuat antara Maroko dan Prancis, dalam kerangka kemitraan khusus yang diperbarui dan peta jalan strategis untuk tahun-tahun mendatang. Dalam hal ini, kedua Kepala Negara bermaksud, melalui kemitraan yang diperbarui ini, untuk memberikan dorongan yang menentukan bagi hubungan multi dimensi yang sangat baik antara Maroko dan Prancis, untuk mempertimbangkan keinginan kedua negara dan untuk bersama-sama menghadapi perkembangan dan tantangan internasional.

    “Pembahasan juga difokuskan pada isu-isu regional dan internasional. Dengan demikian, kedua Kepala Negara sepakat untuk bekerja sama memperkuat proyeksi Euro-Mediterania, Afrika, dan Atlantik, dalam suatu proses aksi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia yang berkelanjutan.” Demikian disebutkan pada bagian keterangan Kantor Kerajaan Maroko selanjutnya yang diterima media ini dari Presiden Persisma, Wilson Lalengke.

    Mereka (kedua kepala negara – red) menekankan pentingnya memperbarui, secara mendalam, kemitraan antara kedua (sisi) Pantai Mediterania (yang menghubungkan Benua Afrika dan Benua Eropa – red), untuk membangun masa depan yang lebih stabil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi seluruh kawasan, sambil menghadapi tantangan sosial-ekonomi dan lingkungan saat ini. “They stressed the importance of renewing, in depth, the partnership between the two shores of the Mediterranean, in order to build a more stable, sustainable and prosperous future for the whole region, while meeting today’s socio-economic and environmental challenges.”

    Dalam pernyatan itu juga diterangkan bahwa Presiden Republik Prancis, Emmanuel Macron, memuji peran konstruktif Raja Maroko, King Mohammed VI, sebagai Ketua Komite Al-Quds, untuk perdamaian di Timur Tengah. Kedua Kepala Negara menyerukan penghentian segera serangan di Gaza dan Lebanon, sambil menekankan prioritas melindungi warga sipil, dan pentingnya menjamin dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan yang cukup, sekaligus mengakhiri konflik regional.

    Raja Maroko dan Presiden Prancis mengingatkan kembali kebutuhan mendesak untuk mengaktifkan kembali proses perdamaian, dalam kerangka solusi dua negara, dengan Negara Palestina yang merdeka di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya.

    Di bagian akhir keterangan Kantor Kerajaan Maroko menyampaikan keinginan Emmanuel Macron untuk menerima kunjungan kenegaraan Raja Maroko ke Paris. “Presiden Republik Prancis menyampaikan undangan resmi kepada Yang Mulia King Mohammed VI, semoga Tuhan menolongnya, untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis, yang diterima oleh Raja. Tanggal kunjungan ini akan disetujui melalui jalur diplomatik,” tutup pernyataan resmi pejabat Pemerintahan Maroko itu. (PERSISMA/Red)

  • Polresta Banyumas Gelar Donor Darah, DALAM RANGKA HUT HUMAS KE 73

    Polresta Banyumas Gelar Donor Darah, DALAM RANGKA HUT HUMAS KE 73

    Dalam rangka menyambut HUT Humas Pori ke 73, Humas Polresta Banyumas melaksanakan beberapa kegiatan salah satunya adalah kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banyumas di Pendopo Polresta Banyumas, Selasa (29/10/2024).

    Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Dr. Ari Wibowo, S.I.K. M.H melalui Kasi Humas AKP Siti Nurkhayati menjelaskan kegiatan donor darah dalam rangka hari jadi Humas Polri dengan tema “73 Tahun Mengabdi Untuk Negeri, Humas Polri Presisi Menuju Indonesia Maju.” tersebut diikuti oleh Personil Polresta Banyumas, Polsek Jajaran dan wartawan Kabupaten Banyumas

    “Kegiatan donor darah ini menjadi salah satu upaya Polresta Banyumas menunjukkan komitmen dalam mendukung misi kemanusiaan di tengah masyarakat, Semoga bermanfaan bagi masyarakat yang membutuhkan darah untuk transfusi,” kata AKP Siti.

    Masih di lokasi yang sama Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Banyumas Raya, Mardiyanto mengapresiasi kegiatan tersebut apalagi kegiatan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. “Bertepatan ulang tahun humas Polri ke 73 saya mengucapkan Selamat hari jadi Humas Polri ke 73 dan kebetulan untuk memperingati hari jadinya ini Humas Polri mengelar donor darah yang diikuti oleh ratusan anggota Polri se Banyumas raya semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat, saya apresiasi sekali untuk kegiatan HUT Polri ini,” ujar dia.

    Selain itu, masih di hari yang sama juga dilaksanakan kegiatan Zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Hartanto.

    Red”

  • Sejumlah Tokoh dan Pakar IT Deklarasi Berdirinya FORMASI

    Sejumlah Tokoh dan Pakar IT Deklarasi Berdirinya FORMASI

    Forum Kemandirian Siber Indonesia – FORMASI resmi dideklarasikan oleh sejumlah tokoh nasional dan pakar di bidang teknologi dan informasi. FORMASI didirikan untuk meneruskan semangat Sumpah Pemuda yang menandai semangat persatuan dalam mengembangkan budaya keamanan siber dan informasi bagi warganet.

    Menariknya, para tokoh dan pakar IT ini mendeklarasikan berdirinya FORMASI dengan mengutip Sumpah Pemuda dan meneruskan dengan sumpah untuk mewujudkan ranah siber Indonesia berdaulat.

    “Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, Kami putra dan putri Indonesia, mewujudkan ranah siber berdaulat, ranah siber Indonesia,” ujar seluruh pendiri FORMASI saat deklarasi dalam rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta pada hari Senin, (28/10/ 2024).

    Deklarasi itu diucapkan para tokoh dan pakar IT yang hadir secara offline yakni : Gildas Deograt Lumy, Girindro Pringgo Digdo, Onno W. Purbo, Yudhistira Nugraha, Restia Moegiono, ⁠Rolof Satrianto, Soegiharto Santoso (Hoky), Faris Rahman, ⁠Abil Sudarman, ⁠Farhan Muhammad, ⁠Kalpin Silaen. Ada juga yang hadir secara online yaitu : Sarwono Sutikno, M. Nuh (dari Puslabfor), Arief Sulistyanto, ⁠⁠Jati Kusumo (dari Kemenhan), ⁠dan Rachmat (dari SKK Migas).

    Pendiri dan Ketua FORMASI Gildas Deograt Lumy mengatakan, FORMASI dibentuk sebagai komunitas informal warganet Indonesia yang peduli akan kemandirian, kedaulatan, dan kemajuan bangsa Indonesia di bidang keamanan siber dan informasi.

    Awalnya FORMASI berbentuk grup diskusi di aplikasi Palapa, yakni aplikasi percakapan multi platform karya anak negeri. “FORMASI adalah hasil peleburan Komunitas Keamanan Informasi (KKI) dan Forum XecureIT di tahun 2013, dengan tujuan berbagi informasi dan berdiskusi topik-topik terkait keamanan siber dan informasi untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik In donesia (NKRI),” ujar Gildas di sela Deklarasi FORMASI dan Peringatan Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta pada hari Senin, (28/10/ 2024).

    Peleburan ini, lanjut Gildas, untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan menghadapi berbagai tantangan yang ada secara holistic. “Di mana salah satu upaya strategisnya adalah mengembangkan budaya keamanan siber dan informasi. Hal inilah yang mendasari pendirian FORMASI,” tuturnya.

    Ia juga menambahkan, perlu ada keselarasan antara pola pikir, perkataan, perilaku dan keputusan strategis yang berujung pada kedaulatan Indonesia di ranah siber dan keamanan nasional. Perlu peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan budaya keamanan siber dan informasi, dimulai dari pejabat negara dan pimpinan pemerintahan dalam mengembangkan budaya keamanan informasi secara khusus di ranah siber.

    “Evolusi akan kalah melawan revolusi. Sehingga dibutuhkan strategi terintegrasi, langkah taktis, dan operasi yang terstruktur, sistemik, dan masif agar bangsa kita mampu mewujudkan kedaulatan di ranah siber, merevolusi budaya keamanan siber dan informasi di tengah revolusi industri dan masyarakat yang terjadi saat ini,” tandas Gildas.

    Eksistensi FORMASI disambut baik oleh beberapa pihak, di antaranya Komjen Pol. (Purn) Arief Sulistyanto, mantan Kepala Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) dan Kepala Baharkam (Badan Pemelihara Keamanan) Polri.

    “Cyber space adalah keniscayaan yang harus disikapi oleh negara dan masyarakat dalam bentuk kewaspadaan terhadap tantangan baru yang lebih kompleks di dunia maya. Kehadiran FORMASI akan sangat bermanfaat dalam melakukan literasi digi tal dan upaya-upaya pembangunan cyber security di Indonesia,” ujar Arief Sulistyanto.

    Senada dengan itu, perima Postel Award 2020, Onno W. Purbo, yang juga pakar cyber security, menyambut baik hadirnya FORMASI. Menurutnya, keamanan siber bukan hanya soal lembaga atau teknologi, tetapi juga tentang ekosistem dan sumber daya manusia yang kompeten.

    “Sayangnya, kondisi SDM keamanan siber di Indonesia masih memprihatinkan. Namun, saya tetap optimis bahwa dengan upaya bersama dan akses pendidikan yang terbuka seperti kursus online gratis yang telah diinisiasi, kita dapat meningkatkan kualitas SDM dan mencapai kemandirian di bidang keamanan siber,” tandas Onno yang pernah menjadi salah satu panelis dalam Debat pilpres 2024.

    Pada kesempatan yang sama, Mayor Jenderal TNI Dominggus Pakel, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi dari BSSN, mengatakan, pendirian FORMASI ini sebagai bentuk partisipasi organik warga yang peduli akan kedaulatan dan kemandirian di ranah siber. “FORMASI akan menjadi mitra strategis BSSN dalam menjaga dan meningkatkan keamanan siber nasional,” ujar Dominggus Pakel.

    Salah satu tokoh yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) Ir. Soegiharto Santoso, SH mengaku optimis FORMASI akan ikut berperan aktif menjaga keamanan siber di Indonesia dengan keberadaan FORMASI yang digawangi para pakar di bidang cybers security.

    “Kami dari APTIKNAS sejak tahun 2022 telah menjalin kerjasama dengan pihak BSSN RI melalui penyelenggaraan event tahunan National Cybersecurity Connect (NCC). Kegiatan ini selalu menggaungkan jaga ruang siber dengan tujuan untuk kemandirian dan kedaulatan ranah siber Indonesia,” ungkap Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia. ****

    Red”

1